Pakar Politik: Opsi KPU Tunda Pilkada Sudah Tepat – Kendari Pos
Politik

Pakar Politik: Opsi KPU Tunda Pilkada Sudah Tepat

Dr. Najib Husain

KENDARIPOS.CO.ID — Komisi Pemilihan Umum ( KPU) RI membuat opsi untuk menunda pelaksanaan Pilkada 2020 selama satu tahun. Sebab pandemik Covid-19 merebak di Indonesia. Presiden Jokowi diharapkan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Halu Oleo (UHO) Dr. Najib Husain berpendapat keputusan KPU itu sudah tepat ditengah kondisi penyebaran Covid-19 yang belum bisa dipastikan kapan akan tertangani. “Keberanian dari KPU untuk melemparkan wacana tentang penundaan Pilkada adalah solusi yang terbaik,” tuturnya.

Menurut Najib, hanya ada satu cara menunda penyelenggaraan Pilkada tahun ini yaitu dengan dikeluarkannya Perpuu oleh Presiden. “Presiden yang akan mengeluarkan. Posisinya tepat karena saat ini ruang untuk menunda pilkada,” jelasnya.

Meski begitu, lanjut Najib, jika Presiden benar-benar menunda pilkada, sebaiknya ditunda tidak terlalu lama seperti yang diwacanakan selama 1 tahun atau sampai September 2021. “Saya pikir awal tahun sudah bisa dilaksanakan dengan harapan penyebaran corona segera tertangani. Hitung-hitung juga untuk menjaga pertanggungjawaban anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya,” kata Najib.

Senada, Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UHO LM. Taufik, SH., MH menyambut baik opsi KPU perihal penundaan Pilkada. Menurutnya, saat ini tinggal menunggu kebijakan dari Presiden selaku pemilik hak pembuatan Perpuu.

Taufik menjelaskan, Perpuu orientasinya atau basis pembentukannya adalah kemanfaatan. Jika pembentukannya memberikan kemanfaatan yang lebih besar atau jika ketika keadaan hukumnya kabur, keadaan hukumnya sama sekali tidak ada, atau ada tapi tidak cukup, itu boleh-boleh saja dibuatkan Perpuu.

“Hanya untuk menilai ihwal kegentingan yang memaksa sebagai dasar pembentukan Perpu, itu ril melekat pada jabatan Presiden. Subjektivitas presiden lah yang bisa menjadikan alasan dasar pembentukan Perpuu pilkada,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua KPU Sultra, La Ode Abdul Natsir Muthalib mengungkapkan bahwa penundaan pilkada tahun ini sangat dimungkinkan terjadi melihat kondisi saat ini dengan alasan pandemik Covid-19 tak bisa diprediksi kapan berakhir.

“Proses penyebaran virus ini sangat rentan dengan kegiatan kita dalam melaksanakan tahapan pilkada. Misalnya ada kebijakan pemerintah terkait social distancing atau menjaga jarak antara orang yang satu dengan orang yang lain. Maka dilarang kumpul-kumpul. Padahal disitu ada kegiatan kampanye kami, sosialisasi, verifikasi faktual dukungan perseorangan dalam rangka pencocokan data pemilih. Nah diverifikasi data itu petugas kami akan menemui langsung orang-orang itu. Kami juga akan menyebarkan informasi melalui tatap muka dengan banyak orang,” ungkapnya.

Lanjut Nasir, belum lama ini BNPB memperpanjang masa tanggap darurat bencana hingga 29 Mei mendatang. Itu secara otomatis beberapa tahapan pilkada tertunda yang berdampak pada proses pemilihan pada 23 September mendatang.

“Proses penting Pilkada ada dibulan April dan Mei. Yaitu ferivikasi faktual dukungan peeseorangan misalnya. Nah sementara Juni itu sudah masuk tahap pendaftaran calon. Padahal nyatanya ada pekerjaan calon perseorangan yang saat ini kita masih tunda. Ini jadi persoalan,” kata Natsir.

Oleh karena itu, Pria yang karib disapa La Ojo ini berharap pemerintah dalam hal ini Presiden RI Joko Widodo segera mengeluarkan Perpuu. “Disisi lain, pemerintah juga harus mendahulukan aspek kemanusiaan. Meski pilkada itu penting. Tapi kalau kita bandingkan tentu lebih prioritas aspek kemanusiaan yang harus kita dahulukan,” tandasnya. (ags/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy