Disetujui Mendagri, ASN di Buteng Terima TPP – Kendari Pos
Buton Tengah

Disetujui Mendagri, ASN di Buteng Terima TPP

Zilfar Djafar


KENDARIPOS.CO.ID — Waktu yang ditunggu-tunggu segenap Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton, segera tiba. Regulasi pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang diajukan sejak Januari 2020 lalu kini sudah direstui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Per bulan Maret ini, TPP itu mulai dicairkan ke rekening masing-masing pegawai.

Kepastian itu disampaikan Sekretaris Kabupaten (Sekab) Buton, Laode Zilfar Djafar dalam sosialisasi TPP. Ia mengatakan, sesuai PP No 12 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengamanatkan Pemda dapat memberikan TPP, maka Pemkab Buton sudah menyusun regulasi turunannya. “PP tersebut kini sudah ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati nomor 1 tahun 2020 tentang TPP itu, sudah juga disetujui Mendagri. Jadi regulasinya sudah lengkap. Insya Allah bisa kita realisasikan,” katanya, kemarin.

Pemberian TPP pada ASN kata dia punya standar berbeda berdasarkan tingkatan eselon pegawai. Kemudian nominalnya didasarkan pada pertimbangan obyektif, beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan lainnya. “Jadi kalau beban kerjanya sedikit kemudian masuk kerja tidak tepat waktu, TPP-nya dipotong. Sebaliknya kalau yang rajin dan produktif akan diberikan dalam jumlah penuh,” sambung Zilfar Djafar.

Soal berapa nilai maksimal yang akan diterima eselon II, III dan IV itu, mantan Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman ini tidak menyebut angka pastinya. Terpisah, Bupati Buton, La Bakry juga memastikan penyaluran TPP sudah dilakukan sejak 1 Maret lalu. “Anggarannya sudah ada Rp 38 miliar dan telah ketuk palu di APBD 2020. Yang kita tunggu selama ini persetujuan Pemerintah Pusat dan kini sudah ada,” katanya, kemarin.

Suami Delia Montolalu ini mengimbau agar TPP tersebut dijadikan motivasi kerja bagi seluruh ASN. Soal nominalnya diakui Bakry masih lebih rendah dari TPP daerah lain. Sebab pemberian TPP berdasarkan kondisi fiskal daerah. “Sebenarnya APBD Buton kecil. Tapi karena ini amanat undang-undang, kita tutup mata saja, walaupun sedikit yang penting ada dulu. Kalau kemampuan daerah meningkat, bisa kita naikan lagi tahun-tahun berikutnya,” tambahnya. (b/lyn)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy