Golkar Curiga Ada Penumpang Gelap Ingin Memanfaatkan Perppu – Kendari Pos
Nasional

Golkar Curiga Ada Penumpang Gelap Ingin Memanfaatkan Perppu

Anggota Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng mengingatkan pemerintah agar Perppu No 1 Tahun 2020 tidak boleh dimanfaatkan oleh para penumpang gelap (free rider).

KENDARIPOS.CO.ID — Anggota Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng mengingatkan pemerintah agar Perppu No 1 Tahun 2020 tidak boleh dimanfaatkan oleh para penumpang gelap (free rider). Pasalnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang itu rawan ditunggangi kepentingan pihak-pihak tertentu dengan memanfaatkan wabah virus Korona.

“Pelaksanaan program ini harus dilakukan secara hati-hati dan aturan yang jelas, baik Peraturan Pemerintah (PP) maupun aturan pelaksananya. Jangan sampai dimanfaatkan golongan-golongan bermasalah,” ujar Mekeng kepada JawaPos.com, Jumat (3/4).

Politikus Golkar itu juga mengusulkan agar program pemulihan berjalan dengan baik dan tepat, maka dalam melakukan program harus didampingi oleh independent financial advisor, baik lokal maupun asing. Hal itu untuk menutup celah bagi para penumpang gelap bermain curang dengan mengakali kinerja perusahaannya.

Mantan Ketua Komisi XI ini melihat Perppu yang diterbitkan memberikan kelonggaran bagi pemerintah untuk menaikan defisit anggaran sampai dengan titik 5,05 persen.

Namun sebelum menggunakan alternatif menaikan defisit anggaran, pemeritah seharusnya melakukan relokasi dan pemotongan anggaran di Kementerian dan Lembaga (K/L). Hal itu sebagai bentuk kebijakan pengetatan ikat pinggang dari pemerintah dan bukan ajang bagi pemerintah untuk jor-joran melakukan belanja yang tidak prioritas.

Meski demikian, dia mengapresiasi langkah cepat dan tanggap dari pemerintah dengan menerbitkan Perppu tersebut. Penerbitan Perppu itu sebagai suatu langkah pemerintah untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat serta usaha pemerintah untuk melakukan pemulihan ekonomi akibat wabah Covid 19.

“Di tengah keadaan yang penuh ketidakpastian, dan saat diperlukan kebijakan yang cepat dan tepat, maka kami sangat mendukung dengan klausul pada Ketentuan Penutup dalam Perppu ini,” katanya.

“Isinya memberikan kelonggaran dan kepastian kepada pengambil kebijakan (stake holder) bahwa kebijakan yang diambil tidak dapat dipidanakan dan tidak merupakan objek gugatan dalam peradilan tata usaha negara,” tambahnya.

Menurutnya, klausul tersebut memberikan kepastian hukum dan keamanan serta kenyamanan bagi para pengambil keputusan di kemudian hari sehingga keputusan dapat diambil sesegara mungkin dan setepat mungkin. Hal ini mejadi penting agar di masa mendatang, bisa dilihat bahwa kebijakan yang diambil saat itu dalam kondisi tidak normal dan genting dan tidak membandingkan dengan kondisi normal.

“Namun tetap menjadi perhatian bagi pengambil keputusan bahwa keputusan yang diambil harus sesuai dengan norma umum, baik asaz kemanfaatan maupun asaz kepatutan dengan tetap menjaga good governance dalam pengambilan keputusan,” tutup Mekeng.? (jpg)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy