Arsalim Arifin (kiri) didampingi Sekdinsos, Surdin saat Vicon dengan Mensos terkait
tambahan bantuan langsung tunai bagi 17 ribuan warga. Foto: KAMALUDDIN/KENDARI POS
KENDARIPOS.CO.ID — Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos) akan menggelontorkan bantuan langsung tunai (BLT) pada sejumlah kepala keluarga (KK) di seluruh Indonesia. Janji itu disampaikan langsung Menteri Sosial, Juliari P. Batubara dalam video conference (Vicon) dengan sejumlah pimpinan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota. Untuk di Sulawesi Tenggara (Sultra) disebutkan ada 150 ribu KK kuota penerima BLT. Dari total tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe Selatan (Konsel) mengusulkan kuota sebanyak 17.200 KK yang masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Permintaan tersebut disampaikan Bupati Konsel, H. Surunuddin Dangga melalui Vicon, kemarin.
“Pemerintah akan meluncurkan tambahan bantuan tunai sebesar Rp 600 ribu per kepala keluarga (KK) selama tiga bulan,” ungkapnya, kemarin. BLT diperuntukkan bagi masyarakat yang bukan termasuk penerima program keluarga harapan (PKH), kartu sembako dan program-program bantuan lainnya. “Calon penerima ini di luar dari bantuan program-program lain. Yakni bantuan khusus untuk non PKH, Ranstra dan Sembako,” tegasnya.
Untuk Konsel, sambung mantan ketua DPRD Konsel ini penerima PKH berkisar 14 ribu. Masih sekitar 19 ribuan KK di Konsel yang belum tersentuh bantuan dari manapun. “Data dari Dinas Sosial Konsel, sebanyak 17.200 yang masuk DTKS. Inilah yang kita coba usulkan ke Kemensos. Jika ini terealisasi Alhamdulillah beban Pemkab akan berkurang,” harapnya. Selain dari bantuan dari kemensos, tambah Surunuddin ada juga nanti bantuan langsung tunai yang akan digelontorkan dari anggaran dana desa. Aturan sudah turun dan suratnya tinggal ditandatangani. Untuk besarannya sama, yakni Rp 600 ribu per KK.
“Yang kita hindari sekarang agar tidak tumpang tindih sehingga data tersebut betul-betul akurat. Makanya, semua desa-desa akan diminta untuk memverifikasi data tersebut. Supaya ketika bantuan ini turun, jangan dobel,” sambung Konsel-1 itu, didampingi Wakil Bupati, H. Arsalim Arifin, Sekab, Sjarif Sajang, Kadis Kominfo, Annas Mas’ud, Sekdis Dinsos Surdin Laulewulu serta Kabag Protokoler dan Komunikasi Pimpinan, Erna. Ia berharap, dari jumlah yang diusulkan itu, dapat direspon oleh Pemerintah untuk memutus rentan sosial ekonomi. (b/kam)
