Ibadah Haji Belum Dibatalkan, Kemenag Sultra: Persiapan Sudah 97 Persen – Kendari Pos
HEADLINE NEWS

Ibadah Haji Belum Dibatalkan, Kemenag Sultra: Persiapan Sudah 97 Persen

Fesal Musaad

KENDARIPOS.CO.ID — Banyak agenda yang sebelumnya terprogram, buyar gara-gara pandemi virus korona (Covid-19). Kegiatan proyek di pemerintahan sebagian sudah dilakukan refocusing dan anggarannya direalokasi. Nah, terkait agenda ibadah haji lain lagi. Untuk sementara pemerintah pusat belum membatalkan pelaksanaan haji tahun 1441 Hijriah atau 2020 Masehi.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Knawil Kemenag) Provinsi Sultra, Fesal Musaad, memastikan belum adanya pembatalan ibadah haji. Fesal juga menepis kabar yang menyebutkan bahwa pelaksanaan haji tahun ini akan ditunda. “Itu tidak benar. Hingga saat ini Pemerintah Arab Saudi belum memutuskan pembatalan ibadah haji,” tegasnya.

Yang terjadi saat ini justru sebaliknya kata Fesal, pemerintah pusat (Kemenag RI, red) tengah melakukan komunikasi mengenai pelaksanaan haji dengan pihak Pemerintah Arab Saudi. “Berdasarkan informasi dari Kemenag pusat, hingga saat ini sudah melakukan persiapan pelaksanaan haji seperti biasa. Salah satunya dengan melakukan negosiasi terkait transportasi, katering, akomodasi. Persiapannya sudah 97 persen,” ungkap Fesal Musaad, Rabu (29/4) kemarin.

Jika pun nanti Pemerintah Arab Saudi resmi membatalkan pelaksanaan haji, lanjut Fesal, pihaknya sudah menyiapkan beberapa skema. Salah satunya memastikan agar jemaah tidak mengalami kerugian hingga mengembalikan uang pelunasan yang sudah dibayarkan.
“Skema besarnya itu pertama menjamin untuk tidak merugikan jemaah. Artinya untuk uang pelunasan misalnya yang kemarin sudah dibayarkan yang rata-ratanya Rp 9 jutaan itu bisa diambil kembali. Perlu diingat uang pelunasan, bukan uang pendaftaran hajinya,” kata Fesal.

Ia menambahkan, khusus pemberangkatan tahun ini, pihaknya belum tahu detail soal berapa banyak yang akan berangkat. Apakah seluruhnya atau sebagian atau bahkan kemungkinan dibatalkan. ” Tentu detilnya kita sudah menyiapkan skema komunikasinya bagaimana ke jemaah memberikan pengertian karena ini suatu pandemik. Kalau sebagian yang berangkat, tentu sisanya jadi prioritas tahun depan, kalau berangkat semua ya Alhamdulillah, dan kalau dibatalkan tahun ini otomatis dipindahkan tahun depan. Intinya jamaah harus siap dan harap tenang saja,” kata Fesal.

Sultra mendapat jatah sebanyak 2.004 jamaah. Rinciannya jamaah haji tahun berjalan sebanyak 1.984 orang, prioritas jemaah haji lansia 20 orang, satu orang pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) dan petugas haji daerah 14 orang.

Wali Kota Kendari H. Sulkarnain Kadir berharap pelaksanaan ibadah haji tahun ini lebih nyaman dan kondusif. Apalagi, pihak selalu berusaha memfasilitasi jemaah calon hajinya. “Tiap tahun menjelang ibadah haji harus lebih baik aman, nyaman, dan kondusif. Semua tamu Allah yang akan melaksanakan ibadah harus terjamin. Harus nyaman ibadahnya mereka (Calhaj, Red) bisa menjadi haji mabrur,” tuturnya kepada Kendari Pos, Rabu kemarin.

Sulkarnain berharap, Kemenag Kota Kendari juga memberikan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji yang lebih baik. “Haji itu tergantung penyelenggara. Saya harap Kemenag harus lebih memberikan pelayanan yang prima dan maksimal,” katanya.

Sementara itu, Plt. Kepala Kantor Kemenag Kota Kendari, H. Sunardin menyampaikan bahwa jumlah keberangkatan peserta haji tahun 2020 tidak jauh dari tahun sebelumnya yaitu sekitar 639 peserta.“Kami pasti jamin kenyamanan mereka. Kami siapkan fasilitas bantuan khusus bagi warga Kendari dari transportasi mulai keberangkatan dan pemulangan, sehingga ini terbantu dengan bantuan dari Pemkot maupun dari Pemprov Sultra,” ujarnya.

Sejauh ini, kata Sunardin, pihaknya sudah 90 persen menyiapkan segala kebutuhan jemaah mulai dari konsumsi, akomodasi dan transportasi calon jamaah. “Tinggal beberapa orang saja yang belum menyelesaikan tahap pelunasan. Untuk informasi resmi terkait keberangkatan para Jemaah Calon Haji (JCH) tahun 2020, belum ada informasi secara resmi. Tapi informasi terakhir, Kemenag akan mengumumkan jadi tidaknya haji tahun ini pada pertengahan Mei mendatang,” ungkapnya.

Sementara itu, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) RI, Nizar mengungkapkan, pemerintah sudah menyiapkan skenario pengembalian dana pelunasan jemaah jika haji 1441 Hijriah dibatalkan. “Namun, yang dikembalikan hanyalah biaya pelunasannya, bukan dana setoran awalnya. Kecuali kalau jemaah yang bersangkutan berniat membatalkan rencananya beribadah haji,” kata Nizar, Rabu (29/4).

Terkait haji reguler, kata Nizar, ada dua opsi yang disiapkan. Pertama, dana dikembalikan kepada jemaah yang mengajukan. Caranya, jemaah datang ke Kantor Kemenag (Kankemenag) Kab/Kota untuk mengajukan pengembalian biaya pelunasan. Kankemenag akan melakukan input data pengajuan ke Siskohat. Selanjutnya, Subdit Pendaftaran verifikasi pengajuan dan menyetujui pengembalian biaya pelunasan.

Dirjen PHU lalu mengajukan ke BPKH daftar jemaah yang meminta pengembalian. BPKH melakukan pengembalian dana ke rekening jemaah. “Status di Siskohat bagi jemaah yang mengajukan pengembalian menjadi belum lunas. Tahun depan, harus kembali melunasi setelah Bipih ditetapkan,” jelas Nizar.

Bagi jemaah yang tidak menarik biaya pelunasannya, lanjutnya, tercatat di Siskohat sebagai jemaah lunas tunda. Tahun depan, jika Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sama, tidak perlu lagi membayar pelunasan. Jika BPIH tahun depan lebih besar, jemaah hanya bayar selisihnya.

Kedua, biaya pelunasan dikembalikan kepada semua jemaah, baik mengajukan ataupun tidak. Prosesnya, Ditjen PHU langsung mengajukan pengembalian biaya pelunasan semua jemaah ke BPKH, dan mengubah status jemaah di Siskohat menjadi belum lunas.”Berdasarkan pengajuan Ditjen PHU, BPKH melakukan pengembalian biaya pelunasan ke rekening jemaah,” tutur Nizar.

Untuk haji khusus, kata Nizar, Ditjen PHU cenderung pada opsi pertama, yaitu: adanya pengajuan pengembalian dari jemaah. Prosesnya, jemaah yang akan meminta pengembalian BPIH pelunasan, membuat surat ke PIHK dengan menyertakan nomor rekeningnya.

PIHK lalu membuat surat pengantar pengajuan pengembalian Bipih pelunasan ke Kemenag berikut nomor rekening jemaah yang menjadi tujuan transfer. Lalu, Kemenag mengajukan surat pengantar pengembalian BPIH pelunasan ke BPKH.”BPKH kemudian yang mentransfer ke rekening jemaah,” tegasnya.

Hingga 27 April, sebanyak 174.867 jemaah sudah melunasi BPIH 1441H. Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kemenag Muhajirin Yanis menyebutkan, dari jumlah tersebut, sebanyak 146.525 jemaah membayar pelunasan melalui teller di Bank Penerima Setoran (BPS). Sisanya atau sebanyak 28.342 jemaah memanfaatkan sistem pelunasan non teller. “Pelunasan tahap pertama ditutup 30 April. Jika masih ada sisa kuota, dibuka tahap kedua, 12-20 Mei 2020,” ujarnya.

Kuota haji Indonesia tahun ini berjumlah 221.000 jemaah. Jumlah ini terdiri atas 203.320 jemaah haji reguler dan 17.680 jemaah haji khusus. Tahun ini, dari 203.320 kuota haji reguler, 1% di antaranya atau 2.040 dikhususkan untuk lansia.(ags/b/jpnn)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy