APBN yang Bisa Direalokasi Capai Rp 7,34 Triliun – Kendari Pos
Metro Kendari

APBN yang Bisa Direalokasi Capai Rp 7,34 Triliun

KENDARIPOS.COL.ID — Pemda di Sultra diberi ruang melakukan penyesuaian atau refocussing anggaran yang bersumber dari APBD dan APBN. Di Sultra, APBN yang bisa direalokasi sebesar Rp 7,34 triliun. Dana ini diantaranya bersumber dari dana perjalanan dinas Rp 369,21 miliar, honorarium Rp 158,16 miliar dan belanja barang non operasional lainnya Rp 337,96 miliar.

Di APBD, kebijakan refocussing merujuk pada Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Keuangan (Menkeu) nomor 119/2813/SJ dan nomor 177/KMK.07/202. Regulasi ini mengatur percepatan penyesuaian APBD 2020 dalam rangka penanganan covid-19 serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional.

“Penyesuaian target pendapatan daerah yaitu dengan menyesuaikan pendapatan transfer ke daerah dan dana desa (DD) berdasarkan rincian alokasinya yang ditetapkan dalam Permenkeu. Selain itu, penyesuaian PAD dengan memperhitungkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing Pemda. Namun tetap memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi,” jelas Arif Wibawa, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sultra kemarin.

Refocussing belanja daerah sambungnya, melalui rasionalisasi belanja pegawai, terutama dengan melakukan penyesuaian besaran tambahan penghasilan ASN, mengurangi honorarium kegiatan dana BOS. Bukan hanya itu, mengurangi pemberian uang lembur dengan mempertimbangkan kebutuhan riil pelaksanaan pekerjaan yang bersifat mendesak dan dilakukan secara selektif.

“Rasionalisasi juga dilakukan terhadap belanja barang atau jasa sekurang-kurangnya sebesar 50 persen. Terutama mengurangi anggaran perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah, barang pakai habis untuk keperluan kantor, cetak dan penggandaan, makanan dan minuman, serta paket rapat di kantor dan di luar kantor.

Demikian pun dengan rasionalisasi belanja modal. Dengan mengurangi pengadaan randis hingga proyek lainnya yang masih memungkinkan untuk ditunda tahun berikutnya,” jelasnya.

Realokasi belanja daerah untuk penanganan Covid-19 antara lain untuk penanganan kesehatan terkait Covid-19, tambahan bantuan sosial, insentif untuk pelaku UMKM, ataupun kebutuhan lain untuk mengatasi dampak. “Revisi penyesuaian dan refocussing anggaran baik yang bersumber dari APBN maupun APBD tentunya tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku, dengan prosedur yang sederhana, akuntabel, dan terhindar dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN),” tandasnya. (b/ags)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy