164 Narapidana di Sultra Dibebaskan – Kendari Pos
Nasional

164 Narapidana di Sultra Dibebaskan

Ilustrasi

KENDARIPOS.CO.ID — Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) membebaskan narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19). Keputusan itu tertuang dalam Peraturan Menkumham Nomor 10 tahun 2020.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) melaporkan hingga Rabu (1/4) petang, sebanyak 13.430 narapidana dan anak telah dibebaskan melalui program asimilasi dan integrasi. Pembebasan ini dilakukan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 di lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan negara, dan lembaga pembinaan khusus anak (LPKA).

Di Sultra, sekira 164 orang narapidana telah dibebas sejak kebijakan Menkumham itu terbit per 1 April 2020.

Kepala Divisi Pemasyarakat Kemenkumham Sultra, KH. Muslim membenarkan informasi tersebut. Kata dia, aturan ini merupakan bentuk antisipasi pemerintah dalam rangka mencegah penyebaran virus korona dalam rutan dan lapas. Terutama bagi lapas dan rutan over kapasitas.

KH.Muslim menyebutkan 164 narapidana tersebut telah dibebaskan 1 April hingga kemarin.

Rinciannya, 33 napi di Lapas Kendari, 16 napi di Rutan Kendari, 20 napi Lapas Baubau, LPP Kendari 5 orang. Sedangkan data di LPKA tercatat sekira 6 orang, 12 napi di Rutan Kolaka dan 30 napi Rutan Raha. Lalu, 46 napi bebas dari Rutan Unaaha.

Selain 164 napi itu, masih akan ada lagi napi yang dibebaskan dalam waktu dekat. Yakni mereka yang telah mendapat asimilasi. Jumlahnya sekira 490 napi. Mereka bakal dibebaskan sebelum 7 April.

“Namanya asimilasi. Di Sultra akan ada sekiar 490 napi asimilasi yang diperkirakan dibebaskan. Saya sudah data semua dari Lapas dan Rutan. Mereka sudah menjalani 2/3 masa tahanan pada April ini,”tutur KH.Muslim.

Dia menambahkan, asimilasi ini tetap diterapkan sesuai aturan dari Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020. Misalkan napi yang telah keluar bakal menjalani tahanan di rumah masing-masing. Tapi tetap dalam pengawasan jaksa dan Bappas masing-masing. Sambil menunggu Status Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti bersyarat (CB) dan Cuti Menjelang Bebas (CMB).

KH. Muslim menegaskan khusus untuk warga binaan yang masuk dalam PP 99, tidak mendapat asimilasi.

“Napi kasus korupsi tidak mendapat asimilasi. Karena diatur dalam poin Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020,” tutupnya. (ade/b)

Laman: 1 2

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy