KPU Dilarang Gelar Kegiatan Massal hingga 31 Maret – Kendari Pos
Politik

KPU Dilarang Gelar Kegiatan Massal hingga 31 Maret

KENDARIPOS.CO.ID — Virus Korona di Indonesia sudah ditetapkan sebagai bencana nasional. Sudah lebih dari 100 orang dinyatakan poistif COVID-19. Anjuran untuk menjauhi kerumunan pun disuarakan pemerintah. Merespons hal itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan?, pihaknya mengintruksikan KPU Kabupaten dan Kota untuk tidak melakukan pengumpulan massa. “Sudah kami larang. Semua KPU harus menunda kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan massa dalam jumlah besar hingga 31 Maret 2020,” ujar Arief Budiman dalam keterangan tertulis, Selasa (17/3). “Kemudian KPU juga menjadwalkan ulang mulai 1 April 2020, seperti Bimtek, pelatihan dan launching Pemilihan 2020,” sambungnya.

KPU berharap upaya pencegahan penyebaran Covid-19 selama dua minggu ini penanganannya berhasil dengan baik. Sehingga tahapan Pemilihan 2020 dapat berjalan dengan baik. “Sampai saat ini KPU belum memiliki opsi penundaan tahapan, semua proses masih berjalan sesuai tahapan, program dan jadwal Pemilihan 2020,” jelasnya. Saat ini tahapan rekrutmen panitia pemungutan suara (PPS) sedang berlangsung. Yaitu pengumuman PPS terpilih dan akan dilanjutkan dengan pelantikan PPS. Sehingga KPU mewajibkan hal itu agar dilakukan tidak bersamaan dalam jumlah banyak. Pelantikan PPS dapat dilakukan di masing-masing kecamatan dengan mekanisme loma orang Ketua/Anggota KPU Kabupaten/Kota diberikan kewenangan masing-masing untuk melantik di kecamatan yang terpisah (berpencar di lima titik).

Ketua KPU Arief Budiman (kanan)

“Apabila masih dirasa terlalu banyak, bisa juga dilakukan bergelombang, pagi hingga sore, untuk menghindari pengumpulan massa dalam jumlah banyak,” ujarnya. Selain itu, tahapan verifikasi faktual dukungan bapaslon perseorangan dilaksanakan petugas dengan proteksi diri yang ketat, jaga jarak dalam berkomunikasi. “Hindari kontak langsung dan bersihkan anggota badan dengan sanitizer dan penggunaan masker, termasuk membersihkan peralatan yang digunakan,” katanya. Sementara tahapan pemutakhiran data pemilih juga dilaksanakan petugas dengan proteksi diri yang ketat seperti halnya verifikasi faktual dukungan bapaslon perseorangan.

Manajer Program Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil mendorong agar KPU perlu untuk segera meninjau pelaksanaan tahapan Pilkada 2020. “Ada 270 daerah yang akan melaksanakan pilkada pada 23 September 2020 nanti. Beberapa daerah tersebut bahkan sangat dekat dengan DKI Jakarta yang menjadi titik krusial penyebaran wabah COVID-19. Seperti Kota Depok dan Tangerang Selatan,” ujar Fadli kepada wartawan, Selasa (17/3).

Fadli juga mengatakan, rangkaian pelaksanaan pilkada memiliki tahapan yang akan membuat banyaknya aktifitas di luar kantor. Selain itu, beberapa rangkaian tahapan pilkada juga akan melakukan pengumpulan orang dalam jumlah banyak di suatu tempat. Lebih lanjut Fadli menambahkan, KPU agar segera membuat panduan teknis pelaksanaan tahapan pilkada yang saat ini sedang berjalan, dan menyesuaikan dengan langkah-langkah pencegahan COVID-19. “KPU perlu segera memetakan daerah yang sudah terdampak korona, serta segera berkoordinasi dengan KPU daerah dan pemerintah daerah,” paparnya. (wan/jpg)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy