ASN dan Masyarakat Dilarang Mudik, Ali Mazi: Tak Patuh, Sanksi Menanti! – Kendari Pos
HEADLINE NEWS

ASN dan Masyarakat Dilarang Mudik, Ali Mazi: Tak Patuh, Sanksi Menanti!

Ali Mazi

KENDARIPOS.CO.ID — Presiden Joko Widodo resmi melarang seluruh masyarakat untuk melakukan mudik lebaran ditengah masa pandemi virus corona (COVID-19). Larangan tersebut akan berlaku Jumat, 24 April 2020. Bagi masyarakat yang melanggar, dan tetap melakukan mudik, ancaman sanksi pun menanti. Namun, terkait untuk sanksi sendiri baru akan efektif diberlakukan pada 7 Mei mendatang, karena aturan itu akan dilakukan sosialisasi terlebih dahulu.

Gubernur Sultra Ali Mazi menyambut baik keputusan Presiden tersebut. Menurutnya, kebijakan yang diambil pemerintah pusat merupakan yang terbaik, karena telah melewati berbagai pertimbangan dan kajian mendalam. “Tentu secara hirarki kita akan mengikuti apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat, dalam hal ini keputusan Presiden. Hal itu juga pasti sudah dipikirkan dengan matang, melihat berbagai pertimbangan, sehingga diputuskan yang paling baik adalah melarang masyarakat untuk tidak mudik tahun ini,” tuturnya saat ditemui di Rumah Jabatan Gubernur Sultra, Selasa (21/4) kemarin.

Politisi NasDem ini mengungkapkan, kepatuhan masyarakat menjadi kunci sukses untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. “Apa yang sudah diputuskan seperti sosial dan physical distancing, cuci tangan, pakai masker semua itu anjuran yang baik karena telah dipertimbangkan secara matang. Jadi kuncinya ada pada masyarakat. Apakah mau ikhlas untuk patuh mengikuti anjuran pemerintah tersebut atau tidak,” ujar Ali Mazi.

Bagi Ali Mazi, masyarakat urban tidak mudik pun bukanlah musibah besar. Karena zaman sekarang banyak cara bisa dilakukan dalam menjalin silaturahmi. Jadi tidak bertemu secara langsung. “Platfom media sosial begitu banyak. Silaturahmi bisa dilakukan tanpa harus bertatap muka secara langsung. Ini semata-mata untuk mencegah penyebaran wabah penyakit covid-19,” pungkasnya.

Di tempat berbeda, larangan mudik dan bepergian keluar daerah bagi ASN Pemprov Sultra di tengah pandemi virus korona ini diungkapkan Wakil Gubernur Sultra, Lukman Abunawas. “Kita ingin menjaga, jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan yakni penyebaran Covid-19. Jadi ini bukan hanya imbauan, tapi instruksi,” kata Lukman Abunawas, kemarin.

ASN yang melanggar instruksi dengan tetap mudik lebaran, akan mendapat sanksi penundaan kenaikan hingga penurunan pangkat. “Kalau sanksi penundaan pemberian tambahan penghasilan pegawai (TPP) kita belum tahu, apalagi ini mau bulan ramadan. Tapi nanti kita coba pertimbangkan, yang penting kita akan berikan sanksi tegas bagi ASN yang melanggar,” tegasnya.

Mantan Bupati Konawe dua periode itu menjelaskan larangan itu sesuai surat edaran Nomor 41 Tahun 2020 tentang pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah atau kegiatan mudik bagi ASN, dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

Sementara itu, Wali Kota Kendari H. Sulkanain Kadir siap menunaikan instruksi Presiden. Dia mengimbau seluruh warganya Kota Kendari agar tidak mudik Ramadan maupun Idulfitri. “Sesuai arahan presiden, tahun ini tidak ada yang mudik,” ujarnya, kemarin.

Jauh sebelum imbauan Presiden ini muncul, Pemkot Kendari sudah menginstruksikan seluruh masyarakat maupun jajaran ASN untuk tidak mudik.

“13 April lalu saya sudah keluarkan Surat Edaran (SE) agar masyarakat tidak bepergian. Itu saya keluarkan atas pertimbangan Keputusan Kepala BNPB Nomor: 13.A tahun 2020 tentang perpanjangan status keadaan tertentu darurat bencana wabah Covid-19 dan ditetapkannya Kota Kendari sebagai sebagai wilayah transmisi lokal penyebaran covid-19 oleh Kemenkes RI,” jelas Sulkarnain Kadir.

Sehubungan dengan itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Kendari, Muhammad Ali Aksa mengaku akan menindaklanjuti SE dari Wali Kota Kendari perihal pelarangan tak mudik bagi warga metro. “Sudah ada intruksi dari Presiden dan Pemda. Tentu kita akan patuhi dan laksanakan,” ujarnya.

Dengan adanya imbauan itu, Program Mudik Gratis Pemkot ditiadakan. “Kemarin juga sudah ada keputusan dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang resmi menghapus program mudik gratis pada masa Angkutan Lebaran tahun ini. Jadi, tahun ini tidak ada mudik gratis,” ungkap Ali Aksa.

Menanggapi adanya SE Wali Kota itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Kendari Andi Silolipu mengapresiasi Pemkot Kendari langkah Pemkot yang menghilangkan mudik gratis Ramadan dan Idulfitri tahun ini. Keputusan wali kota sangat tepat dalam upaya mencegah penyebaran virus korona (Covid-19).

“Langkah ini tentunya mengacu pada kebijakan pusat yang diyakini sebagai salah satu cara yang tepat dalam memutus rantai penyebaran Covid-19 ini. Karena, jika mudik dilakukan, pastilah menyebabkan kerumunan. Kami meminta masyarakat pada Ramadan dan Idulfitri sebaiknya dirumah saja,” tuturnya. (yog/rah/ags/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy