KPU Daerah Diminta Patuhi Penundaan Tahapan Pilkada – Kendari Pos
Politik

KPU Daerah Diminta Patuhi Penundaan Tahapan Pilkada

KENDARIPOS.CO.ID — Tahapan Pilkada serentak 2020 ditunda akibat wabah korona alias covid-19 merebak. Hal tersebut tertuang dalam keputusan KPU nomor 179/PL-Kpt/01/KPU/2020 tanggal 21 maret tentang penundaan tahapan pemilihan gubernur, wali kota dan bupati dalam upaya pencegahan penyebaran korona.

Tujuh kabupaten di Sultra yang menggelar Pilkada akan menunda beberapa tahapan. Ketua KPU Sultra La Ode Abdul Natsir telah mengimbau KPU kabupaten menunda sejumlah tahapan hajatan demokrasi. Di antaranya, pelantikan dan masa kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS), verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan petugas panitia pemutakhiran data pemilih (PPDP) dan pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit), serta pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

“Tapi bagi yang telah siap melantik PPS dan daerah tersebut dinyatakan belum terdampak covid-19. Maka pelantikan PPS dapat terus dilanjutkan dengan ketentuan masa kerja yang akan diatur kemudian hari. Tapi saya tetap menyarankan agar sebaiknya ditunda dulu sesuai keputusan tertinggi,” jelasnya.

Pria yang akrab disapa Ojo itu berharap ditundanya sejumlah tahapan pilkada, setidaknya bisa membantu mengurangi beban pemerintah dalam upaya pencegahan penyebaran virus korona. Sehingga tidak mengganggu proses (tahapan) yang telah diatur sebelumnya (PKPU nomor 15 tahun 2019) tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pilkada.

“Kita semua berharap upaya pencegahan ini bisa berhasil tidak berdampak pada proses pemungutan suara, 23 September nanti. Untuk tahap yang tertunda, kita masih menunggu instruksi alias petunujuk dari pusat perihal mekanisme penundaan pilkada,” katanya.

Sementara itu, Pengamat Politik Sultra, Dr. Muh.Najib Husain berpendapat langkah yang diambil KPU sangatlah tepat dalam rangka mendukung upaya pemerintah dalam upaya pencegahan penyebaran virus korona. Karena jika tidak dilakukan, maka kemungkinan hal terburuk bisa saja terjadi.

Misalnya, pelantikan PPS kata Najib, momen tersebut tentunya akan mengumpulkan orang banyak. Persinggungan antara person pasti akan terjadi. Begitu juga pada tahap verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, itukan harus turun lapangan dan sudah pasti petugas akan bertemu dengan beberapa kelompok masyarakat. Termasuk pada saat coklit, itu juga akan bertemu dengan kelompok-kelompok di masyarakat.

“Saya berharap, surat yang dikeluarkan KPU-RI itu harus dapat diikuti teman-teman kabupaten yang akan melaksanakan Pilkada 2020. Jangan tetap memaksakan diri untuk melaksanakan beberapa pelantikan. Jangan mengambil risiko,” kata dosen Fisip Universitas Halu Oleo (UHO) itu. (ags/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy