KENDARIPOS.CO.ID — Penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2020 akibat pandemi virus corona mulai dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna. Sekitar Rp24 miliar diproyeksi mengalami perubahan alokasi. Dana tersebut akan digunakan Satuan Gugus Tugas Covid-19 untuk keperluan penanggulangan pandemi.
Bupati Muna, LM. Rusman Emba, menyampaikan hal tersebut setelah menerima petunjuk dari Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Ketua KPK Firli Bahuri dan beberapa pejabat negara lainnya melalui video confrence. Rusman menerangkan, Pemkab diberi penguatan agar segera menyiapkan opsi paling maksimal dalam menghadapi kondisi saat ini. Terutama refocussing (pengalihan fokus) anggaran dari APBD saat ini.
“Daerah lebih baik berbuat lebih daripada nanti kekurangan untuk kontigensi,” kata Rusman menirukan instruksi Mendagri, Tito Karnavian, kemarin.
Pemkab kata Rusman, harus melihat pandemi bukan sekadar krisis kesehatan. Melainkan ancaman yang harus dicegah agar tidak menjadi krisis ekonomi dan sosial sehingga berujung pada terganggunya stabilitas keamanan. Dalam refocussing anggaran tersebut, daerah harus memerhatikan tiga keperluan mendasar yakni
peningkatan kapasitas kesehatan publik,
jaring pengaman sosial untuk masyarakat miskin dan membantu dunia usaha dan UMKM agar tetap survive ditengah pandemi.
“Istilahnya, kita harus mengedepankan sense of crisis (kepekaan terhadap krisis) agar kemungkinan terburuk bisa dicegah,” tambahnya.
Bupati sendiri bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Muna telah melakukan kajian terhadap APBD 2020. Ada sekitar Rp 12 sampai Rp 24 miliar dana yang bisa dialihkan menjadi pos penanganan pandemi. Dana itu bersumber dari kegiatan yang sifatnya tidak urgen atau masih bisa ditunda. Meski ada pengalihan, namun secara umum tidak akan mengganggu program pembangunan. “Kita alihkan kegiatan seremonial, perjalanan dinas dan infrastruktur yang sifatnya bisa dicancel dulu. Estimasi bisa sampai Rp 24 miliar,” terangnya.
Mantan Ketua DPRD Sultra itu menambahkan, alokasi penanganan pandemi akan difokuskan pada ketahanan pangan dan penguatan paramedis. Saat ini, Pemkab menerima tugas menyiapkan RSUD Muna sebagai rujukan pasien dari Muna Barat dan Buton Tengah. Termasuk menyiapkan bangunan isolasi bagi pasien nantinya. Sementara dilain sisi, setiap desa juga sudah diinstruksikan mendata jumlah masyarakat miskin terdampak.
“Sekarang daerah diminta bertindak cepat. Keselamatan masyarakat diutamakan dulu,” paparnya. Hasil penyesuaian APBD akan dikonsultasikan kepada DPRD Muna. Rusman memastikan penggunaan anggaran tetap sesuai peruntukannya dan mendapat pengawasan dari Dewan. “Kalau nantinya anggaran itu misalnya tidak terpakai, bisa dikembalikan lagi ke pos semula,” imbuhnya. (b/ode)
