Iuran BPJS Kesehatan Batal Naik – Kendari Pos
Nasional

Iuran BPJS Kesehatan Batal Naik

KENDARIPOS.CO.ID — Mahkamah Agung (MA) membatalkan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Keputusan itu merupakan hasil uji materiil atas Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan.

Meski sudah mengetahui keputusan MA itu, BPJS Kesehatan Kendari belum menentukan sikap. BPJS Kesehatan Kendari masih menunggu instruksi dari pusat terkait teknis pembayaran iuran apakah sudah diberlakukan per bulan ini (Maret) atau bulan berikutnya. “Kami masih menunggu instruksi dari pusat. Intinya jika keputusannya dibatalkan, ya kami ikut,” ungkap Novriawan, Kepala Bidang SDM, Umum dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Cabang Kendari kepada Kendari Pos, Senin (9/3).

Dengan dibatalkannya kenaikan iuran tersebut, maka iuran BPJS akan kembali seperti sedia kala yaitu Rp 25.500 untuk kelas III, Rp 51 ribu untuk kelas II dan Rp 80 ribu untuk kelas I.

Di konfirmasi terpisah, Plt.Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemprov Sultra, dr.Andi Hasnah mengatakan, kalau keputusan MA tentang pembatalan naiknya iuran BPJS, masih harus ditinjau kembali. Sebab belum ada jawaban dari pihak BPJS. “Kalau misalnya iuran tetap turun kita sebenarnya juga tidak ada masalah. Berarti untuk anggaran tahun 2020 sudah sesuai. Tetapi mungkin akan bermasalah di piutang BPJS bila tidak dinaikkan,”terangnya.

dr.Andi Hasnah melanjutkan, bagi Pemprov Sultra, jika iuran BPJS naik justru menjadi masalah, sebab anggaran tahun 2020 sudah terlanjur ketuk palu lalu pemerintah pusat memutuskan kenaikan iuran BPJS.

“Jadi kalau iuran BPJS naik, anggaran Pemprov pasti berkurang, karena belum sampai satu tahun anggaran sudah pasti habis. Tetapi kalau tetap (iuran batal naik) yah tidak akan ada masalah bagi Pemprov karena sudah di hitung saat penetapan APBD 2020 pada akhir 2019. Tetapi kita masih akan menunggu bagaimana respons pemerintah seperti apa ke depan,”tutup dr.Andi Hasnah.

Dari pusat dilaporkan MA membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Keputusan itu merupakan hasil uji materil atas Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan.
Pihak yang menjadi pemohon dalam uji materiel itu adalah Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI). “Mengabulkan sebagian, menolak sebagian,” kata Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro saat sebagaimana diberitakan JawaPos.com, Senin (9/3).

Andi menjelaskan, ketentuan dalam PP Nomor 75 Tahun 2019 yang dibatalkan adalah Pasal 34 ayat 1 dan 2. Menurutnya, ketentuan itu bertentangan dengan Pasal 23 A, Pasal 28H dan Pasal 34 UUD 1945.

Selain itu, ketentuan tersebut juga bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 4, Pasal 17 ayat 3 UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Dalam Pasal 34 PP Nomor 75 Tahun 2019 memuat kriteria kenaikkan iuran BPJS Kesehatan yang berlaku mulai 1 Januari 2020. Besaran iurannya berbeda-beda, tergantung pada pelayanan ruang perawatan yang kemudian. “Pasal 34 itu (permohonan KPCDI) yang dikabulkan. Kemudian yang selebihnya ditolak,” urai Andi.

Permohonan KPCDI yang teregister dengan nomor perkara 7P/HUM/2020 itu diputus pada 27 Februari 2020. Majelis hakim agung yang menyidangkan permohonan itu adalah Agung Supandi selaku ketua, serta Yosran dan Yodi Martono masing-masing sebagai anggota.

Sementara itu, anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay menyambut positif putusan MA yang mengabulkan judicial review terhadap Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan. “Saya mengapresiasi putusan MA. Saya meminta pemerintah untuk segera melaksanakan keputusan itu, karena itu amanat MA yang merupakan salah satu pilar demokrasi,” kata Saleh melalui sambungan telepon, di Jakarta, Senin (9/3).

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan sendiri menuai polemik sejak Presiden Jokowi menandatangani Keppres tersebut. Komisi IX DPR termasuk yang bersuara lantang supaya kenaikan ditunda, terutama meminta dibatalkannya penaikan iuran peserta mandiri kelas 3.

“Keputusan ini sebetulnya sudah sesuai dengan apa yang diperjuangkan kawan-kawan di legislatif terutama Komisi IX. Kami berharap keputusan ini harus segera dilaksanakan oleh pemerintah,” kata politikus PAN ini.

Di sisi lain, legislator asal Sumatera Utara ini mengingatkan pemerintah untuk tidak mengurangi pelayanan dan manfaat yang semestinya diterima seluruh peserta BPJS Kesehatan, meskipun kenaikan iuran dibatalkan oleh MA. “Terutama BPJS sebagai operator harus tetap memberikan pelayanan yang secukupnya, yang memadai sesuai standar kepada masyarakat. Meskipun ini kenaikan tidak jadi diberlakukan,” kata Saleh. (ags/rah/b/jpnn)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy