10 Industri Pariwisata Sultra Tutup, Bagaimana Nasib Karyawan PHK? – Kendari Pos
HEADLINE NEWS

10 Industri Pariwisata Sultra Tutup, Bagaimana Nasib Karyawan PHK?

Ilustrasi

KENDARIPOS.CO.ID — Jumlah hotel yang menghentikan sementara kegiatan operasionalnya terus bertambah. Hingga 1 April 2020, di Indonesia tercatat sudah 1.139 hotel yang ditutup sedangkan karyawan yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mencapai 58.700 orang.

“Di Sultra, sudah ada 10 industri pariwisata yang terdiri dari hotel, resort, dan villa yang tutup,” ungkap Ketua DPD Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Sulawesi Tenggara (Sultra), Ir Hugua kepada Kendari Pos, kemarin.

Ia menyebutkan, 10 industri yang dimaksud meliputi tiga hotel di Kota Kendari yakni Azizah Syariah Hotel, Imperial Hotel, dan Hotel Permata Syariah. Sisanya terdapat di Wakatobi yakni Wakatobi Patuno Diving & Beach Resort by SAHID, Naya Matahora Resort, Wisata Hotel, Wakatobi Hotel, Villa Nadila, Ar Rafis Hotel, dan Wasabi Nua Resort, serta satu resort di Konawe Utara yakni Sawa Beach Resort.

Sebelumnya pada 3 April 2020, kata dia, rapat koordinasi GIPI se-Indonesia telah dilaksanakan secara virtual dan dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP GIPI, Didien Junaidi. Terdapat tiga hal pokok yang menjadi pembahasan dalam rapat tersebut yakni mengenai fix cost seperti listrik, PDAM, pajak dan retribusi, internet, dan lain-lain, masalah kewajiban perbankan, serta persoalan PHK karyawan.

Hugua yang juga Ketua Ikatan Saudagar Muslim Indonesia (ISMI) Sultra menilai bahwa keadaan tersebut tidak hanya terjadi pada perusahaan yang bergerak di sektor pariwisata melainkan juga pada lembaga usaha lainya termasuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sehubungan dengan hal tersebut, kata dia, DPD GIPI Sultra mendesak pemerintah daerah (Pemda) untuk mengambil peran dalam membantu karyawan korban PHK dengan mengalokasikan APBD perubahan provinsi maupun APBD perubahan kabupaten/kota untuk mendukung kebutuhan mereka yang tidak terakomodasi dalam paket stimulus ekonomi pemerintah pusat.

“Pasti masih banyak karyawan korban PHK yang tidak tercover oleh kebijakan pemerintah pusat. Kalau Pemda tidak memberikan perhatian, lalu mereka akan mengadu ke mana?” imbuhnya.

Lebih lanjut, Ketua PHRI Sultra ini juga berharap agar Gubernur Sultra, Ali Mazi, mau memfasilitasi GIPI dengan semua bupati maupun wali kota, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Otoritas Perpajakan, serta Bank Indonesia (BI) perwakilan Sultra untuk menyatukan pemahaman akan implementasi stimulus ekonomi. Khususnya berkaitan dengan relaksasi perbankan yang pemahaman dan implementasinya, menurut Hugua masih sangat simpang siur antara lembaga perbankan yang satu dan lainnya.

“Kami dari industri pariwisata menyadari akan keterbatasan pemerintah dalam berbagai hal. Akan tetapi, perlu dipahami kalau lembaga bisnis kolaps maka daerah dan negara juga akan ikut kolaps. Selama ini kan lembaga bisnis ikut berkontribusi membuat ekonomi bekembang. Olehnya itu, suka atau tidak suka, kita harus berjuang bersama,” terang Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Dapil Sultra ini.

Kata dia, GIPI sebagai wadah berhimpunnya 30 organisasi industri yang bergerak di sektor pariwisata sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 akan segera melakukan komunikasi baik langsung maupun virtual dengan para gubernur dan pihak-pihak terkait untuk membicarakan masalah yang dihadapi terkait dampak korona.

“Harapannya, di tengah pandemik virus korona ini, bisnis masih dapat berjalan dan pertumbuhan ekonomi Sultra tetap positif walaupun lambat,” pungkasnya. (b/uli)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy