PPK dan PPS Muna Dinonaktifkan – Kendari Pos
Politik

PPK dan PPS Muna Dinonaktifkan

Ketua KPU Muna, Kubais saat memberi pengarahan kepada peserta seleksi PPS di SOR La Ode Pandu, Raha. Kini masa kerja PPS dan PPK yang telah dilantik akan dinonaktifkan hingga wabah corona mereda.

KENDARIPOS.CO.ID — Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menunda sejumlah tahapan Pilkada 2020. Penundaan itu dituangkan dalam surat edaran KPU RI nomor 8 tahun 2020 yang merujuk pada surat keputusan nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang penundaan tahapan Pillkada akibat meningkatnya pandemi Covid-19. Kebijakan itu berimpilkasi pada penundaan masa kerja badan Ad Hoc Pilkada Muna.

Ketua KPU Muna, Kubais menerangkan masa kerja pantia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS) dihentikan sementara sesuai dengan keputusan KPU RI ihwal penundaan sejumlah tahapan Pilkada tersebut. Itu artinya, status PPK dan PPS menjadi nonaktif. “Kami sudah lakukan pleno terkait (penonaktifan) itu, hanya kami belum edarkan. Menunggu instruksi KPU RI dulu,” jelasnya.

Konsekuensi penonaktifan tersebut, anggota badan Ad Hoc Pilkada belum akan menerima hak keuangan. Sebanyak 110 anggota PPK Muna yang sudah menjalani masa kerja satu bulan lebih, untuk selanjutnya diliburkan dan belum akan menerima gaji bulanan. Sedangkan 450 anggota PPS yang dilantik pekan lalu, secara otomatis ikut nonaktif sementara dengan masa kerja yang akan ditentukan nanti. Hak keuangan juga belum diberikan.

“Kalau PPK sudah sempat terima gaji satu bulan, tetapi bulan berikutnya tidak akan diberikan lagi. Demikian pula halnya dengan PPS. Kebijakan itu konsekuensi penundaan tahapan Pilkada,” jelasnya.

Penundaan tersebut dilakukan untuk meminimalisir penyebaran virus corona di lingkup KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan m
syarakat luas yang potensi penyebarannya juga terkait langsung tahapan Pilkada. Kebijakan penundaan tahapan Pilkada meliputi pelantikan PPS, pelaksanaan verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih dan pelaksanaan pemutakhiran data pemilih. “KPU Muna hanya menunda tiga tahapan terakhir. Sedangkan pelantikan PPS sudah digelar berdasarkan hasil koordinasi dengan pemerintah dan Bawaslu setempat. Penundaanya belum ditentukan sampai kapan,” jelasnya.

Penundaan Pilkada juga mengakibatkan penundaan perekrutan ketua dan staf sekretariat PPS di setiap desa dan kelurahan di Muna. Kubais mengaku belum dapat memastikan apakah penundaan tahapan tersebut akan ikut berakibat pada tahapan Pilkada lainnya. “Kami menunggu instruksi lanjutan dari pusat untuk langkah-langkah berikutnya,” imbuhnya. (ode/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy