Solusi ASN Keluar dari Pusaran Politik Praktis, Oleh: Sitti Munadarma, SP – Kendari Pos
Opini

Solusi ASN Keluar dari Pusaran Politik Praktis, Oleh: Sitti Munadarma, SP

Sitti Munadarma, S.P

KENDARIPOS.CO.ID — ASN dalam pusaran politik praktis merupakan suatu kondisi birokrasi yang tidak sehat dalam prespektif teori adminstrasi publik dan demokrasi. Kondisi ini, seharusnya tak perlu terjadi. Karena tanpa disadari, telah berdampak langsung terhadap tatanan sistem birokrasi dan ASN. Politik praktis tak ubahnya seperti kontaminan yang meracuni sistem birokrasi. Sehingga, secara fungsional menyebabkan esensi birokrasi mengalami pergeseran. Regulasi yang masih memberi ruang intervensi, masuknya politisasi birokrasi, maka tidak mengherankan jika ASN rentan dialihfungsikan dari pelaksana dan pelayan publik menjadi pelaksana dan pelayan kekuasaan. Kerapkali menimbulkan perpecahan dan polemik yang berkepanjangan. Nilai etik dan loyalitas serta pengabdian ASN mengalami disorientasi dari untuk kepentingan publik menjadi kepentingan penguasa. Kinerja ASN tidak lagi dimaknai sebagai bentuk pengabdian kepada bangsa dan negara atau daerah, tapi berubah menjadi loyalitas untuk menyenangkan atasan.

Politisasi birokrasi juga dapat menyebabkan terkooptasinya hak-hak politik rakyat dalam berdemokrasi. Kedulatan rakyat sebagai hakikat demokrasi dalam memilih pemimpin oleh rakyat dan untuk rakyat melalui Pilkada tidak akan berjalan mulus. Karena itu, UU No. 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, pada pasal 71 ayat 1-6. Itu menjelaskan larangan kepada setiap subyek hukum yang disebut sebagai Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat ASN, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah, Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota, termasuk Penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati/Walikota, juga yang bukan petahana, sedangkan Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana dikenakan pidana sekaligus sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota bila melanggar larangan pasal 71 tersebut.

Semua yang disebutkan sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud pasal 71 bila terbukti bersalah, dikenakan ketentuan pidana pasal 188, kecuali petahana dikenakan pidana pasal 190. Kedua pasal ini mempunyai substansi yang sama, bahwa setiap subyek hukum yang dengan sengaja melanggar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).Akibat selanjutnya, jabatan yang bersangkutan dicopot dan sulit promosi jabatan karena rekam jejak tercoreng.

Bagaimana Solusinya

Menarik benang merah untuk memecahkan masalah hubungan sebab akibat ASN dalam pusaran politik praktis, sebenarnya sangat sederhana. Bila mengacu pada sejumlah regulasi yang ada, terutama dari kajian UU ASN No. 5 tahun 2014 dan UU Pilkada No. 10 tahun 2016, maka kuncinya ada di tangan Bawaslu dan seluruh jajarannya hingga level paling bawah (pengawas TPS). Fenomena ASN dalam pusaran politik praktis merupakan tantangan bagi Bawaslu untuk menunjukan kinerjanya dalam proses penyelenggaraan Pilkada yang demokratis dan bermartabat untuk terwujudnya kedulatan rakyat di daerah.

Pasal 53 dan 54 UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN sebagai “celah hukum” yang dimanfaatkan sebagai jalan masuknya intervensi Pejabat Pembina Kepegawaian (Gubernur dan Bupati/Walikota) sehingga menyeret ASN dalam pusaran politik praktis, disatu sisi. Tetapi pada sisi lain, UU No. 10 tahun 2016 memberikan warning kepada pejabat tersebut berupa larangan pada pasal 71, bahkan sanksi administrasi pembatalan sebagai calon bagi petahana bila melanggar larangan. Di mana pelanggaran atas larangan tersebut dikenakan ketentuan pidana pasal 188 dan 190 UU yang sama. Disinilah filosofi kehadiran Bawaslu sebagai lembaga pengawas dalam penyelenggaraan Pilkada harus berperan.

Kajian UU tersebut menunjukan, Bawaslu sebagai lembaga pengawasan mempunyai kedudukan sangat penting dan strategis dalam mencegah politisasi birokrasi. Bawaslu harus lebih proaktif dan memaksimalkan fungsi pencegahan dalam bentuk koordinasi, imbauan dan sosialisasi tentang hal-hal yang dilarang dalam Pilkada, serta sanksinya kepada ASN dan masyarakat luas. Selain itu, perlunya mengembangkan strategi pengawasan dengan cara meningkatkan pengawasan melekat secara disiplin dan konsisten, mendorong pengawasan partisipatif dari masyarakat, membangun kerja sama yang baik dengan mitra utama (KPUD, Kepolisian dan Kejaksaan) dan tidak lupa melakukan penguatan kelembagaan.

Dalam perspektif regulasi, Bawaslu memiliki perangkat regulasi cukup kuat memainkan peran dan fungsi pencegahannya. Sebagai contoh, sebelum UU ASN diundangkan, soal disiplin PNS telah diatur dalam PP No. 53 tahun 2010 Pasal 4 ayat 15 poin d bahwa setiap PNS dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye. Meliputi: pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat. Sedangkan tata cara pengawasan terhadap obyek pelanggaran netralitas ASN pun secara teknis juga diatur dengan Perbawaslu No. 6 tahun 2018 pasal 4 ayat 1 dan 2 yang sejalan dengan PP No. 53 tahun 2010.

Perbawaslu lainnya seperti Perbawaslu No. 13 tahun 2017 mengatur tentang tata cara penanganan pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya yang dilakukan secaraterstruktur, sistematis, dan masif dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Pada pasal 3 menyebutkan bahwa (1) Bawaslu Provinsi berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus laporan dugaan pelanggaran Pemilihan. (2) Bawaslu Provinsi dalam menerima laporan dugaan pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretariat Bawaslu Provinsi. Selanjutnya Perbawaslu No. 14 tahun 2017 mengatur tentang penanganan laporan pelanggaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota baik yang dilakukan oleh Bawaslu dan seluruh jajarannya maupun pihak lain terkait Pilkada yang melakukan dugaan pelanggaran adminstrasi, kode etik dan pelanggaran hukum lainnya dapat dilaporkan sepanjang syarat formil dan materilnya terpenuhi.

Dengan demikian, fenomena ASN dalam pusaran politik praktis yang masih menghiasi dinamika sosial politik, seharusnya menjadi otokritik untuk membangun kesadaran bersama. Terutama Bawaslu agar terus memaksimalkan fungsinya sebagai pengawas penyelenggaraan Pilkada. Bawaslu diamanatkan oleh UU untuk melakukan pencegahan pelanggaran sejak dini, agar tidak ada peluang masuknya intervensi politik ke dalam sistem birokrasi. Harapannya iklim birokrasi menjadi lebih kondusif dan ASN tidak lagi menjadi obyek politisasi. Penulis berpandangan, politisasi birokrasi sebenarnya dapat dicegah. Tetapi harus dengan syarat optimalisasi fungsi pencegahan pelanggaran Pilkada oleh Bawaslu mutlak dilakukan secara maksimal.

Pilkada yang terbebas dari politisasi birokrasi niscaya dapat menciptakan proses penyelenggaraan Pilkada yang fair. Bila terwujud bersamaan dengan upaya peningkatan kompetensi ASN yang terlatih secara profesional di bidangnya. ASN akan mempunyai nilai bargaining position (posisi tawar) untuk menduduki suatu jabatan birokrasi. Karena kapasitas dan kemampuan profesionalitasnya, bukan karena “nepotisme-sempit” dan politik “balas-budi” atau cara pintas lainya yang bersifat transaksional. Dengan demikian mampu mendorong terciptanya suatu keseimbangan relasi politik dan birokrasi berdasarkan pada kejelasan dan keseimbangan antara peran dan tanggung jawab keduanya. Kondisi ini akan berdampak pada terciptanya suatu pola relasi yang setara antara politik dan birokrasi. Tanpa harus menolak atau menunggu merevisi produk regulasi yang ada untuk memisahkannya dengan tegas,sehingga ASN keluar dari pusaran politik praktis. (*)

*Penulis adalah Kordiv SDM dan Organisasi Bawaslu Provinsi Sultra

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy