Duit Rakyat Dipakai Belanja Alkes, APD hingga Gelontorkan Bantuan – Kendari Pos
HEADLINE NEWS

Duit Rakyat Dipakai Belanja Alkes, APD hingga Gelontorkan Bantuan


KENDARIPOS.CO.ID — Wabah virus korona (Covid19) menjadi “musuh” bersama. Pemerintah pada semua level kompak berada dalam satu barisan membasmi wabah pneumonia ini. Pemerintah daerah pun patuh pada instruksi pemerintah pusat agar mengalokasikan anggaran dalam upaya penanganan pandemi virus korona.

Pemerintah daerah di Provinsi Sultra kompak merealokasi anggaran dan merefocussing kegiatan yang sudah terlanjur diplot dalam APBD 2020. Pemerintah kabupaten dan kota merealokasi belasan hingga puluhan miliar rupiah. Bahkan Pemprov Sultra menyiapkan anggaran sekira Rp 400 miliar. Virus korona ini seperti menyedot duit rakyat miliaran rupiah.

Realokasi anggaran itu semata-mata untuk belanja pengadaan alkes dan alat pelindung diri (APD) tim medis, penanggulangan dampak sosial dan ekonomi dari pandemi virus korona seperti bantuan langsung tunai (BLT) dan bantuan UMKM terhadap pelaku usaha yang terdampak.

Payung hukum realokasi dan penggunaan anggaran pun terbit. Sebut saja, Perppu Nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19, Inpres Nomor 4 tahun 2020 tentang refocussing kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.

Ada pula surat keputusan bersama Mendagri Nomor 119/2813/SJ dan Menkeu Nomor 177/KMK.07/2020 tentang percepatan penyesuaian APBD 2020 dalam penanganan Covid-19 serta pengamanan daya beli masyarakat dan ekonomi nasional. Termasuk Permendagri Nomor 20 tahun 2020 tentang percepatan penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemda.

Berbekal payung hukum yang berjubel, pemda di Sultra bergerak cepat memutus mata rantai penyebaran virus korona. Pj.Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sultra, La Ode Ahmad P Bolombo mengungkapkan penanganan virus korona akan terfokus kepada tiga dimensi. Yakni penanganan kesehatan, jaringan pengaman sosial atau social safety net dan penanganan dampak ekonomi dalam penanganan virus korona.

Semua dimensi itu tersebar pada beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) yang berkaitan dengan penanganan virus korona. Tiga dimensi ini butuh resources (sumber daya) yang tidak sedikit dan mesti di refocusing untuk melakukan executing (eksekusi) lebih cepat.

Ahmad P Bolombo mengatakan uang negara dikelola oleh negara, bukan milik orang perorang atau organisasi perangkat daerah (OPD). “Semua sudah diberikan instrumen apa yang harus dilakukan refocusing, jenis belanja apa saja yang dapat di realokasi.Bahkan, persentasinya sudah ditentukan. Kita semua taat pada kebijakan itu. Setelah pemetaaan saat SKB menteri terbit, maka total anggaran refocusing dan realokasi dari Pemprov sekira Rp 400 miliar,” paparnya saat ditemui di Kantor Gubernur Sultra, Rabu (15/4).

Rinciannya, sekira Rp 325 miliar berasal dari anggaran belanja masing-masing OPD yang direalokasi untuk penanganan covid-19, khususnya pada tiga disemensi tadi. “Sedangkan Rp 75 miliar lainnya akan dialihkan belanja tidak terduga. Rp 400 miliar ini masih fluktuatif. Bisa saja bertambah, jika masih dibutuhkan,” ungkap Ahmad P Bolombo.

Di Kabupaten Konawe, Bupati Kery S.Konggoasa siap merealokasi anggaran. Meski nominalnya belum dipastikan. “Estimasi anggaran kita belum bisa pastikan. Karena wabah ini berkembang terus,” ujarnya. Kery S.Konggoasa meminta pemerintah pusat mempercepat penyaluran dana bagi hasil atas pengelolaan kekayaan daerah. “Sedang kami koordinasikan. Mudah-mudahan, bisa cepat disalurkan ke Konawe,” terang Bupati Konawe dua periode itu.

Pemkab Bombana sudah menyiapkan sekira Rp.50 miliar untuk menangani wabah virus korona. Kepala Badan Pengelola Aset Keuangan Daerah (BPKAD) Bombana, Darwin Ismail menjelaskan rasionalisasi anggaran sekira 50 persen yang diambil dari beberapa item penganggaran.
“Kita ambil dari anggaran kegiatan yang tidak begitu mendesak,” ujarnya, kemarin.

Sedangkan Pemkab Konsel merealokasi Rp 35 miliar untuk membasmi virus korona. “Kita sudah laporkan ke Kemendagri bahwa realokasi anggaran berasal dari kegiatan perjalanan dinas dan belanja lainnya yang melekat di OPD,” ujar Bupati Konsel Surunuddin Dangga kepada
Kendari Pos.

Selain itu, Surunuddin Dangga menginstruksikan seluruh kepala desa se-Kabupaten Konsel menyisipkan dana desa sekira besar Rp.10 juta hingga Rp 15 juta per desa. Jika diakumulasi mencapai Rp 20 Miliar. “Dari dana desa sekitar Rp 20 miliar, ditambah hasil saving pemkab berarti Konsel siap sekira Rp 50 miliar. Ini yang akan digunakan dalam rangka social safety net,” jelasnya.(yog/adi/kmr/kam/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy