32.000 Warga Muna akan Terima Bansos, Verifikasi Data Harus Diperketat – Kendari Pos
Muna

32.000 Warga Muna akan Terima Bansos, Verifikasi Data Harus Diperketat

KENDARIPOS.CO.ID — Sedikitnya 32.000 jiwa warga Kabupaten Muna akan menerima bantuan sosial akibat pandemi Covid-19. Bantuan jaring pengaman sosial itu berasal dari program keluarga harapan (PKH), bantuan pangan non tunai (BPNT) dan bantuan sosial tunai (BST) dan bantuan pangan provinsi. Jumlah itu belum termasuk pendataan untuk program bantuan langsung tunai dari dana desa (DD) dan pendataan dari APBD Kabupaten.

Meski demikian, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Muna merasa sangsi dengan validitas data Pemkab karena beberapa kejanggalan. Sejumlah anggota dewan mengaku menerima sejumlah aduan ihwal validitas data acuan pemerintah tersebut. Salah satu yang disoroti adalah data penerima manfaat PKH. “Misalnya di Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu, saya menemukan ada nama yang masuk daftar penerima PKH, tapi tidak sama sekali menerima uangnya,” ungkap La Ode Awal Jaya Bolombo, Anggota Komisi III DPRD Muna dalam rapat dengar pendapat bersama Satgas, Selasa (28/4).

Pangkal kekhawatiran AJB dikarenakan penerima manfaat hanya boleh mendapat bantuan dari salah satu program. Misalnya, penerima PKH tidak boleh menerima BPNT ataupun BST. “Saya khawatir, kasus di Wamponiki hanya puncak gunung es. Dampaknya akan banyak masyarakat yang tidak menerima bantuan BPNT maupun BST karena dianggap sudah dikafer di PKH,” jelas Ketua Fraksi Demokrat tersebut.

Muh. Ikhsanuddin, Anggota Komisi II menambahkan, sejumlah desa juga mengaku kesulitan menemukan data PKH sebagai acuan pembanding dalam pendataan bantuan sosial seperti BPNT, BST maupun BLT dana desa. Hal itu berpotensi menimbulkan kerancuan proses verifikasi dan menimbulkan potensi penyimpangan distribusi bantuan. “Kami minta Dinas terkait memverifikasi ini dengan teliti,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Muna, La Kore menerangkan jumlah 32.000 tersebut merupakan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang menjadi rujukan utama distribusi bantuan. Sebelum pandemi, instansinya mencatat penerima bantuan sosial baik PKH maupun bantuan pangan mencapai 14.199 orang. Namun jumlah itu bertambah setelah masyarakat terdampak corona ikut didata.

Rinciannya, bantuan sembako bertambah 4.717 penerima dan bantuan sosial tunai 10.049 orang. Jumlahnya bertambah lagi 4.000 jiwa atas permintaan Pemprov Sultra untuk kelompok bantuan pangan. Besaran bantuan antara lain Rp 600.000 untuk BST dan untuk kategori BPNT meliputi 15 kilogram beras, satu rak telur, minyak goreng dan mie instan.

“Sehingga ditotal untuk DTKS berjumlah 29.000 dan ditambah data provinsi menjadi 32.000 lebih. Itu belum termasuk data dari BLT Dana Desa dan data bantuan kabupaten dari APBD sebanyak 3.906 orang,” terangnya. Terkait aspirasi sejumlah anggota Dewan, La Kore, mengaku sudah memerintahkan para kepala desa agar melakukan verifikasi ulang data DTKS. Sebagai acuan, Dinsos telah mendistribusikan data PKH sesuai permintaan Dewan. Namun kendalanya saat ini, proses penginputan ke dalam server Pusdatin Kemensos mengalami gangguan. “Karena gangguan ini makanya kami belum bisa pastikan kapan pencairan bantuan bisa diberikan,” imbuhnya. (b/ode)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy