Pembangunan Infrastruktur di Muna Diminta Merata – Kendari Pos
Muna

Pembangunan Infrastruktur di Muna Diminta Merata

La Saemuna


KENDARIPOS.CO.ID — Masyarakat Kabupaten Muna masih banyak mengeluhkan kondisi infrastruktur daerah yang belum memadai. Peningkatannya dinilai belum merata pada hampir seluruh kecamatan, kendati pembangunan di sektor itu selalu jadi prioritas pemerintah. Hal tersebut diungkapkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) usai menggelar reses di enam daerah pemilihan.

Ketua DPRD Muna, La Saemuna, menjelaskan, masa reses anggota digelar selama enam hari dan resmi ditutup 26 Februari lalu. 30 legislator turun ke Dapil masing-masing untuk menyerap aspirasi konstituen. Hasil reses tersebut telah diparipurnakan pada 28 Februari lalu. “Sekarang lagi disusun dan akan diserahkan ke Pemkab,” jelasnya, Selasa (3/3).

Ia menuturkan, aspirasi masyarakat masih di dominasi persoalan infrastruktur. Misalnya peningkatan kualitas jalan, perbaikan jembatan, pengadaan sarana air bersih, irigasi dan sarana perekonomian seperti pasar. Hal itu terjadi di hampir seluruh wilayah pesisir seperti Muna Timur, Marobo, Napabalano dan Towea yang umumnya meminta peningkatan kualitas jalan. Sementara wilayah Lohia, Kontunaga, Watopute, Duruka umumnya meminta sarana air bersih. Sedangkan wilayah pusat pertanian seperti Kabangka, Kontukowuna, Kabawo dan Parigi soal infrastruktur jaringan irigasi. Untuk wilayah kota menanti perbaikan pasar dan sarana perekonomian lainnya.

“Kami petakan, masih dominan infrastruktur dasar yang tidak bisa tersentuh dana desa seperti pengaspalan, jembatan dan irigasi,” sambungnya. Politikus partai Hanura itu menerangkan, masalah infrastruktur memang belum sepenuhnya selesai kendati alokasi anggaran selalu fokus di sektor tersebut. Hal itu mengingat banyaknya item pekerjaan yang harus diakomodasi daerah. Ia meminta, Pemkab harus melakukan pendekatan pembangunan berbasis prioritas dan urgen. Sebab jumlah anggaran pembangunan yang terbatas tidak bisa menyelesaikan semua masalah sekaligus.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Muna, La Mahi, mengakui pembenahan sektor infrastruktur belum paripurna. Sesuai dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah 2016-2021, infrastruktur baru akan tuntas akhir tahun depan selepas periode pemerintahan saat ini. “Kalau dipersentasekan, RPJMD baru kelar sekitar 60 persen. Masih ada 40 persen yang realisasinya dituntaskan sisa masa kerja dua tahun ini,” ujarnya.

La Mahi melanjutkan, dokumen APBD 2021 sudah mulai dilakukan. Perencanaanya menggunakan tiga sumber yakni sistem informasi pemerintah daerah yang dilakukan organisasi perangkat daerah, musyawarah rencana pembangunan daerah dan pokok pikiran DPRD Muna. Hasil reses legilastif akan masuk dalam kategori pokok pikiran tersebut. Dengan demikian, seluruh aspirasi masyarakat yang disampaikan tersebut akan diupayakan masuk dalam APBD 2021. (b/ode)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy