Perencanaan Program Diminta Jangan Pakai Dalil Politik – Kendari Pos
Muna

Perencanaan Program Diminta Jangan Pakai Dalil Politik

Wabup Muna, Abdul Malik Ditu menyampaikan arahan saat Musrenbang lintas OPD di aula Bappeda, kemarin. Seluruh usulan masyarakat itu akan jadi bahan perencanaan penyusunan APBD 2021 mendatang.

KENDARIPOS.CO.ID — Musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) daerah tahun 2021 tuntas dihelat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna. Setelah mengunjungi empat wilayah untuk menyerap aspirasi masyarakat, Musrenbang ditutup dengan penginputan program pada lintas organisasi perangkat daerah. Seluruh usulan masyarakat selanjutnya akan menjadi bahan perencanaan untuk penyusunan APBD 2021 mendatang.

Wakil Bupati Muna, Abdul Malik Ditu, menerangkan, pemerintah akan menerapkan skala prioritas dalam menetapkan usulan yang diakomodir menjadi program daerah. Hal itu agar manajemen anggaran dapat berjalan efektif. Skala prioritas sendiri diukur dari seberapa strategis program dimaksud terhadap kebutuhan daerah. Hal yang harus dihindari dalam perencanaan tersebut adalah menetapkan program dengan dalil politik.

“Boleh politik tapi hanya 10 persen. Sisanya tetap mengacu pada skala prioritas,” jelasnya, Jumat (13/3). Setidaknya ada tiga hal dalam menetapkan skala prioritas. Antara lain harus mengandung asas keberlanjutan, sesuai RPJMD dan memberi manfaat kepada masyarakat banyak. OPD tidak boleh egois dalam memaksakan programnya masuk dalam APBD karena urusan pembangunan ialah tanggung jawab kolektif. “Kalau bikin program, harus tuntas. Supaya tidak sia-sia anggaran. Serapan itu bukan yang utama, tetapi bagaimana APBD itu efektif untuk menjawab kebutuhan masyarakat,” paparnya.

Ia mengingatkan, penyusunan APBD akan merujuk pada program strategis nasional yakni infrastruktur, sumber daya manusia, ekonomi, kemudahan investasi dan reformasi birokrasi. Ia mengingatkan agar program 2021 tidak fokus pada infrastruktur saja, melainkan harus mendorong pemberdayaan ekonomi. Setiap kegiatan APBD harus memiliki nilai tambah ekonomi. “Misalnya, jangan bikin jalan usaha tani terus tetapi pertaniannya justru mati suri. Kunci perencanaan itu menciptakan peluang, bukan justru menambah masalah,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Muna, La Mahi, menerangkan pelaksanaan Musrembang merujuk pada UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, UU nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan nasional dan Permendagri 70 tahun 2019 tentang sistem pemerintahan daerah. Amanat regulasi itu menjalankan pembangunan dengan konsep buttom up. Makanya, Musrembang digelar mulai dari desa, kecamatan dan kabupaten. “Hasil Musrembang nantinya akan digabung dengan rencana kerja OPD dan pokok pikiran DPRD,” ujarnya.

Secara umum, La Mahi menyebut hasil Musrembang kecamatan masih didominasi infrastruktur. Sedikit sekali yang menyentuh pemberdayaan ekonomi. Namun ia memastikan, memang sesuai RPJMD, infrastruktur akan tuntas 2021 mendatang. “Kita berharap Musrembang akan meningkatkan pembangunan partisipatif,” pungkasnya. (b/ode)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy