Bupati Muna Desak Percepat Pencairan Dana – Kendari Pos
Muna

Bupati Muna Desak Percepat Pencairan Dana

DigelarLM. Rusman Emba


KENDARIPOS.CO.ID — Bupati Muna, LM. Rusman Emba, menginstruksikan percepatan penyaluran dana desa (DD) tahap I bagi 124 desa di otoritanya. Setiap desa wajib fokus pada pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19. Alokasi dana desa dikhususkan untuk bantuan pangan dan penyaluran uang tunai bagi masyarakat miskin terdampak. Instruksi tersebut disampaikan pada pejabat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), para camat dan seluruh kepala desa di Muna dalam rapat evaluasi penanganan Covid-19 di Galampano.

“Seluruh sumber daya daerah saat ini diarahkan untuk pencegahan wabah corona. Salah satunya termasuk realokasi dana desa. APBDes bisa dibahas ulang supaya memasukkan biaya yang timbul akibat wabah. Saya sudah minta kepala desa agar menghitung secara ril kebutuhannya,” terangnya, kemarin. Pemerintah Desa harus menghitung kebutuhan anggaran menyangkut pengadaan alat pelindung diri dan bantuan pangan bagi masyarakatnya. Hal itu untuk mengantisipasi jikalau eskalasi perkembangan wabah meningkat dan daerah memberlakukan pembatasan aktivitas sosial berskala besar. Setiap desa harus sudah menyiapkan diri dari segi ketahanan pangan untuk menjamin kebutuhan pokok warganya.

“Mulai sekarang data seluruh warga miskin terutama yang bekerja di sektor informal. Kalkulasi kebutuhan pangannya,” tambahnya. Rusman menambahkan, daerah juga membuka kemungkinan penyaluran bantuan berupa uang tunai sesuai petunjuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui surat edaran nomor 8 tahun 2020. Namun kebijakan itu tergantung jumlah warga miskin terdampak yang akan dilaporkan kepada pemerintah daerah. Untuk sementara, bupati baru menginstruksikan pengalokasikan Rp 100 juta per desa.

“Kalau tidak cukup, akan ditambah. Saya sudah perintahkan agar dana desa secepatnya dicairkan,” paparnya. Kepala DPMD Muna, Rustam, menyebut proses pencairan dana desa ke rekening desa saat ini sementara berjalan. Ia meminta kepala desa tidak usah risau akan berbenturan dengan hukum atas kebijakan realokasi DD untuk keperluan bencana. Hal itu sudah memiliki payung hukum dari Pemerintah Pusat. Untuk sementara, setiap desa bisa merogoh kas sampai Rp 100 juta khusus bantuan pangan dan Rp 30 juta untuk pengadaan alat pelindung diri (APD). Jika pun jumlahnya bertambah, maka desa diberi kewenangan melakukan penambahan. “Konsekuensinya pergeseran kegiatan di desa. Tapi itu tidak masalah karena sekarang sifatnya mendesak,” imbuhnya. (b/ode)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy