1.116 Karyawan Hotel di Sultra Dirumahkan –PHRI: Mereka Butuh Bantuan Langsung Pemerintah – Kendari Pos
Ekonomi & Bisnis

1.116 Karyawan Hotel di Sultra Dirumahkan –PHRI: Mereka Butuh Bantuan Langsung Pemerintah

KENDARIPOS.CO.ID — Dampak wabah Corona atau Covid-19 semakin terasa terlebih bagi bisnis sektor perhotelan dan restoran. Pengurus Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulawesi Tenggara (Sultra) mencatat sebanyak 1.116 karyawan hotel dan restoran di Sultra kini dirumahkan. Bahkan, tingkat hunian atau okupansi hotel di Sulawesi Tenggara (Sultra) anjlok hingga nol persen.

“Okupansi sekarang zero (nol) persen. Karyawan yang dirumahkan sudah mencapai 1.116 orang,” ujar Sekjen PHRI Sultra, Eko Dwi Sasono kepada Kendari Pos, Selasa (14/4)

. Ia menyebut, jumlah tersebut baru karyawan yang ada di Kota Kendari, Kabupaten Wakatobi, Konawe Utara, dan Kolaka sedangkan daerah lainnya belum melaporkan. Sehingga kemungkinan karyawan yang dirumahkan jumlahnya bisa lebih banyak. Kendari tercatat sebagai yang tertinggi dengan total sekitar 890 karyawan yang kehilangan pekerjaan.

Sebelumnya, kata dia, PHRI telah mengusulkan agar para karyawan tersebut mendapatkan bantuan pemerintah melalui mekanisme Kartu Prakerja. Sayangnya, usulan tersebut tidak dikabulkan. Mereka diminta untuk mengikuti mekanisme pendaftaran layaknya masyarakat lainnya. PHRI Juga meminta agar hotel dan restoran dibebaskan dari berbagai macam pembayaran pajak.

“Hari ini kita harus punya empati yang tinggi. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), abonemen listrik, pajak air tanah, dan pajak lainnya minimal bisa dipotong. Kami dari PHRI optimis bahwa badai ini akan berlalu. Mari kita bersama-sama menangani Covid-19,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua PHRI Sultra, Ir Hugua menyoroti minimnya perhatian pemerintah kepada karyawan terdampak yang kini terpaksa dirumahkan. “Sesuai arahan Mendagri, APBD provinsi dan kabupaten/kota selain untuk pembiayaan kesehatan juga harusnya diarahkan untuk lembaga bisnis terdampak. Sayangnya, sejauh ini belum nampak seperti apa bentuk bantuan Pemda terhadap sektor usaha termasuk karyawan yang dirumahkan,” keluh Hugua, kemarin.

Menurutnya, karyawan yang dirumahkan merupakan “orang miskin baru” akibat kehilangan sumber akibat tiba-tiba kehilangan pekerjaan.
Oleh karena itu, Pemda mestinya mendata mereka sebagai sasaran penerima bantuan

“Kita harapkan bantuan langsung dari pemerintah juga nyata untuk mereka. Baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota, saya belum lihat seperti apa mekanisme pemberian bantuannya untuk karyawan terdampak ini. Soal data, PHRI siap berkoordinasi dengan pemerintah karena kami punya data yang lengkap. Harusnya Pemda ada diskusi dengan organisasi usaha misalnya Kadin, PHRI, Asita, GIPI, dan lainnya. Secara organisasi, kami bisa memberikan masukan kepada pemerintah,” terangnya.

Ia pun meminta agar Pemda tidak mengesampingkan pelaku usaha dalam situasinsaat ini. Sebab, pengusahalah yang menopang perekonomian daerah. Merekalah yang memproduksi batang dan jasa dan menggerakkan ekonomi daerah sehingga menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Industri hotel dan restoran di Sultra menaungi sekira 10.000 karyawan. Kalau orang-orang ini tidak bekerja maka lahir gelombang pengangguran baru. Mereka juga memiliki keluarga. Katakanlah satu pekerja rata-rata memikul beban lima anggota keluarga. Jika mereka kehilangan pendapatan, lantas bagaimana? Semoga ini menjadi perhatian bersama, terutama Pemda,” tandasnya. (b/uli)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy