PT. Trias Diduga Serobot Kawasan Hutan Negara, Ali Mazi: Jika Terbukti, Penjarakan! – Kendari Pos
HEADLINE NEWS

PT. Trias Diduga Serobot Kawasan Hutan Negara, Ali Mazi: Jika Terbukti, Penjarakan!

Jalan hauling PT.Trias Jaya Agung melintasi kawasan hutan di Desa Langkema, Kec.Kabaena Selatan, Kab.Bombana.

KENDARIPOS.CO.ID — Perusahaan tambang nikel, PT.Trias Jaya Agung (TJA) diduga menyerobot lahan di kawasan hutan Desa Langkema, Kecamatan Kabaena, Kabupaten Bombana.

Anggota DPRD Provinsi Sultra, Abdul Salam Sahadia mengaku mendapat laporan terkait dugaan penyerobotan kawasan hutan di Kabaena. “Saya menerima laporan masyarakat soal dugaan penyerobotan kawasan hutan. Di sana ada jalan hauling PT.Trias. Kalau ini benar terjadi, maka termasuk pelanggaran tindak pidana, apalagi dilakukan secara sengaja,” tuturnya saat ditemui di DPRD Sultra, kemarin.

Politisi Demokrat itu meminta agar kejadian tersebut ditelusuri secara serius oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sultra. “Persoalan tambang sangat kompleks. Saya harap keberadaan tambang bisa menjadi cahaya bagi kesejahteraan masyarakat bukan menjadi bencana,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sultra, Sahid membenarkan adanya laporan dugaan penyerobotan kawasan hutan di Kabaena. “Sudah saya lihat laporan termasuk gambar-gambarnya. Kalau sepintas itu benar lokasi jalannya sangat dekat dengan kawasan hutan, namun itu harus diklarifikasi lagi,” ujarnya saat dihubungi Kendari Pos, kemarin.

Sahid mengaku akan menerjunkan tim untuk melakukan verifikasi lapangan. “Sebelumnya ada anggota saya, polisi hutan sudah mengecek ke lapangan dan memang benar. Namun kita harus pastikan lagi untuk mengetahui kebenarannya. Jika hasil verifikasi betul, maka pihak perusahaan harus bertanggung jawab. Sanksinya bisa sampai pencabutan izin,” tegas Sahid. Jika PT.Trias terbukti menyerobot hutan negara maka dapat dijerat ancaman pidana 20 tahun penjara dan denda Rp.50 miliar.

Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sultra, Beni Raharjo menegaskan sudah menyiapkan tim untuk memverifikasi lapangan wilayah konsesi PT Trias di Kabaena, Bombana. “Kalau benar terbukti bisa dilanjutkan kepada pihak penyidik. Berdasarkan UU nomor 18 tahun 2013 tentang pemberantasan kerusakan lingkungan khususnya pasal 1 ayat 5 menyatakan sanksi bagi mereka yang merusak kawasan hutan. Kalau corporate maka ancaman 8 tahun hingga 20 tahun penjara dan denda 20 sampai 50 milar,” ujar Beni.

Dihubungi terpisah, Direktur PT.Trias Jaya Agung,H. Azhar membantah menerobos dan menyerobot kawasan hutan di wilayah Kabaena. Informasi tentang itu dianggap menyesatkan. “Silakan koordinasi langsung ke Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Makassar yang punya wewenang selaku pemantau kawasan hutan,” ujar Azhar, Rabu (11/3).

Versi Azhar, wilayah hutan Kabaena adalah kewenangan BPKH Makassar, bukan kewenangan BPKH Wilayah XXII Kendari. Saat ingin dikonfirmasi lebih jauh lagi, Azhar menolak.

Sementara itu, Gubernur Sultra Ali Mazi meminta untuk segera diproses sesuai dengan aturan ketentuan perundang-undangan terkait dugaan penyerobotan kawasan hutan di Desa Langkema. Ali Mazi menegaskan tidak ada perlakuan istimewa kepada perusahaan tambang yang melanggar aturan. “Saya tidak punya teman yang tidak taat aturan. Silakan laporkan dan proses sesuai dengan aturan yang ada. (Jika) terbukti, penjarakan,” tuturnya.

Politisi NasDem ini menegaskan ingin pengelolaan kekayaan Sultra itu berguna bagi kesejahteraan masyarakat dan tentu tertib secara aturan. “Saya mau semua tertib secara aturan. Jangan sampai tidak tertib lalu nama saya atau keluarga saya dibawa-bawa untuk melancarkan pelanggaran yang dilakukan. Saya tidak pernah merekomendasikan hal-hal diluar ketentuan, apalagi jika terang-terangan telah melanggar,” tegas Ali Mazi.

Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sultra, Brigjen Pol Merdisyam mengaku belum mengetahui adanya laporan dugaan penyerobotan kawasan hutan oleh PT.Trias. Meski begitu, terkait aktivitas perusahaan tambang yang melanggar peraturan ketentuan perundang-undangan, Brigjen Pol Merdisyam memastikan akan menindak tegas.

“Saya belum dapat informasinya. Saya akan koordinasi dengan Ditreskrimsus apakah sudah ada laporan tersebut. Jika ada pasti akan tindaklanjuti. Kita akan proses sesuai ketentuan,” pungkas Brigjen Pol Merdisyam. (yog/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy