KPU Deteksi Potensi Kerawanan Pilkada Muna – Kendari Pos
Politik

KPU Deteksi Potensi Kerawanan Pilkada Muna

Ketua KPU Muna Kubais (dua kiri) saat rapat koordinasi bersama Pemkab terkait pemutakhiran data pemilih, akhir pekan lalu.

KENDARIPOS.CO.ID — Potensi kerawanan pada Pilkada Muna 2020 semakin bertambah. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Muna kini menghadapi masalah pelik pasca keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 72 tahun 2019 ihwal perubahan nama desa dan kelurahan di Muna. Sejumlah desa mengalami pergantian nama, perubahan ejaan dan bahkan ada desa yang namanya tertukar.

Polemik terjadi karena data kependudukan warga saat ini sudah tidak sesuai dengan nama desa hasil perubahan yang tercatat di Kementerian Dalam Negeri tersebut. Misalnya, Desa Lakopo dan Wakadia di Kecamatan Watopute yang kini nama desanya saling tertukar. Ada pula Kelurahan Wakumoro di Kecamatan Parigi berubah menjadi Kelurahan Kosundano. Sementara di Kecamatan Lohia, Desa Wabintingi menjadi Desa Loghiya, padahal di kecamatan yang sama terdapat pula Desa Lohia. Nama yang tertukar terjadi pula di Desa Laghontoghe dan Lamorende di Kecamatan Tongkuno.

“KPU mendeteksi masalah itu terjadi pada 32 desa dan kelurahan pada 17 kecamatan, dari 150 desa/kelurahan di 22 kecamatan di Muna,” buka Yuliana Rita, Kordinator Divisi Program dan Data KPU Muna saat KPU menggelar rakor bersama Pemkab terkait pemutakhiran data pemilih, Sabtu pekan lalu.

Kerancuan nama desa itu mengancam proses pemutakhiran data pemilih untuk Pilkada. Pertama, KPU diharuskan bekerja merujuk pada Permendagri, sementara banyak KTP warga masih sesuai nama desa yang lama. Kedua, perubahan nama belum diikuti perubahan papan nama di kantor desa sehingga akan membingungkan petugas coklit di lapangan nantinya. Berikutnya, jika coklit tetap dilakukan maka berpotensi mengganggu validasi Daftar Pemilih Tetap. “Karena warga bisa saja memilih pakai C6 dulu, baru memilih lagi di desa lain pakai KTP. Potensi gandanya sangat besar, terutama di desa yang tertukar,” terangnya.

Kata dia, pergantian nama pertama kali muncul saat Pemkab dan DPRD Muna melahirkan Perda nomor 12 tahun 2014 tentang perubahan nama 27 desa dan kelurahan di 14 kecamatan. Perda itu menjadi alasan keluarnya Permendagri nomor 72 yang terbit Desember 2019 lalu. Pemkab bersama DPRD telah berupaya mengembalikan nama desa tersebut melalui Perda nomor 5 tahun 2019. Hanya saja belum diikuti Permendagri baru hasil perbaikan. “Paling memungkinkan warga harus mengganti KTP di Disdukcapil agar disesuaikan dengan nama di Kemendagri,” paparnya.

Sementara itu, Ketua KPU Muna, Kubais mengatakan masalah ini sudah dikonsultasikan kepada Direktur Jenderal Departemen Dalam Negeri, Kemendagri. Atas kasus ini, Muna mendapat perlakuan khusus dengan distribusi blanko kepada Disdukcapil untuk mengakomodir permintaan perbaikan data kependudukan. “Dalam kasus ini, Muna diberi dexspesialis atau pengecualian. Kuncinya tinggal di Pemda bagaimana upayanya menggiring warga agar mau mengubah data kependudukannya,” terangnya.

Kubais melanjutkan, rakor tersebut merupakan inisiatif KPU agar keluarnya Permendagri bisa diikuti upaya perbaikan dari Pemkab. Namun hal itu masih lambat. Tak ayal, KPU akan menghadapi polemik dalam pemutakhiran yang akan dimulai 14 April sampai 17 Mei mendatang. Itu artinya, ada puluhan ribu KTP warga yang harus diubah dalam waktu satu bulan setengah. Jika tidak dilakukan, kerancuan DPT bisa berujung pada potensi pemungutan suara ulang. “Solusinya, Bupati harus buat permohonan penambahan blanko KTP dan mendorong warga melakukan perubahan KTP. Dalam hal ini, Pemkab harus membantu tugas KPU untuk kesuksesan Pilkada itu sendiri,” terangnya. (ode/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy