Tunggakan PNBP IPPKH di Sultra Rp.339 Miliar – Kendari Pos
Nasional

Tunggakan PNBP IPPKH di Sultra Rp.339 Miliar

Ilustrasi

KENDARIPOS.CO.ID — Negara mendulang ratusan miliar rupiah dari pemanfaatan hutan oleh para penambang nikel di Sultra. Berbekal Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) para pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) mengeruk mineral dari perut bumi Sultra. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor itu, tak satu rupiah pun yang dinikmati masyarakat Sultra.

Mirisnya lagi, 70 pengusaha tambang yang memegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) di Sultra menunggak PNBP sekira Rp.339 miliar. Ratusan miliar itu merupakan tunggakan PNBP dari 24 perusahaan yang belum menunaikan kewajibannya.

Hal itu diungkapkan Direktur RPP Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,Tuti Margiati. Kata diam realisasi PNBP yang masuk pada tahun 2019 itu sebesar Rp. 234 miliar. “Sementara terutang ada sekitar 24 wajib bayar sebesar Rp 339 miliar. Itu khusus IPPKH pertambangan,” bebernya, di Jakarta kemarin.

Meski memiliki potensi keuangan dari pemanfaatan kawasan hutan, Pemerintah Provinsi Sultra tak mendapatkan manfaat apapun. Semua pungutan PNBP dari IPPKH tersebut masuk ke pemerintah pusat. “Ini juga yang kita sayangkan. Namun pembagian dana bagi hasil (DBH), belum ada aturannya,” tutur Sahid, Kepala Dinas Kehutanan.

Sahid berharap kepada pemerintah pusat untuk bisa memperhatikan Sultra. “Hutan kita dikelola tapi tidak ada yang bisa diberikan kepada daerah kita. Semoga in menjadi perhatian pemerintah pusat,” terangnya.

Hal senada diungkapkan Ketua Komisi III DPRD Sultra, Suwandi Andi. Provinsi Sultra punya potensi sumber daya alam yang begitu besar tapi tidak bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. “Hanya debu saja selama ini yang bisa dirasakan masyarakat Sultra,” katanya.

Politisi PAN ini juga meminta agar pemerintah pusat lebih adil melihat kondisi di daerah. “Terus jika terjadi apa-apa dari pengelolaan kawasan hutan itu, siapa yang akan bertanggungjawab. Jadi pemerintah harus adil. Aturan terkait pembagian dana bagi hasil khususnya terkait IPPKH harus segera dibuat. Ini semua demi kepentingan daerah,” pungkas Suwandi Andi. (yog/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy