Pemkot Baubau Rencana Tutup Pelabuhan dan Bandara – Kendari Pos
Bau-bau

Pemkot Baubau Rencana Tutup Pelabuhan dan Bandara

AS Tamrin


KENDARIPOS.CO.ID — Sejumlah kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara (Sultra) terus berupaya menekan penyebaran virus corona. Berbagai kebijakan memutus rantai sebaran virus mematikan itu dimaksimalkan, termasuk oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau. Sebagai bentuk keseriusan, Pemkot sudah melayangkan surat resmi ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Republik Indonesia (RI) untuk menutup sementara pintu keluar masuk penumpang. Baik melalui jalur Bandar Udara Betomabari maupun via Pelabuhan Murhum.

“Untuk kebijakan penutupan akses Bandara dan pelabuhan adalah kewenangan Pemerintah Pusat. Kita sudah bersurat ke Kemenhub RI. Berbeda dengan kebijakan penutupan Tempat Hiburan Malam (THM) yang menjadi kewenangan kita,” Kata Wali Kota Baubau, AS Tamrin, Sabtu (28/3).

Surat yang dikirim Pemkot Baubau ke Kemenhub tersebut merupakan pokok-pokok pikiran yang dihasilkan dalam rapat koordinasi bersama instansi vertikal. Lima putusan lainnya, menyangkut langkah yang telah dilakukan Pemkot dan kondisi di lapangan. Mulai dari sosialisasi tentang Covid -19 ke masyarakat, penutupan sementara THM dan data ODP suspect corona di Kota Baubau pertanggal 24 Mei 2020 yang sudah mencapai sebanyak 480.

“Dalam surat itu memuat beberapa alasan pentingnya Kemenhub memberikan petunjuk penutupan Pelabuhan Murhum dan Bandara Betoambari. Terlebih lagi banyaknya warga Baubau yang berdiaspora dan pergi pulangnya sangat terbuka. Padahal arahan kita ke masyarakat untuk tetap berada di rumah, tetapi sulit kalau di pelabuhan,” tandas Wali Kota Baubau dua periode itu.

Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Kota Baubau, Idrus Taufiq Saidi, membenarkan, pihaknya telah mengajukan surat resmi ke Kementerian Perhubungan sejak Selasa (24/3) lalu. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah memberikan balasan. Hanya saja isi surat dari Pemerintah Pusat itu tidak terlalu spesifik.
“Kita sudah dapat suratnya mengenai tata kelola pelabuhan. Namun kewenangan itu ada di Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP),” tutup Idrus Taufik.

Berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan Dirjen Perhubungan Laut, Pemerintah Pusat tidak memberikan izin kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan penutupan akses pelabuhan. Kebijakan penutupan akses pelabuhan ada pada Pemerintah Pusat. Hanya saja, kepada masing-masing penyelenggara pelabuhan di daerah diminta untuk melakukan beberapa langkah penanggulangan bencana corona selama masa darurat. Diantaranya, pembatasan penumpang dan sterilisasi ruang pelabuhan. Kemudian tetap berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Demikian halnya dengan surat edaran yang dikeluarkan Dirjen Perhubungan Udara. (b/ahi)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy