Hati-hati Kelola Uang Negara, Pengamat Hukum: Kuncinya Ada Pada Transparansi – Kendari Pos
Nasional

Hati-hati Kelola Uang Negara, Pengamat Hukum: Kuncinya Ada Pada Transparansi

Hariman Satria

KENDARIPOS.CO.ID — Penanganan pandemi virus korona (Corona Virus Disease 2019) gencar dilakukan pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Dari ujung Aceh hingga Papua. Pemerintah mengerahkan semua sumber daya, baik sumber daya manusia hingga sumber daya anggaran.

Anggaran miliaran diporsikan untuk memutus mata rantai penyebaran virus korona. Mulai belanja pengadaan alat pelindung diri (APD) hingga bantuan sosial berupa bantuan langsung tunai sebagai penanganan dampak ekonomi dan sosial akibat pandemi virus korona.

Regulasi penggunaan anggaran dibuat sebagai payung hukumnya. Sebut saja Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) telah dikeluarkan oleh pemerintah pada tanggal 31 Maret 2020 lalu.

Di bawah Perppu itu, ada beberapa lagi regulasi sebagai penjabarannya yang diterbitkan kementerian dan lembaga.

Penyelenggara negara mesti hati-hati dan transparan mengelola uang negara dalam penanganan wabah virus korona. Pengamat Hukum Sulawesi Tenggara (Sultra), Dr.Hariman Satria mengatakan, publik sudah tahu berapa banyak anggaran yang disiapkan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi (Pemprov) maupun pemerintah kabupaten/kota. Karenanya, pemerintah harus mengelolanya dengan baik.

“Anggaran itu adalah uang rakyat. Mohon dikelola secar bijaksana. Hindari sedini mungkin praktek curang dan korup. Para penentu kebijakan jangan sampai menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya karena itu sama saja membunuh orang banyak,” ujar Hariman kepada Kendari Pos, Kamis (16/4).

Ia menambahkan, jika sampai ada yang menyalahgunakan anggaran penanganan virus korona, maka secara normatif akan berhadapan dengan UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Siapa saja yang bermain dengan duit rakyat, akan berhadapan dengan hukuman mati,” imbuhnya.

Hariman berpesan agar tim gugus tugas yang ikut bertanggungjawab dalam pengelolaan anggaran baik di provinsi maupun kabupaten/kota, bekerjasama dengan Kejaksaan, KPK, dan BPK. Hal itu untuk memastikan bahwa tidak ada oknum yang diuntungkan dari pandemi Cobid-19.

“Memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas, ada tidaknya intervensi, serta memastikan agar tidak terjadi kerugian negara yang disengaja. Dengan bekerja sama dengan lembaga-lembaga tersebut, maka dapat dilakukan audit proses pengadaan barang yang berpotensi dikorupsi,” ungkap Hariman.

Pegiat Anti Korupsi Sulawesi Tenggara (Sultra) itu menambahkan potensi korupsi melalui Perppu 1/2020 penanganan Covid-19 terbuka lebar.

“Bisa dikatakan potensi korupsinya sangat besar. Indonesia punya pengalaman pahit saat Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pengadaan alat kesehatan saat kasus flu burung tahun 2005. Karenanya, kekhawatiran publik akan potensi korupsi sangat beralasan,” jelas Hariman.

Apalagi Perppu tersebut disinyalir menguntungkan penyelenggara negara. Mereka akan kebal hukum jika terjadi dugaan penyelewengan. Anggapan tersebut terkait dengan Pasal 27 Perppu 1/2020 ayat 1, 2 dan 3 yang menyatakan bahwa biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk menyelamatkan perekonomian dari krisis bukan kerugian negara, pejabat pemerintah terkait pelaksanaan Perppu tidak dapat dituntut perdata ataupun pidana jika melaksanakan tugas berdasarkan iktikad baik, dan segala keputusan berdasarkan Perppu bukan objek gugatan ke peradilan tata usaha negara.

Selain itu, Hariman menjelaskan Perppu tersebut sama sekali tidak memberikan penegasan (stressing) yang kuat mengenai transparansi pengadaan alat kesehatan. Padahal, syarat utama untuk menyatakan bahwa suatu tanggung jawab dilaksanakan dengan baik terletak pada transparansi.

Mengenai transparansi, menurutnya, Indonesia bisa belajar kepada Cina dan Italia yang juga terpapar Covid-19. Pengadaan alat kesehatan di negara-negara tersebut terpublikasi dengan jelas di website. Misalnya, prosedur pengadaan barang yang dapat dievaluasi, memastikan tidak ada mark-up anggaran, serta informasinya bisa diakses oleh publik.

“Di Indonesia kita masih diam-diam lagi. Menurut saya, banyak kelemahan dalam Perppu nomor 1 Tahun 2020 ini. Di antaranya, soal transparansi yang seharusnya jadi syarat mutlak memikul tanggung jawab kepada pengelola kebijakan,” terangnya.

Sayangnya, kata Doktor lulusan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) ini, tidak ada celah bagi masyarakat untuk membatalkan Perppu sejak diterbitkannya. Publik hanya bisa menanti sikap DPR RI ada sidang selanjutnya.

“Judicial review tidak dapat dilakukan terhadap Perppu. Kecuali Perppu tersebut sudah disahkan menjadi undang-undang oleh DPR,” imbuhnya.

Oleh karenanya, menurut Akademisi Universitas Muhammadiyah Kendari (UMK) ini, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) perlu mengeluarkan kebijakan baru untuk menindaklanjuti Perppu. Di mana, isi peraturannya harus bisa menjamin transparansi dan akuntabilitas yang bisa diakses oleh publik. Apalagi, kata dia, Kemenkes saat ini tercatat sebagai salah satu lembaga terkorup di Indonesia.

“Hanya dengan cara itu kita bisa lihat (ikut mengawasi). Kita harus bisa belajar dari kasus sebelumnya saat bencana flu burung datang. Waktu itu pemerintah menggelontorkan dana hingga triliunan. Namun apa yang terjadi? Dana itu dikorupsi. Salah satu kelemahan dasar pengadaan alat kesehatan yaitu mudah di mark up. Pemerintah jangan sampai jatuh ke lubang yang sama,” tegasnya. (uli/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy