Peneliti Minta RUU Ketahanan Keluarga Dikaji Ulang – Kendari Pos
Nasional

Peneliti Minta RUU Ketahanan Keluarga Dikaji Ulang

KENDARIPOS.CO.ID — Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga menjadi salah satu RUU yang masuk dalam prolegnas prioritas 2020. Namun banyak pihak menilai, tidak semestinya DPR dan pemerintah, dalam membuat undang-undang, terlalu mencampuri urusan privat rumah tangga masyarakat.

Ilustrasi

Peneliti Pusat Penelitian Kependudukan LIPI, Agustina Situmorang mengatakan, pihaknya sudah bertemu dengan beberapa anggota DPR. Kemungkinan besar RUU tersebut tidak akan dilanjutkan karena banyak yang menolak. “Kalau dilihat dari fraksi kemungkinan DPR akan menolak,” ujar Agustina di Kantor LIPI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (6/3).

Agustina menduga, para anggota DPR yang mengusulkan RUU ini hanya membaca judulnya. Yakni ingin memperkuat ketahanan keluarga. Sehingga dibaca judulnya ini sangat baik bagi keluarga di Indonesia. Namun isinya terlalu mengurusi ranah privat.“Kebanyakan di Indonesia hanya membaca judulnya, sehingga bilang setuju. Tapi tidak dibaca isinya,” kata Agustina.

RUU Ketahanan Keluarga banyak sekali mengatur etika moral dan hukum. ?Padahal sejatinya, etika moral harus dipisahkan dengan hukum. Sehingga tidak bisa disatukan. Apalagi RUU ini tidak sesuai dengan realitas perempuan di Indonesia. ”Kita sudah maju kenapa RUU ini mengembalikan perempuan ke zaman dahulu,” ungkapnya.

Selain itu, RUU ini juga seakan mendiskriminasi kelompok tertentu. Sehingga LIPI menilai RUU Ketahanan Keluarga ini belum menjadi prioritas untuk dibahas lebih lanjut. “Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dan pendapat berbagai pihak. Maka RUU ini belum menjadi prioritas untuk dibahas lebih lanjut,” tuturnya.

RUU ini juga kontraproduktif seperti tidak percaya dengan kesetaraan gender. Contohnya dalam pengaturan peran suami itri dalam konteks pembagian peran keluarga. Padahal masing-masing keluarga memiliki yang telah disepakati bersama. “Namun di sisi lain, persoalan di RUU ini dianggap terlalu mencampuri ranah privat rumah tangga,” tegasnya.

?Adapun RUU Ketahanan Keluarga merupakan usulan dari lima anggota DPR, yakni Ledia Hanifa dan Netty Prasetiyani dari PKS, Sodik Mudjahid dari Gerindra, Ali Taher dari PAN dan Endang Maria dari Golkar.

Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga dianggap terlalu mengurusi ranah privat rumah tangga. Apalagi adanya satu pasal yang menyebutkan istri wajib untuk mengurus rumah tangga.

Menanggapi hal tersebut, ?Peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI, Kurniawati Hastuti mengatakan, RUU tersebut sebaiknya dikaji ulang. Hal itu agar tidak melanggar Convention on Dielimination All Forms of Discrimination Againts Woman (CEDAW). “Jadi CEDAW itu adalah konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan,” ujar Kurniawati Hastuti di Kantor LIPI, Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (6/3).

Mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan menurut Kurniawati, Indonesia telah meratifikasi sejak 1984. Selain itu, Indonesia juga telah mengeluarkan Inpres Nomor 9/2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam kontekstual mengenai karateristik peran perempuan dan laki-laki di Asia Tenggara. “RUU Ketahanan Keluarga ini menjadi tidak tepat, apabila justru membuat batas-batas secara jelas, antara peran perempuan dan laki-laki,” katanya.

“Jadi jangan ada diskriminasi terhadap perempuan, ibu. Karena ada kesan bahwa perempuan mengurusi rumah tangga saja. Padahal itu tanggung jawab kedua belah pihak (perempuan dan laki-laki),” ungkapnya.

Dia juga sempat menemui seorang ibu yang menjadi depresi dan hampir mengakhiri hidupnya karena beban yang terlalu berat. Karena ibu itu, selain bekerja juga mengurusi rumah tangga dan anak-anak.”Padahal kita perempuan mempunyai hak yang sama,” tuturnya.

Oleh sebab itu, LIPI mendorong perempuan ke arah demokrasi dan politik. Misalnya perempuan menjadi pemimpin di berbagai pemerintahan baik di desa, kabupaten, kota dan provinsi.

“Oleh sebab itu dikaji ulang RUU ini dengan melihatkan lebih banyak masukan, dan harus hati-hati ya disusunnya,” pungkasnya.

Diketahui RUU Ketahanan Keluarga memicu perdebatan setelah drafnya tersebar di media sosial. Masyarakat menganggap RUU tersebut menerabas ruang-ruang privat warga negara.

Beberapa aturan yang disoroti adalah pengaturan peran istri, larangan aktivitas seksual BDSM, istri wajib mengurusi rumah tangga dan kewajiban melapor bagi pelaku lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).

RUU ini diusulkan Netty Prasetiyani dan Ledia Hanifa dari Fraksi PKS, Endang Maria Astuti dari Fraksi Partai Golkar, Sodik Mudjahid dari Fraksi Partai Gerindra, serta Ali Taher dari Fraksi PAN. Draf aturan tersebut masuk dalam Prolegnas Prioritas 2020. (jpg)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy