Usulan PNS dan PPPK Diperpanjang Sampai Akhir Mei – Kendari Pos
Nasional

Usulan PNS dan PPPK Diperpanjang Sampai Akhir Mei

KENDARIPOS.CO.ID — Batas waktu pembaharuan data e-formasi terkait kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) atau PNS maupun PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) tahun 2020 dan 2021 diperpanjang. Batas waktu pengisian e-formasi yang awalnya 31 Maret 2020, diperpanjang sampai akhir Mei 2020. Karo Hukum Komunikasi Informasi Publik (HKIP) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Andi Rahadian mengatakan, keputusan itu diambil karena adanya permintaan dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar batas waktu pembaharuan data e-formasi diperpanjang.

Alasan lainnya, menurut dia, adalah terdapat instansi pemerintah pusat dan daerah yang hingga saat ini belum selesai melakukan penataan kelembagaan dan organisasi (SOTK). “Selain itu, beberapa instansi pemerintah juga tengah melakukan proses perbaikan peta jabatan karena adanya kebijakan penyederhanaan birokrasi,” ujar Andi, Jumat (20/3).

Sedangkan dari sisi sistem teknologi informasi, KemenPAN-RB sedang melakukan pemutakhiran aplikasi e-formasi dari versi 4.0 ke 4.1. Andi menyebutkan, pengumuman perpanjangan tersebut tertuang dalam Surat KemenPAN-RB No. B/307/SM.01.00/2020 perihal Perpanjangan Waktu Pembaharuan Data e-formasi, yang ditandatangani oleh Plt. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Teguh Widjinarko.

Surat tersebut ditujukan kepada para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pusat dan daerah. Surat tersebut merujuk pada Surat MenPAN-RB No. B/110/SM.01.00/2020 tanggal 7 Februari 2020 perihal pembaharuan data e-formasi, serta Surat Edaran MenPAN-RB No. 384/2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi.

PPPK Sebaiknya Lupakan THR dan Gaji ke-13

Honorer K2 yang lulus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sebaiknya melupakan keinginan mendapatkan tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13. Pasalnya, peraturan presiden (perpres) tentang penggajian PPPK belum juga turun. Padahal Perpres Nomor 38 tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang Dapat Diisi PPPK sudah terbit pada 11 Maret.

Perpres tentang penggajian PPPK kemungkinan tidak akan diterbitkan dalam waktu dekat. Sebab, saat ini pemerintah tengah mencurahkan perhatian untuk menangani virus corona. Sekjen Forum Hononer K2 Indonesia (FHK2I) Pekanbaru Said Syamsul Bahri mengaku sudah membayangkan bakal menerima THR dan gaji ke-13 seperti pegawai negeri sipil (PNS). Namun, Said harus mengubur keinginannya dalam-dalam karena pemerintah sedang berfokus memerangi virus korona. “Harapan ini musnah karena korona,” kata Said kepada JPNN.Com.

Di sisi lain, Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) tidak tinggal diam melihat honorer K2 yang nasibnya masih suram.
Ketua Umum Adkasi Lukman Said mengatakan, pihaknya tetap konsisten membantu penyelesaian permasalahan honorer K2. “Ini berkali-kali kami sampaikan kepada pimpinan negara ini,” ujar Lukman.

Lukman mengaku sudah bertemu dengan Wakil Presiden Ma’ruf Amin beberapa waktu lalu. Saat itu dia menyampaikan permasalahan mengenai honorer K2. Menurut Lukman, Kiai Ma’ruf mendukung pengangkatan honorer K2 menjadi PNS. “Adkasi yang konsisten mengawal masalah mereka juga diapresiasi wapres,” sambung Lukman. (esy/jpnn)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy