Polda Sultra Siap Tindaklanjuti Maklumat Kapolri – Kendari Pos
Metro Kendari

Polda Sultra Siap Tindaklanjuti Maklumat Kapolri

KENDARIPOS.CO.ID — Kapolda Sultra, Brigjen Pol Merdisyam langsung bergerak cepat. Bersama Pemprov Sultra, Polda siap mengimplementasikan maklumat Kapolri, Jenderal Idham Azis. Respon cepat ini bagian dari upaya kepolisian untuk memberikan perlindungan ke masyarakat terhadap penyebaran virus Corona. Untuk memastikan maklumat tersebut berjalan efektif, Polda Sultra telah membentuk satuan tugas (Satgas) penanganan virus covid 19.

Kapolda Sultra, Brigjen Pol Merdisyam (empat dari kiri), didampingi Gubernur Sultra, Ali Mazi (tengah) Dandrem Sultra, Kolonel Inf Yustinus Nono Yulianto (tiga dari kiri) dan pejabat Forkopimda Sultra saat konferensi pers di Rujab Gubernur, Minggu (22/03).

Jenderal bintang satu ini menghimbau masyarakat untuk tetap mematuhi kebijakan yang ditetapkan Pemerintah. Sebab hal ini, semua berkaitan tentang bagaimana pihaknya mencegah, memutus mata rantai Covid 19 yang sudah menjadi penyakit pandemi. Dalam Maklumat
mempertimbangkan sejumlah aspek situasi nasional terkait dengan cepatnya penyebaran Covid-19. Agar penyebarannya tidak meluas dan berkembang menjadi gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.

Untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, Polri senantiasa mengacu asas keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi (Salus Populi Suprema Lex Esto). “Kami berharap warga tidak mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak, baik di tempat umum maupun di lingkungan sendiri,” kata Kapolda Sultra Brigjen Pol Merdisyam, didampingi Gubernur Sultra, Ali Mazi, Dandrem Sultra, Kolonel Inf Yustinus Nono Yulianto saat menggelar konferensi pers, Minggu (22/03).

Adapun kegiatan perkumpulan yang dimaksud yakni pertemuan sosial, budaya, keagamaan dan aliran kepercayaan dalam bentuk seminar, lokakarya, sarasehan dan kegiatan lainnya yang sejenis. Demikian halnya dengan kegiatan konser musik, pekan raya, festival, bazaar, pasar malam, pameran, dan resepsi keluarga, kegiatan olahraga, kesenian, jasa hiburan, unjuk rasa, pawai, karnaval, serta kegiatan lainnya yang menjadikan berkumpulnya massa.

Dalam mencegah penyakit menular ini, Kapolda Sultra mengaku telah membentuk tim dari Polri yakni Operasi Aman Nusa. Semua Polisi dari tingkat Daerah Polres Hinga Polsek melakukan langkah-langkah antisipatif dalam melawan Covid 19. Baginya, Covid 19 adalah penyakit yang mesti dicegah secara bersama-sama.

Dia berharap masyarakat tetap tenang dan tidak panik serta lebih meningkatkan kewaspadaan di lingkungan masing-masing dengan selalu mengikuti informasi dan imbauan resmi yang dkeluarkan oleh pemerintah. Jika dalam keadaan mendesak dan tidak dapat dihindari, kegiatan yang melibatkan banyak orang dilaksanakan dengan tetap menjaga jarak dan wajib mengikuti prosedur pemerintah.

Di sisi lain, warga tidak melakukan pembelian dan atau menimbun kebutuhan bahan pokok maupun kebutuhan masyarakat lainnya secara berlebihan. Dia menginginkan, masyarakat tidak terpengaruh dan menyebarkan berita-berita dengan sumber tidak jelas yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat. Kemudian apabila ada informasi yang tidak jelas sumbernya dapat menghubungi pihak Kepolisian.

“Berdasarkan Maklumat ini, anggota Polri wajib melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku,” tandasnya. Maklumat tersebut didukung pula dengan Pernyataan Menko Polhukam, Prof Mohammad Mafhud MD. Dalam pernyataannya, pemerintah diberi kewenangan mengatur bagaimana menanggulangi atau menghadapi Corona Virus ini. Untuk menyelematkan rakyat, pemerintah harus bertindak demi menegakan hukum

“Didalam hukum itu, ada poin yang bunyinya Salus Populis Suprema Lex, Filosofis, (Keselamatan Rakyat adalah Hukum yang tertinggi).

Oleh sebab itu setiap tindakan Pemerintah menyelamatkan rakyat dan instruksi yang dikeluarkan harus dianggap merupakan untuk menegakkan tindakan menyelamatkan rakyat,” kata Prof Mohammad Mahfud MD dalam pernyataan tertulisnya.

Sikap Polri kata dia, telah mendapat dukungan komisioner Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik. Dalam penanganan kasus seperti ini, pemerintah Indonesia bisa mengambil sikap lebih tegas dengan memberikan sanksi kepada masyarakat siapapun yang tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan. Conthnya, berkumpul orang dalam jumlah yang banyak meskipun itu terkait dengan ibadah Agama sesungguhnya adalah
HAM.

“Sejalan dengan standar Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional dan Nasional untuk membatasi, mengurangi atau menunda, Hak Asasi tersebut dalam rangka untuk satu kepentingan sebagai keselamatan dan kesehatan masyarakat yang lebih luas,” kata Ahmad Taufan Damanik dalam pernyataan tertulisnya. (b/ade/yog/adv)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy