Mendongkrak “Kelas” Parlemen Sultra, Oleh: La Ode Muhaimin – Kendari Pos
Opini

Mendongkrak “Kelas” Parlemen Sultra, Oleh: La Ode Muhaimin

La Ode Muhaimin

KENDARIPOS.CO.ID — Ide DPRD DKI Jakarta menginisiasi lahirnya Panitia Khusus (Pansus) Banjir patut diapresiasi. Gagasan itu muncul sebagai respon terhadap persoalan banjir yang acap kali terjadi di musim hujan. Padahal wilayah yang diterjang banjir bukan hanya Jakarta, melainkan mengepung pulau Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur dan di kawasan Kalimantan serta Sumatera, termasuk di Sulawesi Tenggara (Sultra). Namun, anggota DPRD provinsi tidak memiliki keinginan membidani lahirnya Pansus sebagaimana yang dilakukan DPRD Jakarta. Tulisan ini hendak menganalisis dari perspektif ketatanegaraan, terkait ujung dari Pansus yang diinisiasi oleh DPRD.

Pengawasan Umum dan Khusus DPRD

Sebagaimana umumnya badan legislatif atau parlemen di dunia, memiliki fungsi pengawasan sebagai senjata utama mengontrol badan eksekutif yang dipimpin oleh presiden atau perdana menteri. Istilah badan legislatif lazim dikenal pada negara yang menganut sistem presidensial. Sedangkan parlemen dikaitkan dengan negara yang menjalankan sistem parlementer. Sebagai negara yang menjalankan sistem presidensial, Indonesia memiliki badan legislatif yang terdiri dari MPR, DPR, dan DPD. Ketiga lembaga ini, hanya DPR dan DPD yang memiliki fungsi pengawasan. Tetapi fungsi pengawasan DPD sangat terbatas pada bidang tertentu dan hasil pengawasannya diserahkan kepada DPR [Pasal 22D ayat (3) UUD 1945]. Sedangkan MPR hanya memiliki wewenang mengubah dan menetapkan UUD, melantik presiden dan wakil presiden serta memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden (Pasal 3 UUD 1945).

Pada tingkat daerah dibentuk DPRD yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. DPRD pun memiliki fungsi pengawasan. Baik fungsi pengawasan DPR maupun fungsi pengawasan DPRD dikelompokan dalam dua kategori: fungsi pengawasan di kanal umum dan fungsi pengawasan di kanal khusus. Pengkategorian fungsi pengawasan ini memudahkan memahami sifat dan konsekuensi fungsi pengawasan DPR maupun DPRD.

Pengaturan fungsi pengawasan umum maupun khusus DPRD tidak dipisahkan seperti fungsi pengawasan umum dan khusus DPR. Oleh karena tidak ada pemisahan maka syarat penggunaan kedua fungsi tersebut diatur dalam syarat yang sama. Sehingga syarat penggunaan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat DPRD dirumuskan sama dengan syarat penggunaannya dalam kanal pengawasan khusus. Berbeda dengan DPR, dimana fungsi pengawasan umumnya diletakan dalam Pasal 20A UUD 1945. Sedangkan pengawasan khususnya diatur dalam Pasal 7B UUD 1945.

Pansus merupakan sarana bagi DPRD dalam menggerakan fungsi pengawasannya. Pansus yang lahir dari pengawasan di kanal umum tidak menimbulkan konsekuensi politik. Sebab Pansus yang dibentuk dari persetujuan DPRD menggunakan hak angket di kanal pengawasan umum telah dibatasi cakupannya agar tidak mencerminkan karakter “parlementarisme”. Ciri parlementarisme pernah hinggap dalam tubuh pemerintahan daerah pada saat pemberlakuan UU No. 22/1999. Pada saat berlakunya UU ini, setiap pertanggungjawaban kepala daerah yang ditolak oleh DPRD dapat berujung pemakzulan.

Hak angket adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan [(Pasal 106 ayat (3) UU 23/2014]. Dari rumusan pasal ini, telah membatasi DPRD menggunakan hak angket. Hak angket dipakai bukan bertujuan menjatuhkan kepala daerah di tengah masa jabatannya.

Karena kebijakan berada dalam ranah pengawasan di kanal umum maka ujung dari penyelidikan DPRD terhadap kebijakan kepala daerah adalah rekomendasi. Namun apabila dalam penyelidikan DPRD ditemukan kebijakan kepala daerah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka DPRD dapat merekomendasikan kepada pihak kepolisian untuk dilakukan proses hukum. Berlainan dengan pengawasan DPRD di kanal khusus. Pansus yang lahir dari pengawasan di kanal khusus berujung pemakzulan dari jabatan. Misalnya, pemakzulan kepala daerah yang diduga menggunakan ijazah palsu (Pasal 82 UU 23/2014). Ijazah palsu yang dimaksudkan adalah ijazah yang digunakan pada saat pencalonan (Pilkada). Apabila DPRD tidak membentuk Pansus untuk menyelidiki keaslian ijazah kepala daerah atau wakil kepala daerah, maka pemerintah pusat akan melakukan klarifikasi kepada DPRD dan dapat mengambil alih penanganannya apabila pada jangka waktu tertentu DPRD tidak memberikan klasifikasinya. Selain Pansus ijazah palsu, DPRD dapat membentuk Pansus angket untuk menyelidiki perbuatan pidana yang dilakukan oleh kepala daerah. Tindak pidana yang dilakukan tersebut menimbulkan krisis kepercayaan publik (Pasal 85 UU 23/2014).

Pansus Banjir atau Lainnya

Membentuk Pansus hal yang mudah dilakukan. Syarat yang diperlukan minimal didukung lebih dari satu fraksi dengan jumlah anggota 10 untuk DPRD yang beranggotakan di bawah 75 orang (DPRD Sultra). Tetapi bukan berarti syarat formalnya yang relatif gampang demikian dapat dengan mudah diwujudkan. Dibutuhkan Juga kesamaan pandangan di antara anggota DPRD jika ingin mengurus Pansus.
Meski Partai Politik dimana anggota DPRD bernaung tidak mengusung ataupun mendukung gubernur dan wakil gubernur saat Pilkada, belum tentu mulus diajak bersekutu melahirkan Pansus. Friksi dalam satu fraksi memungkinkan ada. Maka mengharapkan anggotanya berpendapat sama mengenai sesuatu hal perlu pendekatan yang intens. Karena itu, menggagas Pansus guna menyelidiki kebijakan gubernur yang penting dan strategis yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan hanya dapat dilakukan apabila anggota DPRD Sultra sudah ‘naik kelas’ setara DPRD DKI Jakarta.

Potret kemalasan anggota DPRD Sultra (termasuk anggota DPRD di tingkat kabupaten dan kota di Sultra) menginisiasi lahirnya pengawasan yang bersifat penyelidikan (hak angket) atau permintaan keterangan (hak interpelasi) amat jarang dilakukan. Yang ada justru anggota DPRD Sultra melanggengkan praktik pengawasan melalui dengar pendapat (hearing). Kebijakan di bidang pertanbangan nikel misalnya, yang diklaim menjadi penyebab terjadinya banjir tergolong kebijakan berdampak penting dan strategis. Pengawasan terhadap kebijakan semacam ini mestinya tidak direspon melalui hearing. Melainkan ditanggapi dengan model penyelidikan(hak angket). Inilah cara mengaktifkan fungsi pengawasan DPRD terhadap kebijakan gubernur yang memiliki dampak strategis.

Pengawasan DPRD terhadap kebijakan gubernur yang berderajat penting dan strategis atau diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan senantiasa didayagunakan. Tujuannya tidak lain, selain menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Juga ditujukan membantu pemerintah daerah mensukseskan program-programnya. Program dimaksud adalah program-program yang pernah dijanjikan semasa kampanye pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Perspektif pelaksanaan fungsi pengawasan dalam kerangka demikian sejalan dengan asbabun nuzul dari fungsi pengawasan DPRD di kanal umum. Bahwa akhir dari pelaksanaan fungsi pengawasan di kanal umum adalah pemberian rekomendasi perbaikan pelaksanaan suatu kegiatan atau rekomendasi ke penegak hukum bilamana ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Tetapi rekomendasi kepada penegak hukum tidak berujung pada pemakzulan terhadap gubernur. Karena rekomendasi Pansus terhadap kebijakan gubernur bukan semata-mata tanggung jawab gubernur. Yang namanya kebijakan tentulah melibatkan banyak orang. Ada pembuat kebijakan (policy maker) dan ada pelaksana kebijakan (policy executor). (*)

Penulis adalah Pengajar Hukum Tata Negara Unidayan Baubau

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy