Imbas Penundaan Tahapan Pilkada Serentak, Presiden Diminta Terbitkan Perppu – Kendari Pos
Politik

Imbas Penundaan Tahapan Pilkada Serentak, Presiden Diminta Terbitkan Perppu

Ilustrasi

KENDARIPOS.CO.ID — Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda tiga tahapan di Pilkada serentak 2020 ini. Alasannya karena saat ini Indonesia sedang mengalami pandemi virus Korona. Hal tersebut tertuang dalam keputusan KPU nomor 179/PL-Kpt/01/KPU/2020 tanggal 21 maret tentang penundaan tahapan pemilihan gubernur, wali kota dan bupati dalam upaya pencegahan penyebaran korona.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan, keputusan KPU tepat. Sehingga memang perlu mengedepankan keselamatan dan perlindungan masyarakat dalam hajatan tersebut. “Pilkada serentak 2020 adalah agenda negara yang juga penting dan sudah lama dipersiapkan. Idealnya kedua hal itu bisa berlangsung sebagaimana mestinya. Namun bila kedua hal itu menjadi pilihan, maka kita harus menempatkan kepentingan rakyat di atas semuanya,” ujar Doli, Jumat (27/3).

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan, Pilkada serentak bisa saja ditunda penyelenggaraanya. Hal itu apabila kondisi pandemi virus Korona semakin mewabah di Indonesia. “Tidak hanya menunda pelaksanaan tahapan. Tetapi juga menunda seluruh tahapan, termasuk pelaksanaan pencoblosan di tanggal 23 September,” katanya.

Sementara terpisah, Wakil Ketua Komisi II DPR Yaqut Cholil Qoumas mengatakan penundaan tiga tahapan yang dilakukan KPU akan menganggu pelaksanaan Pilkada serentak nanti. “Jadi jelas akan membuat tahapan-tahapan selanjutnya juga kemungkinan akan mundur,” ungkapnya.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menuturkan jika nantinya kemungkinan terburuk Korona mengharuskan Pilkada serentak ditunda. Maka Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagai legitimasi hukumnya.
“Perppu diperlukan sebab tahapan pemungutan suara (Pilkada serentak) telah ditungkan dalam UU Nomor10/2016 tentang Pilkada,” ujarnya.

Diketahui, Pilkada serentak 2020 akan diselenggarakan di 270 wilayah di Indonesia. Jumlah tersebut terdiri dari pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan wali kota dan wakil wali kota, serta bupati dan wakil bupati. Khusus di Sultra, ada tujuh kabupaten menggelar Pilkada akan menunda beberapa tahapan.

Ketua KPU Sultra La Ode Abdul Natsir telah mengimbau KPU kabupaten menunda sejumlah tahapan hajatan demokrasi. Di antaranya, pelantikan dan masa kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS), verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan petugas panitia pemutakhiran data pemilih (PPDP) dan pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit), serta pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

“Tapi bagi yang telah siap melantik PPS dan daerah tersebut dinyatakan belum terdampak covid-19. Maka pelantikan PPS dapat terus dilanjutkan dengan ketentuan masa kerja yang akan diatur kemudian hari. Tapi saya tetap menyarankan agar sebaiknya ditunda dulu sesuai keputusan tertinggi,” jelasnya.

Pengamat Politik Sultra, Dr. Muh.Najib Husain berpendapat langkah yang diambil KPU sangatlah tepat dalam rangka mendukung upaya pemerintah dalam upaya pencegahan penyebaran virus korona. Karena jika tidak dilakukan, maka kemungkinan hal terburuk bisa saja terjadi. Misalnya, pelantikan PPS kata Najib, momen tersebut tentunya akan mengumpulkan orang banyak. Persinggungan antara person pasti akan terjadi. (ags/wan/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy