Alasan Cegah Korona, Menkumham Yasonna akan Bebaskan Para Koruptor – Kendari Pos
Nasional

Alasan Cegah Korona, Menkumham Yasonna akan Bebaskan Para Koruptor


KENDARIPOS.CO.ID — Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly akan membebaskan narapidana kasus korupsi yang usianya di atas 60 tahun. Alasannya demi mencegah penyebaran virus Korona atau Covid-19 di dalam lapas.

Yasonna H Laoly

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz mengatakan wacana yang digulirkan oleh Yasonna Laoly sangat bertentangan dengan pemberantasan korupsi di Indonesia. Karena masih berpihak kepada para koruptor. “Sehingga melakukan upaya yang tidak sejalan dengan pemberantasan korupsi,” tegas Donal kepada wartawan, Kamis (2/4).

Donal mengatakan, yang dilakukan oleh Yasonna Laoly adalah aji mumpung. Karena menjadikan wabah virus Korona sebagai alasan untuk membebaskan para narapidana kasus korupsi tersebut. Sehingga dia melihat hal itu sangat aneh. “Jadi kaya akal-akalan dengan mengkaitkan kasus Korona dengan revisi PP, sehingga membuat koruptor cepat keluar dari penjara,” katanya.

Donal juga menuturkan, sebenarnya sudah lama pemerintah Peraturan Pemerintah (PP)Nomor 99/2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Sehingga alasan adanya virus Korona adalah tameng untuk mengeluarkan para koruptor di dalam penjara.

“Jadi itu adalah agenda lama yang tertunda. Korona hanya dijadikan justifikasi. Sebetulnya keinginannya sudah lama. Jadi adanya Korona hanya momen saja,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery mengingatkan rencana Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang akan membebaskan narapidana tindak pidana korupsi untuk mencegah pandemi COVID-19 di lembaga pemasyarakatan harus memenuhi syarat hukum dan kemanusiaan.

Upaya pembebasan sekitar 300 napi tipikor akan dilakukan dengan Revisi Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

“Revisi PP itu adalah ranah eksekutif dan merupakan diskresi dari Presiden. Karena itu, tidak masalah bila upaya itu dilakukan atas nama kemanusiaan dalam situasi darurat COVID-19,” kata Herman dalam keterangannya, di Jakarta, Kamis (2/4).

Herman yang juga politisi PDI Perjuangan itu mendukung langkah kemanusiaan tersebut, namun tetap harus mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan itu sendiri.

Dia menjelaskan dirinya setuju untuk membebaskan terkait napi yang sudah menjalankan dua per tiga masa hukuman dan usia sudah di atas 60 tahun, atas nama kemanusiaan dan dalam situasi darurat COVID-19.

“Bukan hanya napi koruptor yang memenuhi syarat saja yang akan dibebaskan, berdasar keterangan Menkumham saat rapat kerja dengan Komisi III DPR pada Rabu (1/4), diperkirakan ada sekitar 30 ribu hingga 35 ribu warga binaan yang akan dibebaskan dengan pertimbangan kemanusiaan dan darurat COVID-19,” ujarnya pula.

Herman menegaskan bahwa pemerintah akan fokus pada yang sudah memenuhi persyaratan yang nantinya dituangkan dalam revisi PP 99 tersebut. Menurut dia, yang dibebaskan fokus kepada warga binaan berumur di atas 60 tahun dan sudah menjalani 2/3 masa hukuman, sehingga semua napi dengan tindak pidana apa pun, asal memenuhi syarat tersebut bisa dibebaskan.

Diketahui, Menkumham Yasonna Laoly mengusulkan revisi Peraturan Pemerintah (PP)Nomor 99/2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Itu dilakukan untuk mencegah penyebaran virus Korona di lembaga pemasyarakatan (Lapas). Sebab, kata dia, kondisi lapas di Indonesia sudah melebihi kapasitas.

Yasonna juga menuturkan ada empat kriteria narapidana yang bisa dibebaskan dengan revisi PP itu. Mulai dari terpidana narkoba hingga koruptor berusia lanjut dengan syarat yang ketat.Kriteria pertama adalah narapidana kasus narkotika dengan masa pidana 5 sampai 10 tahun dan telah menjalani dua pertiga masa pidananya.

Kedua untuk terpidana korupsi, Yasonna mengatakan bisa dibebaskan dengan syarat sudah berusia 60 tahun ke atas dan telah menjalani dua pertiga masa tahanannya. Jumlahnya ada 300 orang narapidana kasus korupsi.

Ketiga, diberikan untuk narapidana khusus dengan kondisi sakit kronis yang dinyatakan oleh dokter rumah sakit pemerintah. Mereka bisa bebas jika sudah menjalankan dua pertiga masa tahanannya. Jumlah terpidana khusus ini 1.457 orang. Keempat, menurut Yasonna, revisi PP 99 tahun 2012 bisa menyasar untuk membebaskan terpidana warga negara asing yang kini berjumlah 53 orang. (jpg)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy