BPD tak Dilantik, ADD dan DD di Wakatobi Terhambat – Kendari Pos
Wakatobi

BPD tak Dilantik, ADD dan DD di Wakatobi Terhambat

La Ode Husnan

KENDARIPOS.CO.ID — Kebanyakan Pemerintah Desa (Pemdes) saat ini berbondong-bondong mengurus pencairan alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD). Namun bagi Desa Darawa, Kecamatan Kaledupa Selatan, justru belum menuntaskan persoalan pelantikan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Padahal, untuk mengurus proses pencairan tersebut, peran BPD sangat penting. Utamanya dalam pembahasan APBDes. Sementara, pencairan bisa dilakukan jika APBDes telah tuntas dibahas.

Menutur Kepala Dinas Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP3APMD) Wakatobi, La Ode Husnan, pelantikan lima anggota BPD terpilih Desa Darawa seharusnya sudah dilakukan pada pertengahan tahun 2019 lalu. Sayangnya, hampir setahun lamanya, persoalan ini justru tak kunjung usai. Padahal setelah ditelusuri, dari lima yang terpilih, hanya satu calon yang bermasalah.

Husnan menyebut, dalam undang-undang dijelaskan bahwa, yang mempunyai kewenangan untuk membentuk Panitia Pemilihan BPD adalah kepala desa. “Jika diabaikan oleh kepala desa maka pemilihan ulang hingga pelantikan anggota BPD Darawa tak bisa dilakukan,” ungkapnya, kemarin.
Untuk penyelesaian sengketa ini lanjut Husnan tentu telah dilakukan secara berjenjang. Mulai dari tingkat desa selama tujuh hari, tujuh hari di tingkat kecamatan dan 16 hari pada level kabupaten. “Sehingga proses penyelesaian sengketa ini selama 30 hari. Setelah berlarut-larut masalah tidak juga selesai, maka kita bawah ke tingkat kabupaten. Dari banyaknya masalah, hanya Desa Darawa saja yang belum bisa diselesaikan,” sesal Husnan.

Padahal Pemkab Kabupaten Wakatobi telah mengeluarkan rekomendasi untuk penyelesaian sengketa dengan melakukan pemungutan suara ulang pada satu dusun atas laporan Pemerintah Kecamatan. “Tapi rekomendasi sampai ke desa tidak ditindaklanjuti hingga sekarang. Beberapa kali kami panggil kepala desa, camat, panitia hingga anggota BPD terpilih tapi tidak juga selesai. Meskipun rekomendasi sudah dikeluarkan. Berarti masalahnya ada di pemerintah desanya,” tegas Husnan.

Husnan mengatakan jika masalah ini tidak segera diselesaikan Pemdes Darawa, maka bisa dipastikan ADD dan DD Desa Darawa tak dicairkan. Mengingat pembahasan dan penuntasan APBDes belum dapat dilakukan. (c/thy)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy