Sengkarut Tambang di Sultra Diadukan ke Pusat – Kendari Pos
Nasional

Sengkarut Tambang di Sultra Diadukan ke Pusat

KENDARIPOS.CO.ID — Benang kusut persoalan tambang di Sultra diadukan ke pemerintah pusat. Pemprov, DPRD Sultra Pemkab Konsel dan Konut mengatakan hal itu kepada lembaga pembantu Presiden Jokowi, yakni Badan Kerjasama dan Penanaman Modal (BPKM) RI yang dinakhodai Bahlil Lahadalia.

Ketua DPRD Sultra, Abdurrahman Shaleh (tiga dari kiri) menyampaikan aspirasi terkait pengelolaan dan sengkarut tambang di Sultra di kantor BKPM RI, Kamis (12/3).

Aspirasi krusial yang disampaikan antara lain terkait kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pengawasan pertambangan. “Kita minta agar kewenangan penuh diberikan kepada pemerintah daerah. Kita tidak ingin hanya menjadi penjaga kebun. Orang lain yang menikmati hasil kebunnya,” tutur Saemu Alwi, Asisten I Pemprov Sultra yang mewakili gubernur dalam acara Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pertambangan di Jakarta, Kamis (12/3) kemarin.

Kepala Bidang Minerba ESDM Provinsi Sultra, Yusmin mengulas terkait banyaknya IUP tidak aktif. Saat ini, sebanyak 115 IUP namun hanya sekira 58 IUP yang telah melakukan Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB). “Selain itu tidak ada aktivitas dan tidak menjalankan kewajibannya,” beber Yusmin kepada Kepala Komite Penanaman Modal BKPM RI, La Ode Saiful Akbar yang mewakili Kepala BKPM RI, Bahlil Lahadalia.

Yusmin mengungkapkan bahwa ESDM seolah punya kewenangan begitu besar, namun realitanya tidak bisa berbuat apa-apa. “ESDM seperti ompong. Gubernur ada power tapi hanya pada persoalan RKAB dan pengawasan. Tanpa ada anggaran,” tegasnya.

Senada diungkapkan Ketua DPRD Sultra, Abdurrahman Shaleh. Dia meminta agar pemerintah pusat memberi kewenangan penuh kepada gubernur dalam pengelolaan dan pengawasan pertambangan.

“Seharusnya setiap perusahaan tambang berkantor di wilayah operasi IUP. Pembagian dana bagi hasil harus adil. Selama ini, 90 persen untuk pusat dan 10 persen untuk daerah. Skema pembagian bagi hasil ini harus dibalik,” kata Abdurrahman Shaleh.

Akses fasilitas publik, jalan negara digunakan perusahaan tambang diulas Ketua PAN Sultra itu. “Kita minta semua aktivitas tambang itu menggunakan jalur laut. Selain bisa merawat kondisi jalan, aktivitas keluar masuk aktivitas pertambangan dapat diketahui,” ujar Abdurrahman Shaleh.

Menyahuti aspirasi itu, Kepala Komite Penanaman Modal BKPM RI, La Ode Saiful Akbar berjanji akan menuntaskan persoalan tambang di Sultra. Menurutnya, menyelesaikan soal investasi di bidang pertambangan menjadi komitmen Kepala BKPM RI. “Beliau (Bahlil Lahadalia,red) prihatin melihat kondisi Sultra. Memiliki potensi sumber daya alam cukup kaya, tetapi tidak berbanding lurus dengan kondisi perekonomian masyarakatnya,” ujar Saiful Akbar.

Komitmen BKPM RI itu selaras dengan percepatan investasi tambang yang menjadi perhatian serius Presiden. “Presiden ingin Indonesia menjadi negara industri terbesar di dunia penghasil batu baterai. April nanti, masalah tambang di Sultra sudah clear,” janji Saiful Akbar.

Selain Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Shaleh, anggota DPRD Sultra yang hadir dalam rakor itu adalah Salam Sahadia, Suleha Sanusi, Suwandi Andi, Aksan Jaya Putra, Yudianto Mahardika, Hasrat, Sudirman, Muh Endang dan Marsudi. (yog/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy