Sekot Kendari Tolak Serahkan LKPD ke Dewan, Nahwa : Kami Tidak Mengerti Apa Mau Mereka – Kendari Pos
Metro Kendari

Sekot Kendari Tolak Serahkan LKPD ke Dewan, Nahwa : Kami Tidak Mengerti Apa Mau Mereka

KENDARIPOS.CO.ID — Permintaan DPRD Kota Kendari yang akan memeriksa revisi APBD 2019 ditolak. Pemkot Kendari menilai dewan terlalu berlebihan. Pasalnya, permintaan tersebut dianggap melabrak aturan. Apalagi revisi APBD termaktub didalamnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). “Kami tak tahu mereka punya kepentingan apa. Kami sebagai orang eksekutif tidak mengerti apa mau mereka. Bagi kami, selama itu masih sesuai aturan dan tidak ada pelanggaran, kami akan tetap mengajukan revisi anggaran,” ungkap Hj Nahwa Umar, Sekretaris Kota (Sekot) Kendari

Perihal dokumen By Name By Address yang diminta dewan kata Nahwa, itu terdapat pada LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) Pemkot. Sementara LKPD tidak bisa diserahkan kepada siapapun sebelum diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dikarenakan dokumen tersebut sifatnya sangat rahasia. “Bagaimana kita mau serahkan. Bisa-bisa kita yang kena batunya karena melanggar aturan. Saya sudah bilang negara kita ini adalah negara hukum. Kita harus pake aturan, siapapun itu. Dan saya tidak akan pernah melakukan (menyerahkan dokumen) itu,” kata Nahwa.

Nahwa Umar

Ia pun akan menyerahkan dokumen tersebut jika BPK sudah melakukan sudah melakukan pemeriksaan dan hasilnya dikembalikan lagi ke Pemkot. “Nah saat itu baru kita bisa serahkan. Kalau tidak. Kita harus junjung tinggi hukum dan peraturan. Terserah nanti kalau mereka mau bikin hak angket dan interpelasi. Itu hak mereka. Yang jelasnya sebelum periksa BPK, saya tidak akan serahkan laporannya,” ulangnya pertegas.

Sebelumnya, Wali Kota Kendari Sulkarnain mengajukan surat perihal perubahan Peraturan Wali Kota (Perwali) Kendari tahun 2020 pada 5 Maret lalu. Dalam surat itu, Sulkarnain menjelaskan ada pergeseran anggaran dan kegiatan antar unit organisasi yang dimaksudkan untuk kesesuaian tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah (OPD). “Tentunya harapan kita bersama bahwa usulan kami ini dapat menjadi instrumen fiskal untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah” kata Sulkarnain. (b/ags)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy