Membincang Problem Ketimpangan Ekonomi, Oleh: Ilyas Alimuddin – Kendari Pos
Opini

Membincang Problem Ketimpangan Ekonomi, Oleh: Ilyas Alimuddin

Ilyas Alimuddin

KENDARIPOS.CO.ID — Ide pernikahan antar kelas sosial menjadi perbincangan hangat masyarakat. Tepatnya setelah Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy mengusulkan kepada Menteri Agama Fachrul Razi menerbitkan fatwa pernikahan antar tingkat ekonomi. Ide ini disampaikan dalam Rapat Kerja Kesehatan Nasional di JIEXPO Kemayoran Jakarta, Rabu, 19 Februari 2019 lalu. Ini berarti orang kaya diminta untuk menikah dengan orang miskin. Tujuannya untuk mengurangi ketimpangan dan kemiskinan. Karena selama ini orang miskin menikah dengan sesama orang miskin, sehingga tidak terjadi perbaikan kondisi ekonomi. Begitupun sebaliknya orang kaya hanya mau menikah dengan sesama orang kaya yang menyebabkan kekayaan mereka terus bertambah.

Netizen pun ramai, menanggapi usulan tersebut. Ciutan di twitter, status di facebook ataupun story di WhatsApp memperlihatkan hal itu. Tak sedikit yang menganggap usulan tersebut adalah gagasan nyeleneh. Pun ada yang mendukung. Bila mencermati tujuan dari gagasan tersebut, bisa dipastikan tujuannya sangat baik. Mengurangi kemiskinan, mereduksi ketimpangan dan menciptkan keluarga, yang lebih baik secara ekonomi. Begitupun jika melihat alasan munculnya gagasan tersebut, juga benar adanya. Rumah tangga miskin di Indonesia memang masih banyak, jumlahnya sekitar 5 juta keluarga. Presentase masyarakat miskin pun tergolong tinggi yakni sekitar 9 persen lebih.

Selain itu, sebagaimana rilis Majalah Forbes tentang daftar orang terkaya di Indonesia akhir tahun 2019. Menunjukkan tak ada yang berubah dari nama-nama yang kembali dirilis, hanya sedikit perubahan posisi. Wajah lama masih tetap mendominasi. Dan yang pasti nilai kekayaannya mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Urutan pertama masih dikuasai dua orang bersaudara Budi dan Michael Hartono dengan total kekayaan mencapai US$ 37,3 miliar atau kalau setara dengan Rp. 522,2 triliun. Di urutan kedua diduduki oleh keluarga Widjaja dengan total kekayaan mencapai Rp. 134, 4 triliun. Disusul di urutan ketiga Prajogo Pangestu dengan total kekayaan mencapai Rp. 106,4 triliun. Selanjutnya berturut-turut di posisi keempat sampai sepuluh berturut-turut : Susilo Wonowidjojo (Rp. 92,4 triliun), Sri Prakash Lohia (Rp. 78,4 triliun), Antonhi Salim (Rp. 77 triliun), Tahir (Rp. 67,2 triliun), Boenjamin Setiawan (Rp. 60,9 triliun), Chairul Tandjung (Rp. 50,4 triliun) dan Jogi Hendra Atmadja (Rp. 42 triliun).

Ada banyak pelajaran yang bisa dipetik dari data ini. Misalnya saja, total kekayaan 10 orang terkaya ini mencapai Rp. 1.229 triliun. Hampir setara dengan setengah dari APBN Indonesia. Kekayaan orang nomor satu saja jika dikomparasikan dengan APBD seluruh Provinsi yang ada di Indonesia Timur, masih jauh lebih besar kekayaan dua orang bersaudara tersebut. Sebuah ironi ketimpangan pendapatan yang semakin melebar. Fakta ini juga menunjukkan betapa timpangnya pendapatan penduduk di republik ini. Di satu sisi ada segelintir individu yang dalam hidupnya sudah bingung bagaimana cara menghabiskan pundi-pundi rupiah mereka, di sisi yang lain ada begitu banyak anak bangsa (dan ini yang mayoritas) yang bingung bagaimana cara mendapatkan rupiah untuk sekedar memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Kesenjangan, ketimpangan sebagaimana kemiskinan adalah masalah klasik yang terus mengusik. Penyakit tahunan, turun-temurun yang belum juga mampu dihapuskan. Dari Orde Lama, Orde Baru Sampai saat ini.

Fenomena ini juga bisa dimaknai bahwa yang paling menikmati pertumbuhan ekonomi adalah segelintir pemilik modal, korporasi raksasa, sementara mayoritas masyarakat golongan menengah ke bawah yang kesulitan mendapat akses modal tak mendapat banyak manfaat. Riset dari Bank Dunia menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya memberi manfaat kepada 20 persen orang paling kaya di Indonesia. Dan hampir seluruh aset nasional dimiliki oleh hanya 1 persen masyarakat saja. Tantangannya saat ini adalah bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, pertumbuhan yang inklusif. Pembangunan yang bisa dirasakan dan dinikmati oleh seluruh masyarakat. Tak ada yang disisihkan.

Kritis terhadap kondisi pertumbuhan yang hanya dinikmati oleh golongan the have, tidak berarti anti terhadap golongan kaya, tetapi bagaimana kekayaan itu bisa merata, bisa dinikmati semua masyarakat. Realita ini mestinya jauh lebih menggelisahkan kita sebagai anak bangsa. Kondisi ini seharusnya menjadi prioritas untuk dientaskan. Dibanding mendiskusikan soal remeh temeh seperti yang lagi viral saat ini “hamil di kolam renang”. Atau memperdebatkan antara agama dan negara, yang hanya menguras energi tanpa memberi perbaikan berarti dalam kehidupan bernegara. Kecuali kalau masyarakat negeri ini memang lebih suka mencaci-maki dibanding berdiskusi untuk memperbaiki, lebih senang melontar sumpah-serapah dibanding mencari solusi. Sepatutnya mencipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjadi bahan diskusi serius, menjadi acuan setiap program dan kebijakan yang dihasilkan. Sehingga masyarakat adil dan makmur sebagaiamana tujuan bernegara betul-betul mewujud nyata dalam kehidupan. (*)

*Penulis adalah Dosen Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan (IESP), FEB UHO Kendari

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy