BPJS Kesehatan Masih Tunggu Mekanisme Pengembalian Iuran Peserta – Kendari Pos
Nasional

BPJS Kesehatan Masih Tunggu Mekanisme Pengembalian Iuran Peserta


KENDARIPOS.CO.ID — Awal Januari, pemerintah pusat resmi menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Belakangan, Mahkamah Agung (MA) membatalkan Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan yang menjadi dasar hukum kenaikan iuran.

Lalu, bagaimana nasib duit peserta BPJS Kesehatan di Sultra yang sudah terlanjur membayar kenaikan iuran pada Januari dan Februari ? Bagaimana mekanisme pengembaliannya ? Kepala Bidang SDM, Umum dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Cabang Kendari Nofriawan mengatakan belum tahu mekanisme selanjutnya, apakah uang masyarakat akan dikembalikan kembali atau bagaimana.

“Berdasarkan informasi yang saya dapat dari pusat, BPJS belum menerima putusan MA tersebut secara fisik. Sehingga masih sulit untuk mengambil sebuah kebijakan apakah harus melakukan pengembalian atau tidak. Toh jika ingin dikembalikan itu dari bulan berapa, apakah Januari atau Februari. Masih mau dipelajari dulu,” kata Nofriawan.

Nofriawan mengaku sejauh ini pihaknya belum mendapat instruksi dari pusat perihal tindak lanjut putusan MA tersebut. “Belum ada info dari pusat. Kalau ada pasti kita langsung akan laksanakan,” kata Nofriawan saat dihubungi Kendari Pos, kemarin.

Meski begitu, menurut Nofriawan, BPJS Kesehatan Cabang Kendari tetap akan mematuhi apapun keputusan dari pemerintah apakah itu melakukan pengembalian atau tidak, termasuk apakah dialihkan pada pembayaran iuran berikutnya. “Semua masih ditunggu dari pemerintah keputusannya bagaimana untul kemudian dikaji dan dipelajari untuk kemudian keluar kebijakan. Intinya peserta saat ini masih terlayani. Kami informasikan segera kalau sudah ada mekanismenya,” ungkapnya.

Sebelumnya, Plt.Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemprov Sultra, dr.Andi Hasnah mengatakan, kalau keputusan MA tentang pembatalan naiknya iuran BPJS, masih harus ditinjau kembali. Sebab belum ada jawaban dari pihak BPJS. “Kalau misalnya iuran tetap turun kita sebenarnya juga tidak ada masalah. Berarti untuk anggaran tahun 2020 sudah sesuai. Tetapi mungkin akan bermasalah di piutang BPJS bila tidak dinaikkan,”terangnya, beberapa waktu lalu.

dr.Andi Hasnah melanjutkan, bagi Pemprov Sultra, jika iuran BPJS naik justru menjadi masalah, sebab anggaran tahun 2020 sudah terlanjur ketuk palu lalu pemerintah pusat memutuskan kenaikan iuran BPJS.

“Jadi kalau iuran BPJS naik, anggaran Pemprov pasti berkurang, karena belum sampai satu tahun anggaran sudah pasti habis. Tetapi kalau tetap (iuran batal naik) yah tidak akan ada masalah bagi Pemprov karena sudah di hitung saat penetapan APBD 2020 pada akhir 2019. Tetapi kita masih akan menunggu bagaimana respons pemerintah seperti apa ke depan,”tutup dr.Andi Hasnah.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari BPJS Kesehatan Cabang Kendari, per Desember 2019, dari 2.632.939 penduduk di Sultra, sebanyak 2.409.474 jiwa tercatat sebagai peserta JKN-KIS. Jumlah tersebut sudah meliputi peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) yang bersumber dari APBN sebanyak 1.209.244 jiwa dan APBD kabupaten/kota/provinsi sebanyak 584.213 jiwa. Kemudian PPU (Pekerja Penerima Upah) dalam hal ini penyelenggara negara sebanyak 308.417 jiwa dan pegawai swasta 90.282 jiwa. Sedangkan yang PBPU (Peserta Bukan Penerima Upah) dan BP (Bukan Pekerja) atau jalur mandiri sebesar 217.318 jiwa. (ags/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy