Korona Merebak, Pilkada tak Ditunda – Kendari Pos
Politik

Korona Merebak, Pilkada tak Ditunda

KENDARIPOS.CO.ID — Aktivitas ekonomi negeri ini mulai melemah setelah korona alias covid-19 merebak. Pemerintah mulai membuat kebijakan aparatur sipil negara (ASN) berkantor di rumah, pendidikan sistem daring hingga imbauan untuk tidak melakukan salat berjamaah dan lainnya agar mencegah penularan virus korona.

Namun proses Pilkada 2020 tak terganggu dengan mewabahnya virus yang muasal dari Kota Wuhan, China. Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum memiliki opsi penundaan tahapan Pilkada. Semua proses masih berjalan sesuai tahapan, program dan jadwal Pilkada. Ada tujuh kabupaten di Sultra yang gelar Pilkada. Suhu politik makin panas, di sisi lain virus korona buat warga was-was.

Figur yang bertekad berlaga di pilkada telah melamar sejumlah parpol dan mencari pasangan. Kini KPU telah membuat sejumlah kebijakan. Termasuk pengaturan pola kerja pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Ketua KPU Sultra La Ode Abdul Natsir mengimbau KPU kabupaten/kota untuk tetap melaksanakan tugas mengikuti protokol pencegahan dan penanggulangan sebagai salah satu upaya mengantisipasi dan melindungi diri dari merebaknya virus corona. “Kita masih menunggu kebijakan dari KPU yang resmi dikeluarkan. Untuk memastikan pelaksanaan tahapan pilkada, teknis bekerja dari sumah sesuai surat edaran Kemenpan-RB,” ujar Ojo sapaan akrab La Ode Abdul Natsir.

Ia menjelaskan hingga saat ini belum ada penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 meskipun terjadi wabah virus corona. Saat ini KPU sedang menggelar rapat pleno untuk membahas penyesuaian pelaksanaan tahapan Pilkada akibat kondisi pandemi virus corona.

“Misalnya, bagaimana teknisnya pengaturan kerja dari rumah. Terutama untuk kantor KPU di daerah yang telah terjangkit virus corona. Teknis pelaksanaan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat desa/kelurahan,” katanya. Termasuk, kata dia, cara menjamin keselamatan dan kesehatan petugas penyelenggara pemilu karena verifikasi faktual calon independen ini sifatnya masif,” tutupnya.

Sementara itu, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, terkait kelanjutan pelaksanaan tahapan Pilkada yang dilaksanakan dalam waktu dekat ini, pihaknya mengatur sejumlah rencana. Pelantikan PPS agar dilakukan tidak bersamaan dalam jumlah banyak.

“Pelantikan PPS dapat dilakukan di masing-masing kecamatan dengan mekanisme lima komisioner KPU kabupaten/kota diberikan kewenangan masing-masing untuk melantik di kecamatan yang terpisah. Apabila masih dirasa terlalu banyak, bisa juga dilakukan bergelombang, pagi hingga sore. Ini untuk menghindari pengumpulan massa dalam jumlah banyak,” kata Arief.

Tahapan verifikasi faktual dukungan bakal pasangan calon (bapaslon) perseorangan dilaksanakan petugas dengan proteksi diri yang ketat. Antara lain, menjaga jarak dalam berkomunikasi. Menghindari kontak langsung dan bersihkan anggota badan dengan sanitizer dan penggunaan masker. Termasuk membersihkan peralatan yang digunakan.

Tahapan pemutakhiran data pemilih juga dilaksanakan petugas dengan proteksi diri yang ketat. Seperti halnya verifikasi faktual dukungan bapaslon perseorangan. “KPU juga mengintruksikan kepada KPU provinsi, kabupaten dan kota untuk menunda kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan massa dalam jumlah besar hingga 31 Maret 2020 dan dijadwalkan ulang mulai 1 April,” jelasnya. (***)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy