Misbakhun Dorong Jokowi Terapkan BLT dan Bank Pangan – Kendari Pos
Nasional

Misbakhun Dorong Jokowi Terapkan BLT dan Bank Pangan

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar Mukhamad Misbakhun mendorong Jokowi segera mengambil kebijakan afirmatif dengan menerapkan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

KENDARIPOS.CO.ID — Presiden Joko Widodo (Jokowi) didesak untuk segera mengeluarkan bantuan langsung bagi para petani, buruh perkebunan dan nelayan. Ini terkait dengan wabah virus korona yang dipastikan akan melemahkan perekonomian bangsa.

Desakan itu diungkapkan oleh Anggota Komisi XI DPR Misbakhun. Menurut politikus Golkar itu, kebijakan afirmatif itu sebagai upaya untuk melindungi perekonomian rakyat kecil di tengah perlambatan ekonomi akibat wabah COVID-19.

“Harus ada kebijakan afirmatif. Salah satunya bantuan langsung tunai (BLT). Buruh tani, nelayan, buruh perkebunan diberikan uang makan oleh negara Rp 125.000 per pekan atau Rp 500.000 per bulan selama tiga atau empat bulan ke depan,” kata Misbakhun, kemarin.

Hal itu dilakukan karena menurut Misbakhun, saat ini masyarakat di akar rumput memerlukan perlakuan khusus. Karena kalangan buruh tani, perkebunan, dan nelayan adalah salah satu yang paling rentan terkena dampak ekonomi akibat karantina sosial akibat wabah korona.

Misbakhun juga meminta pemerintah segera mengeluarkan kebijakan khusus dalam pengalokasian Dana Desa. Menurutnya, sebaiknya penggunaan Dana Desa yang ditransfer dilonggarkan sampai 70-80 persen untuk jaring pengaman sosial yang memperkuat gotong royong sosial di pedesaan.

Termasuk membolehkan Dana Desa agar bisa dialihkan untuk program pembelian produk pangan hasil panen produk pertanian desa yang belum bisa dipasarkan. Hasil pembelian hasil panen pertanian desa tersebut digunakan sebagai safety food atau semacam bank pangan desa.

“Inilah nanti yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat miskin di desa. Langkah ini perlu dilakukan untuk menjaga ketahanan ekonomi masyarakat di desa yang merupakan lapisan paling besar dari struktur rakyat Indonesia,” ujar mantan PNS di Direktorat Jenderal Pajak itu.

Misbakhun juga punya saran soal penggunaan Dana Kelurahan. Politikus asal Pasuruan, Jawa Timur itu menambahkan, sebaiknya penggunaan Dana Kelurahan juga dilonggarkan antara 70 persen sampai 80 persen untuk memperkuat ketahanan sosial masyarakat perkotaan.

Lebih lanjut, Misbakhun meyakini, dengan membentuk bank pangan yang dilandasi semangat gotong royong, maka bisa menjadi jaring pengaman bagi masyarakat di perdesaan maupun perkotaan yang menghadapi persoalan ekonomi akibat persebaran COVID-19.

“Bank pangan yang dibentuk bisa berupa supply kebutuhan bahan pangan pokok mendasar mentah atau berbentuk dapur umum untuk dibagikan ke rumah-rumah sebagai pemasok makanan harian. Ini paralel dengan anjuran social distancing,” tuturnya.

Selain itu, pembentukan bank pangan juga untuk membantu pelaku usaha kecil dan menengah, termasuk pemilik warteg, warung kopi ataupun usaha kecil lainnya di bidang pangan. “Teknisnya bank makanan bisa membeli dari warteg atau warung-warung kecil di daerah itu. Dananya bisa dari Dana Desa atau Dana Kelurahan,” pungkasnya. (jpg)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy