Spekulan Masker Terancam Pidana – Kendari Pos
Nasional

Spekulan Masker Terancam Pidana

Ilustrasi : Fahri Asmin Kendari Pos

KENDARIPOS.CO.ID — Isu virus Corona memicu kepanikan warga. Masker menjadi langka. Beberapa apotek di Kendari tak punya stok lagi. Ada dugaan terjadi penimbunan masker oleh spekulan. Kini, masker menjadi barang berharga. Produk yang paling dicari masyarakat. Harganya pun melonjak.

Polda Sultra bergerak cepat melakukan penyelidikan ihwal langkanya masker di Kota Kendari dan daerah lainnya. Polisi berupaya mencari tahu, apa penyebab kelangkaan masker. Hal itu selaras dengan instruksi Presiden Joko Widodo agar Polri menangkap oknum penimbun masker.

Jika ditemukan pemilik usaha yang menimbun masker langsung ditindak tegas sesuai aturan dan dapat dikenakan tindak pidana atas pelanggaran UU perdagangan. Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Sultra, AKBP La Ode Proyek menegaskan perintah penindakan bagi penimbun masker telah diinstruksikan Presiden. Sejak kelangkaan beberapa hari lalu, polisi sudah melakukan penyelidikan. Sebab, penimbunan bagian dari tindak pidana.

Undang- undangnya jelas yakni Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Di pasal 9 berbunyi barang siapa yang melakukan penimbunan dijerat dengan hukuman 5 tahun penjara atau denda Rp. 50 miliar. “Semua jajaran kita sudah diinstruksikan agar mencari tahu penyebab kelangkaan masker ini,” ujar AKBP La Ode Proyek kepada Kendari Pos, Rabu (4/3).

Polisi tidak melihat aspek lain namun melihat sisi yuridisnya. Misalnya, penindakan hukum untuk para penimbun stok dagangan. Produk ada namun tak dijual untuk kepentingan sepihak. “Kalau seperti itu, sudah bisa masuk unsur penimbunan, jadi bisa ditindak. Kami tidak main-main soal ini,”kata mantan Wadir Binmas Polda Sultra ini.

Pakar Hukum Pidana Sultra, Dr.Hariman Satria mengatakan, sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 107 tentang Perdagangan, pelaku usaha yang menyimpan barang kebutuhan pokok dan atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga dan atau hambatan lalu lintas perdagangan barang,dipidana penjara paling lama lima tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 50 miliar.

“UU perdagangan ini harus konsisten diterapkan. Jika ada pelaku yang terbukti melakukan penimbunan maka harus ditindak tegas agar ada efek jera. Pemerintah perlu memastikan tidak ada pihak-pihak yang melakukan penimbunan masker yang telah menjadi kebutuhan dasar dalam situasi sekarang,” ujar Hariman kepada Kendari Pos, kemarin.

Lanjut dia, tindakan penimbunan masker dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. “Kalau publik merasakan kekhawatiran luar biasa akibat endemik ini, maka untuk melindungi diri salah satu caranya dengan memakai masker. Coba bayangkan jika tiba-tiba ada
orang dengan begitu jahatnya menahan peredaran masker dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Ini sama saja berusaha membunuh banyak orang,” tegas akademisi Universitas Muhammadiyah Kendari itu.

Mengenai penggunaan masker oleh orang sehat, menurutnya hal itu sudah tepat sebagai langkah preventif yang bisa dilakukan agar terhindar dari kemungkinan terinfeksi. Pemahaman publik mesti lebih komprehensif terkait kasus penyebaran virus Corona. “Selama ini publik memahami bahwa pengguna masker hanya orang sakit. Ini tidak sepenuhnya benar. Penggunaan masker oleh orang sehat merupakan langkah antisipatif. Terlebih pengidap virus Corona tidak dapat segera dideteksi,” terangnya.

Hal yang tidak kalah pentingnya, pemerintah harus memastikan kesehatan masyarakat baik secara psikis maupun fisik. Tekanan psikis yang berat bisa memudahkan seseorang terjangkit penyakit.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) di seluruh daerah sebaiknya membentuk Satgas untuk memastikan ketersediaan masker di pasaran.

Pemerintah dan semua pihak terkait harus bergerak secara simultan dalam menangani persoalan ini. “Dalam kondisi psikologi seperti sekarang ini, masyarakat mudah tersulut untuk mengambil tindakan pencegahan. Salah satunya dengan membeli atau mengumpulkan masker. Hal pertama yang harus dipastikan pemerintah adalah memastikan jumlah masker cukup untuk masyarakat Indonesia dan menindak tegas pelaku penimbunan,” pungkas Hariman. (ade/uli/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy