Berpikiran Tenang, Oleh: Prof. Dr. Eka Suaib – Kendari Pos
Kolom

Berpikiran Tenang, Oleh: Prof. Dr. Eka Suaib

Prof. Dr. Eka Suaib

KENDARIPOS.CO.ID — Ini memang krusial. Pemerintah pusat merestui kedatangan 500 TKA ke Indonesia. Gubernur Sultra, Ali Mazi, dengan tegas menolak kedatangan para TKA. Alasan penolakan, bertentangan dengan suasana kebatinan masyarakat Sultra. Saat ini, masyarakat tengah berjuang melawan pandemi Covid-19. Selain Gubernur, berbagai elemen masyarakat menyatakan hal senada. Terakhir, DPRD Sultra, secara kelembagaan juga ‘menolak’, ‘menunda’ kedatangan TKA.

Penolakan dan penundaan para TKA amat logis. Bayangkan. Saat ini, orang dilarang untuk bepergian antar satu wilayah ke wilayah yang lain. Wali Kota Kendari, pernah melakukan pengetatan orang di daerah perbatasan. Bupati Konawe Utara, melarang ‘orang luar’ masuk ke Konawe Utara. Bahkan, untuk membatasi orang untuk bepergian, pemerintah resmi melarang mudik lebaran kepada seluruh masyarakat. Tanpa kecuali. Lalu, tiba-tiba, TKA diberi kelonggaran untuk melintasi wilayah.

Penulis tidak ingin mengulangi polemik dan argumentasi yang sudah dikemukakan oleh berbagai elemen. Saya ingin mengulasnya dari perspektif relasi pemerintah pusat-pemerintah daerah. Selama ini, hubungan keduanya : sentralistik dan desentralistik. Hubungan yang sentralistik yakni pemerintah pusat (Pempus) memegang kendali penuh, terpusat. Tujuannya efektivitas dan efesiensi. Hubungan yang desentralistik yakni pemda memegang diskresi luas dalam mengatur urusan pemerintahan di daerah.

Selama ini, otonomi daerah sektor pertambangan ditafsirkan sebagai kewenangan. Melalui kewenangan yang ada, ditafsirkan: urusan pemerintahan+pembagian kekayaan+ distribusi pendapatan. Itu saja. Jika disimak, maka otonomi dianggap selesai bila ada kalkulasi pembagian kekayaan, distribusi pendapatan, persentase bagi hasil pusat dan daerah.
Tafsir seperti itu, maka pengelolaan pertambangan hanya berorientasi pada aspek ekonomi. Yakni tambang adalah potensi sumber daya alam yang ada di daerah. Artinya, kontribusi sector tambang jika memberikan tambahan pemasukan. Tentu saja, asumsinya untuk pemerintah daerah. Tetapi, aspek partisapasi dan akuntabilitas pengelolaan tidak menjadi prioritas.

Pemaknaannya, maka tidak perlu ada relasi antara pengelolaan tambang dengan tumbuhnya partisipasi masyarakat. Tidak perlu membangun relasi antara korporasi dengan masyarakat sekitar tambang. Ekonomi kerakyatan yang diharapkan tumbuh setelah ada aktivitas tambang tampaknya ditutupi oleh praktek ekonomi yang bukan pro masyarakat.

Disertasi Irfan Ido, dosen Faperta UHO, sangat baik menggambarkan problematika tambang di Sultra. Yakni, tambang masih salah urus di Sultra. Akibatnya, terjadi kehancuran total yang sangat serius. Dampaknya menimbulkan kerusakan lingkungan yang sistemik. Komunitas lokal tidak punya kekuatan untuk membangun aliansi dengan korporasi. Padahal, jika aspek ini diperhatikan akan sangat menentukan sirkulasi kemakmuran di sekitar lokasi tambang.

Jadi, butuh sosok tambang dengan nuansa sosial yang tinggi. Seperti, pekerja tambang didominasi oleh pekerja yang berasal dari masyarakat sekitar tambang. Mereka juga memiliki keterampilan yang cukup buat korporasi. Kalaulah aspek di atas belum dicapai, maka Pempus perlu untuk memahami situasi kebatinan. Sudah cukup beban ekonomi, beban psikologis, beban kesehatan akibat pandemi Covid- 19 ini. Karena itu, perlulah kebijakan agar daerah bisa berpikiran tenang. Itu saja. (*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy