Perlindungan Aset Pemprov Sultra Dinilai Lemah – Kendari Pos
Metro Kendari

Perlindungan Aset Pemprov Sultra Dinilai Lemah

Aset Pemprov berupa lahan di jalan Martandu kini beralih fungsi menjadi bengkel. Pemilik bengkel mengaku menyewa lahan ini dari orang diluar pemerintahan

KENDARIPOS.CO.ID — Upaya perlindungan Pemprov Sultra terhadap aset-asetnya terbilang lemah. Tidak sedikit aset Pemprov yang dibiarkan terlantar. Bahkan ada yang dipersewakan ke masyarakat oleh oknum di luar pemerintahan. Salah satunya di poros Jalan Martandu. Lahan Perusahaan Kehutanan Daerah (Perhutanda) kini disewakan.

Anggota Komisi III DPRD Sultra, Salam Sahadia meminta Pemprov bersikap tegas. Pasalnya, mekanisme proses sewa-menyewa lahan pemerintah ada aturannya. Untuk bisa disewakan ke pihak ketiga, harus melalui pertimbangan yang matang termasuk meminta pertimbangan dewan.

“Kami menerima informasi adanya lahan Pemprov yang disewakan. Lokasinya, di jalan Poros Martandu. Kabarnya, tanah itu dipersewakan oleh oknum aparatur sipil negara (ASN). Kalau benar infomasi tersebut, kita minta untuk segera dipidanakan,” tegasnya saat ditemui di kantor DPRD Sultra, kemarin.

Pemprov kata dia, tidak boleh teledor. Bila diabaikan, pemerintah akan mengulangi kesalahan masa lalu. Pada akhirnya, aset daerah digugat masyarakat. Ujung-ujungnya, kepemilikan lahan pemerintah ikut lenyap. Untuk itulah, ia meminta pemerintah menseriusi persoalan ini.

“Ini salah satu contoh kasus. Jangan sampai banyak kasus seperti ini, hingga akhirnya berbuntut hilangnya satu persatu tanah milik pemerintah. Pemerintah harus tegas, kalau benar terjadi kesalahan segera laporkan. Jangan sampai justru kecurigaan akan mengarah kepada pemerintah yang sengaja menghilangkan aset pemerintah,” tegasnya.

Kendari Pos menyambangi kawasan ini. Di lokasi tersebut, kini berdiri usaha perbengkelan mobil miliki La Edy. Menurutnya, lokasi yang ditempatinya milik pemerintah tepatnya bekas lokasi Perhutanda. La Edy mengungkapkan dirinya menyewa tanah tersebut dari Hasanuddin yang juga merupakan mantan Direktur Perhutanda. “Saya menyewa Rp 8 juta pertahun. Saya mulai sewa tempat ini sejak tahun 2014,” ujarnya.

Ia mengaku baru mengetahui status lahan ini sekitar tahun 2018 lalu. Saat ini, ia didatangi pejabat BPKAD Sultra yang menjelaskan duduk perkarannya. “Dari itu saya tahu bahwa ini adalah tanah pemerintah. Setelah itu saya akan difasilitasi untuk menyewa langsung kepada pemerintah. Sehingga saat akan perpanjangan sewa kepada Hasanuddin saya tidak teruskan. Namun kemudian ada oknum aparat yang mengaku tanah itu milik keluarganya bernama Hj Wa Ali,” jelasnya.

Dihubungi terpisah, Kepala Biro Pemerintahan tidak menampik bahwa tanah eks Perhutanda sudah dipersewakan. “Informasi yang saya dapat disewakan sebesar Rp 100 juta pertahun. Wa Ali dan Hasanuddin itu bersepakat atas penyewaan tanah tersebut. Untuk itu kita akan ambil langkah tegas untuk menginfentarisir semua aset milik pemerintah,” ujarnya.

Dirinya pun mengakui data terkait aset-aset pemerintah saat ini amburadul. “Sertifikat tanah itu pun sedang saya cari. Soal banyak yang hilang memang tidak bisa dipungkiri banyak oknum yang memanfaatkan momentum amburadulnya alas hak aset pemerintah kemudian diperjual belikan atau dipersewakan,” pungkasnya. (b/yog)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy