Menakar Omnibus Law Ciptaker, Oleh: Yuni Damayanti – Kendari Pos
Opini

Menakar Omnibus Law Ciptaker, Oleh: Yuni Damayanti

Yuni Damayanti

KENDARIPOS.CO.ID — Dalam beberapa waktu terakhir, Omnibus Law memicu banyak perdebatan di tingkat nasional. Istilah omnibus law di Indonesia pertama kali akrab di telinga setelah pidato pelantikan Presiden Joko Widodo pada Oktober 2019 lalu. Omnibus law ini sejatinya lebih banyak kaitanya dalam bidang kerja pemerintah di bidang ekonomi. Yang paling sering jadi polemik, yakni omnibus law di sektor ketenagakerjaan yakni UU Cipta Lapangan Kerja. Sebagaimana bahasa hukum lainya. Omnibus berasal dari bahasa latin, omnis yang berarti banyak. Artinya omnibus law bersifat lintas sektor yang sering ditafsirkan sebagai UU sapujagat. Ada tiga hal yang disasar pemerintah , yakni UU perpajakan, cipta lapangan kerja dan pemberdayaan UMKM. Omnibus law juga bukan barang baru. Di Amerika Serikat, omnibus law sudah kerap kali dipakai sebagai UU lintas sektor. Ini membuat pengesahan omnibus law oleh DPR bisa langsung mengamandemen beberapa UU sekaligus. Pemerintah presiden Joko Widodo sendiri mengidentifikasi sedikitnya ada 74 UU terdampak dari omnibus law.

Tujuan besar dibentuknya omnibus law menurut Hendra Soenardi, Pengacara dari Firma Hukum adalah sebagai solusi untuk mengatasi rumitnya birokrasi instansi pemerintah yang memunculkan ketidakpuasan investor. Omnibus law terdiri dari dua payung besar hukum yaitu UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Perpajakan. Secara garis besar, omnibus law merupakan payung hukum yang memiliki fungsi untuk menstandarisasi produk hukum bermasalah di beberapa kebijakan sektoral seperti pembangunan ekonomi dan investasi. Hanya saja setelah pidato itu, muncul beberapa kalangan yang menolak wacana penerapan omnibus law karena dianggap tidak sejalan dengan UU No 12 Tahun 2011 tentang perundang- undangan. Salah satu penolakan datang dari seorang ekonom Universitas Indonesia, Faisal Basri, ia menganggap bahwa penerapan omnibus law akan melemahkan posisi pemerintah daerah dan buruh karena terjadinya shifting pemerintah pusat dan bisnis akan menjadi lebih kuat. Omnibus law juga tidak relevan dengan penyediaan lapangan kerja karena secara statistik angka pengangguran di Indonesia mengalami penurunan.

Merugikan Buruh

Menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said iqbal mencatat ada 6 dampak buruk omnibus law bagi kaum pekerja di indonesia. Pertama, omnibus law rencananya akan menghilangkan upah minimum dan menggantinya dengan penerapan upah per jam. Meski ada pernyataan yang menyebut buruh dengan jam kerja minimal 40 jam sepekan akan mendapat upah seperti biasa, tapi bagi buruh dengan jam kerja kurang dari 40 jam akan mendapat upah dibawah minimum. Kedua, menghilangkan pesangon. Iqbal Menilai UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang mengatur besaran pesangon maksimal 9 bulan dan dapat dikalikan 2 untuk pemutusan hubungan kerja (PHK) jenis tertentu, sehingga totalnya bisa mendapat 18 bulan upah, bakal dihilangkan. Selain itu ada penghargaan masa kerja maksimal 10 bulan upah dan penggantian hak minimal 15 persen dari total pesangon dan atau penghargaan masa kerja, melalui RUU omnibus law pemerintah berencana memangkas pesangon menjadi tunjangan PHK sebesar 6 bulan upah.

Ketiga, fleksibilitas pasar kerja dan perluasan outsourcing. Omnibus law akan memperkenalkan istilah baru yaitu fleksibilitas pasar kerja. Dia menerangkan fleksibilitas pasar kerja berarti tidak ada kepastian kerja dan pengangkatan status menjadi karyawan tetap atau perjanjian kerja waktu tidak tentu. (PKWTT). Masa depan buruh makin tidak jelas, sudah hubungan kerja fleksibel yang artinya mudah kena PHK. Keempat, iqbal menilai omnibus law akan membuka ruang besar tenaga kerja asing (TKA) tidak berketerampilan untuk masuk dan bekerja di Indonesia. Padahal UU ketenagakerjaan mengatur jabatan yang boleh ditempati TKA yakni yang membutuhkan keterampilan tertentu yang belum dimiliki pekerja lokal. Jangka waktu pun dibatasi maksimal 5 tahun dan harus didampingi pekerja lokal untuk transfer of knowledge. Dalam omnibus law ada wacana semua syarat akan dihapus, sehingga TKA bebas masuk Indonesia.

Kelima, omnibus law potensi mengancam jaminan sosial yakni jaminan hari tua dan jaminan pensiun. Sistem kerja fleksibel membuat pekerja tidak bisa mendapat jaminan pensiun karena tidak ada kepastian pekerjaan. Sistem kerja fleksibel akan membuat buruh berpindah pekerjaan setiap tahun dengan upah beberapa jam dalam satu hari yang besarnya dibawah upah minimum. Keenam, omnibus law dikhawatirkan bakal menghilangkan sanksi pidana bagi pengusaha yang tidak memenuhi hak-hak buruh. Dampaknya akan banyak buruh yang hak-haknya tidak dipenuhi oleh pengusaha karena tidak ada efek jera. Semakin jelas kemana arah kebijakan pemerintah saat ini, berbagai upaya pun dilakukan untuk mengamputasi hak-hak rakyat. Omnibus law sangat jelas keberpihakannya kepada asing dan pengusaha. Sejatinya Omnibus law Cipta Lapangan kerja digodok demi menarik investor dari luar agar mau berinvestasi di dalam negeri.

Edukasi Sistemik

Islam sebagai agama dan ideologi memiliki solusi jitu untuk mengatasi permasalahan buruh. Sistem yang ditawarkan Islam adalah sistem per pekerjaan, yang didalamnya mencakup hubungan majikan dengan buruh, dan konsep pemberian upah. Islam memberikan penghargaan tinggi terhadap pekerjaan, dan buruh yang bekerja serta mendapatkan penghasilan dengan tenaganya sendiri wajib dihormati. Karena dalam perspektif Islam, bekerja merupakan kewajiban mulia bagi setiap manusia agar dapat hidup layak dan terhormat. Bahkan kedudukan buruh dalam Islam menempati posisi terhormat. Rasulullah Saw pernah menjabat tangan seorang buruh yang bengkak karena kerja keras, lalu menciumnya dan berkata: “Inilah tangan yang dicintai Allah dan Rasul-Nya.” (HR. Bukhari). Tolok ukur pekerjaan dalam Islam adalah kualitas dari hasil kerja tersebut, maka buruh yang baik adalah buruh yang meningkatkan kualitas kerjanya.

Sedangkan berkaitan dengan upah buruh masuk dalam unsur hijrah, yang harus memiliki syarat-syarat kerelaan kedua belah pihak. Manfaat yang menjadi aqad harus diketahui secara sempurna sehingga tidak muncul permasalahan dikemudian hari. Objek aqad harus halal dan upah harus jelas berupa sesuatu yang bernilai harta. Meskipun terjadi perbedaan besar kecilnya upah, islam mengakui mungkin terjadi karena perbedaan jenis pekerjaan, kemampuan,, keahlian dan pendidikan. Upah juga harus diberikan tepat waktu. Rasul memerintahkan kepada majikan agar memberi upah kepada buruh sebelum kering keringatnya. “Dari Abdullah bin Umar ia berkata, Rosul Saw bersabda: ‘ berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering’ (HR. Ibnu Majah).

Selanjutnya mekanisme sosial dan ekonomi. Dalam bidang ekonomi kebijakan khalifah adalah meningkatkan dan mendatangkan investasi halal untuk dikembangkan di sektor rill baik di bidang pertanian, kelautan, tambang atau pun perdagangan. Dalam iklim investasi dan usaha Khalifah akan menciptakan iklim yang merangsang untuk membuka usaha melalui birokrasi sederhana, penghapusan pajak, dan melindungi industri dari persaingan yang tidak sehat. Demikianlah mekanisme islam tatkala diterapkan negara. Nasib buruh diperhatikan, pengangguran mudah diatasi dan lapangan kerja tercipta secara adil. Semua hal ini akan mudah terwujud manakala Islam diterapkan dalam institusi negara Khilafah Islamiyah. (*)

*Penulis adalah Pemerhati Buruh.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy