KPU Muna Minta Tambah Anggaran Rp 1,2 Miliar – Kendari Pos
Politik

KPU Muna Minta Tambah Anggaran Rp 1,2 Miliar

Kubais

KENDARIPOS.CO.ID — Anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Muna senilai Rp 37,2 miliar untuk menggelar Pilkada Serentak 2020 dianggap masih kurang. Lembaga yang dipimpin Kubais itu minta tambahan biaya Rp 1,2 miliar. Alasannya, kenaikan honorarium badan Ad Hoc secara nasional. Permintaan tersebut terpaksa diajukan karena kebijakan kenaikan honor terjadi setelah anggaran Pilkada disepakati.

Ketua KPU Muna, Kubais menerangkan biaya Pilkada sesuai Nota Perjanjian Hibah Daerah senilai Rp37,2 miliar, sudah diteken 1 Oktober 2019. Dari pagu tersebut, KPU menghitung kebutuhan anggaran honorarium berdasarkan Surat Edaran (SE) Menteri Keuangan nomor 118 tahun 2016 mencapai Rp16 miliar.

Namun belakangan, aturan baru kembali dikeluarkan melalui SE Kementerian Keuangan RI Nomor S-735/MK.02/2019 tanggal 7 Oktober 2019 tentang usulan standar biaya honorarium badan Ad hoc pemilihan 2020 serta SE KPU RI tahun 2019 tentang Kebijakan Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Pemilihan 2020. Konsekuensinya terjadi pembengkakan anggaran dari yang telah disusun dalam NPHD.

“Setelah kami total kekurangan anggaran mencapai Rp3,9 miliar. Karena honorarium naik hingga kurang lebih Rp20 miliar,” kata Ketua KPU Muna, Kubais. Meski demikian, dilain sisi terbit pula SE KPU RI yang menyebutkan kebutuhan anggaran persiapan pemungutan suara ulang (PSU) harus ditiadakan. Praktis, anggaran PSU senilai Rp3 miliar yang telah disediakan dialihkan untuk menutupi kekurangan honorarium Ad hoc. Sehingga kekurangan anggaran KPU tersisa tinggal Rp 1,2 miliar. “Kekurangan itu tinggal honorarium Rp900 juta dan santunan badan Ad hoc senilai Rp300 juta. Sedangkan untuk PSU akan dianggarkan kembali jika memang mengharuskan,” paparnya.

Kebutuhan anggaran itu sudah diajukan KPU kepada Pemkab Muna. KPU tinggal menunggu realisasinya. Kubais menyebutkan, baik kenaikan honorarium, santunan maupun dana persiapan PSU wajib disediakan oleh Pemkab tanpa harus melalui pembahasan bersama DPRD Muna. Hal itu sesuai petunjuk Kementerian Keuangan dan KPU RI. “Tinggal dibahas saja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk penyesuaiannya,” terangnya.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Muna Amrin Fiini menerangkan, permintaan KPU tersebut sudah diterima oleh TAPD. Ia mengaku sesuai APBD 2020, sebenarnya tak ada lagi pos anggaran untuk bisa dialihkan ke KPU. Hanya saja, Pemkab tak punya pilihan. Solusi paling menungkinkan adalah menutupinya dengan pendapatan asli daerah (PAD). “Harus tunggu PAD. Itu pun akan ada kegiatan yang dibatalkan,” imbuhnya. (ode/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy