Nilai Ganti Rugi Lahan Disoal, Unjuk Rasa di Busel Nyaris Ricuh – Kendari Pos
Buton Selatan

Nilai Ganti Rugi Lahan Disoal, Unjuk Rasa di Busel Nyaris Ricuh

KENDARIPOS.CO.ID — Suasana rapat antara eksekutif dan legislatif Buton Selatan di Aula Lamaindo, Rabu (18/3/2020) sempat memanas. Pemicunya bukanlah peserta rapat. Di luar gedung, sekelompok pemuda menggelar aksi menuntut kejelasan sejumlah persoalan. Massa aksi memaksa masuk dalam ruang rapat, namun dihalangi petugas. Aksi saling dorong pun tidak terhindarkan. Hingga akhirnya aparat keamanan mengalah dan membiarkan masuk demonstran.

Kelompok pemuda yang mengatasnamakan gerakan pemuda dan mahasiswa penyambung lidah rakyat (Gempur) itu mendesak Pemkab Busel memberi penjelasan secara rinci terkait adanya perbedaan nilai NJOP dengan nilai pembebasan lahan yang diduga milik keluarga Bupati Selatan La Ode Arusani.

“Banyak poin yang ingin kita tanyakan. Masalah pembebasan lahan, itu tanah milik ketua DPRD Busel, kemudian tanah warga lain itu hanya tanamannya yang diganti rugi. Kita tidak mau sebut nilai di sini, kita hanya ingin pemerintah terbuka dengan persolan lain,” tegas Sumardin, koordinator aksi.

Sekelompok pemuda menggelar aksi menuntut kejelasan sejumlah persoalan

Masalah krusial lainnya kata dia soal TPP. Dalam APBD induk tahun 2019, eksekutif dan legislatif sudah sepakat menganggarkan TPP ASN Busel sebesar Rp. 12 miliar. Dalam perjalanannya, angka itu dirubah menjadi 3 miliar dalam dokumen APBD perubahan. “Pertanyaan kami, dikemanakan itu dana Rp. 9 miliar. Dialihkan kemana,” protesnya. Sayangnya, dalam rapat itu, semua unsur pemerintah tidak dapat memberikan jawaban yang jelas pada massa aksi. Masa pun mendesak DPRD Busel untuk mengadakan rapat dengan pendapat (RDP) dengan semua pihak terkait. “Makanya kita harus RDP supaya jelas ini masalah,” tambah Sumardin.

Wakil Ketua DPRD Busel, Aliadi berjanji akan segera mengagendakan RDP membahas persoalan tersebut. “Nanti minggu depan kita hearing,” janjinya di hadapan demonstran. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Busel, Firman Hamza tidak menampik jika ada pemotongan anggaran TPP yang semula berjumlah Rp.12 miliar itu. “Ini kan namanya kebijakan. Itu juga dilakukan sesuai prosedur. Atas persetujuan DPRD juga, ketuk palu juga,” ujarnya. (lyn/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy