Covid-19 dan Ujian Kepemimpinan Publik, Oleh: Winner A. Siregar – Kendari Pos
Opini

Covid-19 dan Ujian Kepemimpinan Publik, Oleh: Winner A. Siregar

Winner A. Siregar, Akademisi Unsultra, Direktur Celebes Poltica Group

KENDARIPOS.CO.ID — Beberapa pekan dan bahkan bulan-bulan ini, semua energi kita tercurah ke penanganan wabah virus Corona yang belakangan identitas resminya bernama Covid 19. Untuk menandai bahwa virus ini mulai dikenali dan diketahui sejak tahun 2019.

Sampai April tahun ini sudah puluhan ribu orang diberbagai belahan dunia telah menjadi korbannya. Dalam banyak sisi, virus ini telah menjadi salah satu penyebab angka kematian tertinggi. Diberbagai belahan negara segala upaya penanganan disiapkan dan dikerjakan, pengerahan semua sumber daya negara untuk membasmi virus ini dilakukan.

Dalam konteks Indonesia, salah satu yang dilakukan belakangan ini adalah upaya memutus penyebarannya dengan berbagai cara. Maka akhir-akhir ini telinga kita menjadi akrab dengan istilah lockdown, karantina wilayah, isolasi lokal, social distancing, physical distancing, dan terakhir istilah pembatasan sosial berskala besar.

Ada banyak pendapat kita mengenai hal ini secara umum, bahkan begitu banyak pendapat, sampai bising disemua percakapan yang ada, paling tidak di media online, media sosial, termasuk menyebarkan hoax yang terkait ini.

Apa yang terlihat paling tidak seperti inilah realitasnya. Kegagapan pemerintah pusat hingga ke daerah-daerah menangani ini. Meski penanganan tampak terkoordinasi di tingkat pusat, tapi dinamika perkembangan di daerah juga luar biasa. Banyak usulan yang mengemuka dari pemerintah daerah sebagai upaya pencegahan. Begitu banyaknya dampak dari situasi ini tak pelak mengharuskan peliknya urusan koordinasi, padahal kita punya banyak menteri koordinator.

Salah satu sebab intinya, karena perangkat hukum yang tersedia tidak cukup memadai, hal mana terlihat dari perdebatan yang muncul, memakai undang-undang mana yang lebih tepat misalnya. Idealnya, disaat kedaruratan terjadi tidak perlu lagi debat mengenai perangkat, atau alat, tetapi bagaimana menggunakan perangkat, peralatan yang ada. Ini menunjukkan ketidaksiapan, ketidakcakapan menghadapi perubahan yang mendadak, negara mengalami kelambatan dalam mengadaptasi perubahan.

Dimasa dekat ini, perlu perbaikan menyeluruh peraturan terkait dan poltik hukum pembaruan hukumnya mesti terlihat. Kementerian terkait kesehatan, keuangan, perdagangan, pertanian, perhubungan, sosial, pendidikan, tenaga kerja (mestinya) adalah pihak yang paling sibuk menangani dampaknya. Sementara kementerian hukum, dalam negeri, adalah perangkat lunak dalam hal ini, yang mestinya mempersiapkan agar dengan kondisi yang ada pra kondisi lain disiapkan, dengan memastikan tugas pemerintah sebagai provider (penyedia) dan services (pelayanan) tetap dapat berjalan. Lembaga negara lain seperti badan penanggulangan bencana, kepolisian dan tentara memastikan kebijakn terkait dibidangya berjalan dengan tugas fungsinya. Di pemerintahan daerah pola yang beragam terjadi.

Ada pemerintahan daerah yang membuat keputusan terlebih dahulu lalu kemudian merevisinya karena koordinasi dengan pusat, ada yang melakukan usulan dan terkesan memaksa pemerinah pusat mengikutinya, ada pula yang berupaya secara maksimal berkoordinasi dan tampaknya terlihat baik dan normal, tapi menyisakan ruang tanya yang besar, efektifkah, tepatkah ada yang sudah menjadi keputusan, karena hal-hal tersebut diuji dengan realitas, adakah perubahan signifikan yang terjadi dengan keputusan atau kebiajakan yang diambil, atau semua sekadar spekulasi, uji coba semata. Belum menyangkut yang cukup teknis, ketika hasil koordinasi di tingkat pemerintahan daerah minim eksekusi, minim upaya, dan minim kemajuan.

Apa yang kita harapkan dari mereka yang mendapat mandat kepemimpinan saat ini adalah, bekerjalah sebaik yang saudara bisa, bekerjasamalah, berkolaborasi, bersinergi, teguklah nama baik karena kinerja dan upayamu, semoga jadi legacymu bagi generasi berikut, jangan mencari keuntungan diri sendiri, sebagaimana sumpahmu, bekerja dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Buatlah kreatifitas dan inovasi menangani ini. Perangkat hukum memberi ruang yang cukup melalui peraturan, keputusan dan bahkan diskresi. Yang penting dalam kerangka tata pemerintahan yang baik, paling tidak memenuhi unsur transparansi, partisipatif dan akuntabilitas. Karena kepemimpinan itu aksi, bukan posisi.

Alat uji yang dapat dipakai dalam hal ini, adalah apakah secara nasional terjadi penurunan angka penderita yang meninggal, dan kemudian meningkat angka penderita yang sembuh. Ini penting karena sudah hampir sebulan ini (4 minggu) semua upaya telah dilakukan. Mesti ada evaluasi atas upaya yang dilakukan saat ini. Jika soal utamanya adalah ketidaksadaran, ketidakdisiplinan warga mematuhi segala himbauan dan tidak adanya kerjasama yang baik, maka opsi lain diperlukan. Sambil mengesampingkan dulu segala kontroversi yang berada disekitarnya, pembebasan narapidana, koruptor, memanfaatkan momentum untuk pengesahan rancangan undang-undang omnibus law, tidak tampilnya kepemimpinan yang kuat arus utama persoalan ini, kesehatan.

Kalo kepemimpinan gagal, maka warga mesti mengambil prakarsa untuk menolong sesama, berbagi yang bisa dibagi; perhatian, dukungan, materiil, menguatkan solidaritas, menunjukkan gotong royong, sambil saling menyemangati. Meski saat ini himbauan untuk bekerja, belajar, beribadah dirumah masih cukup manjur, meski hampir kalah dari kelelahan tersendiri yang tercipta bekerja di rumah.


Jika pandemi ini berakhir, hampir dipastikan ada bersih-bersih bagi para pejabat yang diangkat, yang terbukti tidak cakap, yang justru menambah rumit situasi ketimbang meringankannya. Sambil kita berefleksi secara teologis, sambil berdoa, berharap, dan percaya bahwa badai ini akan segera berlalu, karena telah memasuki puncaknya, jumat agung adalah puncak dari minggu-minggu sengsara, dan sesudah itu akan ada kehdupan baru. Semoga. (**)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy