OJK Godok Regulasi Penundaan Kredit – Kendari Pos
Ekonomi & Bisnis

OJK Godok Regulasi Penundaan Kredit

MOHAMMAD FREDLY NASUTION
KEPALA OJK PERWAKILAN SULTRA

KENDARIPOS.CO.ID — Pandemi global virus corona disease 2019 (Covid-19) menjadi pukulan telak bagi para pencari nafkah yang mengandalkan pemasukan harian. Banyaknya instansi yang menerapkan kebijakan kerja dari rumah atau work from home membuat pekerja harian mulai kehilangan pendapatan.

Seperti yang dialami Aksar (24). Pengemudi ojek online (ojol) di Kota Kendari itu mengaku pendapatannya menurun sejak ada warga Sulra yang positif korona. Sebelum itu terjadi, pendapatan Aksar mencapai Rp 50 ribu hingga Rp 80 ribu perhari.

Perbulan paling sedikit Aksar menghasilkan Rp 800 ribu dari jasa ojol. “Sejak ada kasus korona di Sultra, paling banyak hanya dapat Rp 40 ribu sehari. Para penumpang merasa takut bepergian dengan orang lain karena korona yang sifatnya cepat menyebar. Pelanggan tidak lagi memesan jasa ojol. Pendapatan kami menurun sangat drastis,” ungkap Asksar kepada Kendari Pos, Rabu (25/3).

Padahal, ia masih harus melunasi cicilan motor yang digunakannya mencari nafkah sehari-hari. Perbulannya, ia harus membayar ke pihak leasing sebesar Rp 1.062.000. Sedangkan masa kredit kendaraannya masih butuh waktu setahun lebih untuk dilunasi.

Wa Ode Rabia (48), istri salah seorang sopir angkot di Kota Kendari menuturkan keluarganya merasa khawatir dengan kondisi saat ini. Pemasukan suaminya menurun drastis, sementara pengeluaran rumah tangga tidak berubah.

“Sudah 2 minggu nyaris tidak ada pemasukan harian. Uang tabungan pun kadang kami pakai untuk menutupi biaya bahan bakar,” keluh Rabia, kemarin.

Sebelum pemberlakuan work from home oleh sejumlah instansi dan peliburan sekolah, suami Rabia memperoleh penghasilan bersih rata-rata Rp 50 ribu perhari. Namun kini keadaannya sangat berbeda. Ia berharap, pemerintah bisa memerhatikan nasib masyarakat menengah ke bawah yang terdampak. “Angkot yang digunakan suami saya belum lunas. Per bulan cicilannya Rp 871.500. Sekarang pengeluaran lebih besar dari pemasukan. Untuk makan saja sulit apalagi melunasi kredit. Kami ingin wabah ini cepat berakhir. Semoga pemerintah juga memikirkan nasib kami,” harapnya.

Kepala OJK Sultra, Mohammad Fredly Nasution mengatakan, aturan teknis mengenai penangguhan pembayaran cicilan kredit pada Industri Keuangan Non Bank (IKNB) saat ini masih sementara digodok. Peraturan OJK (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 yang dikeluarkan sebelumnya merupakan kebijakan relaksasi yang hanya diperuntukkan bagi debitur terdampak korona yang memiliki kredit di perbankan.

Sedangkan untuk IKNB, termasuk di dalamnya lembaga pembiayaan, POJK-nya belum terbit.

“POJK 11 mengatur di area perbankan dan yang terkait atau kerja sama dengan pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) lain seperti lembaga pembiayaan. Kalau untuk spesial kredit yang disalurkan langsung lembaga pembiayaan, POJK-nya masih on progress. Ketika ada kebijakan maka perlu perangkat hukum sebagai dasar implementasi,” ukar Fredly, kemarin.

Dihubungi terpisah, Branch Manager Marketing PT Kresna Reksa Finance Cabang Kendari, Kurniawan mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu arahan manajemen pusat terkait wacana relaksasi kredit bagi debitur perusahaan pembiayaan. “Selain dari pusat, kami juga menunggu komando dari Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI). Sampai saat ini belum ada himbauan dari APPI. Apapun keputusannya nanti, kami akan ikut,” ujar Kurniawan, kemarin.

Ia menyebut, Kresna Reksa Finance yang kegiatan utamanya berupa re-financing dana tunai, memiliki sejumlah debitur dari kalangan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan tukang ojek online yang kemungkinan terdampak korona. “Sejauh ini aktivitas penagihan masih berjalan seperti biasa. Nanti dilihat bagaimana perkembangannya,” pungkasnya.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi Sultra, Dr. Syamsir Nur mengatakan, pemerintah pusat telah memitigasi dampak wabah virus korona bagi masyarakat berpendapatan rendah melalui jaring pengaman sosial (JPS) menggunakan dana APBN. “Data di lapangan harus akurat untuk memastikan implementasi tepat sasaran. Ini peran pemerintah daerah (Pemda) melakukan updating data terutama pekerja atau pelaku UMKM yang berpendapatan harian,” ujar Dr. Syamsir kepada Kendari Pos, Rabu (25/3) kemarin.

Dosen Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) Universitas Halu Oleo (UHO) ini menegaskan perlunya segera mapping kelompok masyarakat yang terpapar. Misalnya, berdasarkan kelompok usaha dari sektor transportasi, perdagangan, pengolahan, pertanian, pariwisata, dan lainnya.

Pemda juga perlu memiliki skema tambahan JPS agar subsidi optimal yakni menjamin masyarakt bisa sustain dalam kondisi berdiam diri di rumah.

“Saat ini masyarakat diminta berdiam diri di rumah, berarti tidak beraktivitas. Umumnya masyarakat berpendapatan rendah tidak memiliki tabungan. Karenanya butuh bantuan sosial sebagai katup pengaman konsumsi sehari-hari. Program charity (kemanusiaan) bisa menjadi alternatif penyaluran bantuan langsung yang bersifat jangka pendek. Misalnya, melalui mekanisme zakat dan infak,” pungkas Syamsir. (uli/m5/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy