Indeks Aksi Pencegahan Korupsi di Kendari Meningkat – Kendari Pos
Metro Kendari

Indeks Aksi Pencegahan Korupsi di Kendari Meningkat

KENDARIPOS.CO.ID — Komitmen Pemkot Kendari menindaklanjuti hasil Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) korupsi terintegrasi perlu diapresiasi. Dari hasil evaluasi, indeks aksi pencegahan korupsi yang dilakukan Pemkot mengalami peningkatan yang signifikan. Jika tahun 2018 lalu, Pemkot hanya memperoleh angka 64 persen. Tahun 2019 naik menjadi 84 persen.

Wali Kota Kendari, Sulkarnain (kaca mata) didampingi Sekda Kota kendari, Hj Nahwa Umar (kiri) saat memimpin Rapat Evaluasi dan Rencana Aksi (Renaksi) Program Korsupgah yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Wali Kota Kendari, kemarin.

“Hasil ini hanya indikator kita bekerja sesuai dengan aturan. Kita akan mereview kembali capaian yang kurang, capaian yang sudah ada, yang harus dijaga, dan akan dilakukan pembaruan. Insya Allah, tahun ini (2020, Red), kita bisa mencapai 95 persen,” kata Wali Kota Kendari, H. Sulkarnain dalam rapat pembahasan Monitoring Centre for Prevention (MCP) Hasil Capaian Kinerja Korsupgah kemarin.

Dari tujuh indikator area intervensi yang telah dinilai sebelumnya (2018, Red) oleh Tim Korsupgah, Pemkot meraih nilai masing-masing pada Perencanaan dan penganggaran APBD dengan hasil presentase 65 persen, Pengadaan Barang dan Jasa 76 persen, Pelayanan Terpadu Satu Pintu 93 persen, kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 96 persen, Manajemen ASN 86 persen, Optimalisasi Pendapatan Daerah 88 persen, serta Manajemen Aset Daerah 85 persen.

“Saya harap tujuh indikator area intervensi ini dapat ditingkatkan oleh semua pihak yang terkait karena hal ini memiliki implikasi yang luas yang memberikan hasil yang signifikan. Peningkatan dari berbagai indikator dirumuskan dengan perencanaaan, aksi dan langkah-langkah serta konsisten dengan pelaksanaan dan realisasi,” kata Sulkarnain.

Inspektur Kota Kendari Syarifuddin mengatakan sebagian hal-hal yang perlu diperbaiki kedepannya adalah integrasi perencanaan dan penganggaran APBD, serta POKJA Mandiri yang mengarah ke independen, dan transparan.

Pemenuhan kewajiban pemohon perizinan termasuk koordinasi Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP). Di sisi lain, SDM probity audit masih kurang. “Selain itu, implementasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), inovasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan legalisasi kepemilikan Barang Milik Daerah (BMD) termasuk penertiban kembali pemanfaatan dan pendayagunaan aset” terangnya. (b/ags)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy