Sengkarut Kabinet AMAN, 18 Bulan Tanpa Sekprov Definitif – Kendari Pos
HEADLINE NEWS

Sengkarut Kabinet AMAN, 18 Bulan Tanpa Sekprov Definitif

Ilustrasi


KENDARIPOS.CO.ID — 5 September 2018, Ali Mazi dan Lukman Abunawas (Aman) dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra. Sejak saat itu, Sekretaris Provinsi (Sekprov) atau “panglima” ASN diemban penjabat (Pj). Terhitung 18 bulan Ali Mazi menjabat tanpa didampingi Sekprov definitif. Tak hanya itu, kepala OPD Pemprov Sultra juga mayoritas diemban pelaksana tugas (Plt). Para pengamat pemerintahan menilai kondisi ini akan memengaruhi jalannya roda pemerintahan.

Deretan nama ini, pernah menjabat Pj.Sekprov Sultra. Yakni Hj.Isma, Syarifuddin Safaa, dan La Ode Mustari. Masing-masing menjabat dua kali (enam bulan). Tiga bulan terakhir, Pj.Sekprov Sultra ditangan La Ode Ahmad Pidana Balombo, Direktur Ormas di Dirjen Politik dan Hukum Kemendagri, terhitung sejak 29 November 2019. “Pj.Sekprov ini (La Ode Ahmad Pidana,red) kita harapkan bisa menyelesaikan masalah seleksi Sekprov,” kata Ali Mazi saat pelantikan ketika itu.

Namun hingga jabatan La Ode Ahmad Pidana Balombo selaku Pj. Sekprov Sultra berakhir 28 Februari 2020, Pj Sekprov definitif tak kunjung lahir. Bahkan, 6 Maret 2020, kemarin, Gubernur Sultra Ali Mazi kembali melantik Ahmad Pidana Balombo menjadi Pj. Sekprov Sultra.

Dalam sambutannya, Gubernur Sultra Ali Mazi kembali meminta Pj. Sekprov berkoordinasi terkait penuntasan Sekprov definitif. “Terkait dengan pengisian Sekprov Sultra, kita harapkan sudah bisa dilakukan dalam waktu dekat,” tutur Ali Mazi dalam sambutannya usai melantik Pj.Sekprov Sultra di Rumah Jabatan Gubernur, Jumat (6/3) kemarin.

Ali Mazi menjelaskan bahwa saat ini untuk menetapkan Sekprov secara definitif, ada proses yang harus dilalui. “Dulu enak, gubernur tinggal tetapkan. Sekarang ada proses seleksi. Sebelum seleksi pun kita harus bentuk tim panitia seleksi yang diajukan permohonannya kepada Kemendagri dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Setelah ada persetujuan baru kita bisa mulai kerja dan semua itu sudah kita ajukan,” ungkapnya.

Politisi NasDem ini mengungkapkan bahwa dirinya pun menginginkan secepatnya ada hasil dari surat permohonan tersebut. “Kita serahkan semua kepada pak Sekprov. Saya ingin kalau bisa besok sudah ada hasil. Tapi semua ada mekanisme dan proses yang harus dilalui,” ujarnya.

Sementara itu, Pj Sekprov Sultra La Ode Ahmad P Bolombo membenarkan bahwa, pengisian Sekprov Sultra definitif tinggal menunggu keputusan Presiden Joko Widodo. Namun, soal kocok ulang atau menggunakan hasil seleksi Sekprov oleh Pansel, Ahmad enggan memastikan.

Dia menuturkan siap menjalankan apa direkomendasikan KASN. “Keputusan nanti semua ada di tangan pemerintah pusat, bukan daerah yang menentukan. Kita tunggu saja hasilnya seperti apa. Kita harapkan dalam waktu dekat sudah bisa ada hasil,” pungkasnya.

Sebelumnya, pakar pemerintahan Sultra, Dr.Muhammad Amir pernah berpendapat bahwa seharusnya Gubernur Sultra, Ali Mazi segera mengambil sikap menentukan pejabat Sekprov definitif (Sekda Definitif). “Jika sebuah pemerintahan atau misalnya sekprov dijabat seorang penjabat (Pj) sudah pasti tidak akan efektif roda suatu pemerintahan. Masa jabatan penjabat (Pj), penjabat sementara (Pjs), dan pelaksana tugas (Plt) itu terbatas. Hanya per tiga bulan. Lalu diperpanjang lagi tiga bulan. Setelah enam bulan, diganti lagi. Ini yang membuat pemerintahan tidak efektif,” tuturnya akademisi Universitas Halu Oleo (UHO) itu, beberapa waktu lalu.

Idealnya, kata Amir, sebuah pemerintahan dipimpin oleh profesional, definitif dan bukan seorang pelaksana. Gubernur harus segera melakukan tindakan nyata. “Kewenangan pelaksana tugas itu terbatas, baik dari segi kebijakan maupun pengambil tindakan dalam rangka penggunaan anggaran misalnya, itu semua terbatas. Saya kira sudah ada asesmen untuk penetapan seorang sekprov. Jadi tidak perlu ada lagi Penjabat,” kata Amir.

Terpisah, pakar komunikasi politik Sultra, Dr.Muh. Najib Husain berpendapat seharusnya di tataran pemerintahan Sultra sudah ada sekprov definitif. Mengingat waktu dan proses yang begitu lama untuk mengisi posisi itu. “Saat ini hanya diisi pejabat. Situasi itu sangat mengganggu kerja seorang sekprov karena sudah pasti seorang penjabat hanya bisa melaksanakan rutinitas biasa. Kebijakan strategis tidak bisa dilakukan. Roda pemerintahan pun bisa pincang,” kata Najib

Menurutnya, sebenarnya Gubernur Sultra bisa memilih.
Pilihannya adalah memroses seleksi yang tiga calon sekda yang sebelumnya telah dilaksanakan. “Pilihan lain, kalau memang mau, penjabat sekprov saja yang didefinitifkan. Karena semua proses sudah dijalani, seleksi sekprov sudah, penambahan masa jabatan beberapa Pj.Sekprov sebelumnya juga sudah dilakukan. Lalu apalagi yang harus dilakukan,” tutur akademisi Fisip UHO itu.

Meskipun demikian, lanjut Najib, Gubernur tidak serta merta langsung menentukan mengingat ada keputusan yang lebih tinggi. Tapi itu penting dilakukan supaya ada kejelasan. “Harus ada kemauan dan keberanian dari gubernur untuk menentukan dan mengusulkan sekda,” tandas Najib. (yog/ags/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy