Pemerintah Tak Terapkan Lockdown – Kendari Pos
Nasional

Pemerintah Tak Terapkan Lockdown

KENDARIPOS.CO.ID — Pemerintah enggan untuk menutup wilayah atau lockdown suatu daerah untuk menangani penyebaran virus korona atau Covid-19. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Letjen TNI Doni Monardo menyatakan, pemerintah memperhitungkan dengan teliti sebelum mengambil suatu keputusan dalam penanganan virus corona.

Akses masuk tol Karang Tengah Barat 2 Tangerang yang sempat ditutup polisi

Oleh karenanya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas penanganan Covid-19 memutuskan untuk menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan darurat sipil. “Kesimpulan yang tadi diambil oleh bapak Presiden yaitu formatnya adalah pembatasan sosial skala besar,” kata Doni di Jakarta, Senin (30/3).

Penerapan PSBB ini mengacu pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan UU tentang Darurat Sipil. Doni menyebut, sikap pemerintah mengambil keputusan telah memperhitungkan keadaan yang ada.

“Dapat dipastikan bahwa pemerintah dalam hal ini negara tidak mengikuti apa yang telah dilakukan sejumlah negara, yang ternyata juga tidak efektif dalam mengambil kebijakan dan justru menimbulkan dampak yang baru,” ucap Doni.

Doni memandang, konsep penanganan bencana tidak boleh menimbulkan masalah atau bencana baru. Karenanya, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan sebelum memutuskan suatu kebijakan terkait penanganan Covid-19.

“Oleh karenannya keseimbangan-keseimbangan ini akan senantiasa menjadi perhitungan dan tentunya juga dengan melibatkan sejumlah pakar dibidang hukum. Selanjutnya akan diterbitkan Perppu dalam waktu depan ini,” tukasnya.

Sebelumnya, dalam rapat terbatas dengan Gugus Tugas Covid-19, Presiden Jokowi memerintahkan jajarannya untuk segera membuat aturan pembatasan sosial skala besar. Peraturan tersebut merupakan hal penting sebagai pedoman daerah dalam menerapkan pembatasan sosial secara luas.

“Dalam menjalankan kebijakan pembatasan sosial skala besar agar segera disiapkan aturan pelaksanaan yang lebih jelas sebagai panduan bagi Provinsi, Kabupaten kota sehingga mereka bisa kerja,” kata Jokowi dalam rapat terbatas dengan Gugus Tugas Covid-19 melalui teleconference, Senin (30/3).

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyebut, tidak ada kebijakan penutapan wilayah atau lockdown untuk setiap daerah. Dia menegaskan, hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat.

“Saya ingatkan kebijakan kekarantinaan kesehatan, termasuk karantina wilayah adalah kewenangan pemerintah pusat bukan pemerintah daerah,” tegas Jokowi

Kepala negara justru menginginkan, adanya kebijakan pembatasan sosial skala besar atau physical distancing yang lebih tegas, lebih disiplin dan lebih efektif. Namun, hal ini perlu adanya kebijakan darurat sipil. “Sehingga tadi sudah saya sampaikan bahwa perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil,” harap Jokowi. (jpg)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy